Berita

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan saat menjabat Menteri Perdagangan. (Foto: Dok. Kemendag)

Politik

Tanggung Jawab Menko Pangan, Minyakita Dijual Jauh di Atas HET

JUMAT, 08 MEI 2026 | 17:47 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Harga MinyaKita yang menembus Rp22.000 per liter atau jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp15.700 dinilai menunjukkan adanya persoalan serius dalam pengawasan distribusi program minyak goreng subsidi pemerintah.

Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN), Adib Miftahul, menilai kondisi tersebut menjadi tanggung jawab Kementerian Koordinator Bidang Pangan dan Kementerian Perdagangan.

Adib mengingatkan, MinyaKita hadir sebagai program pemerintah untuk menekan harga kebutuhan pokok utamanya minyak goreng.


"Tetapi ketika ditemukan sampai harga Rp22 ribu padahal HET-nya adalah Rp15.700 ini menandakan ada masalah,” kata Adib kepada RMOL, Jumat, 8 Mei 2026.

Menurutnya, program MinyaKita semestinya mampu menekan harga minyak goreng di pasaran. Namun yang terjadi justru harga produk subsidi pemerintah ikut melambung tinggi.

“Saya melihat ini harus menjadi tanggung jawab utama dari Kemenko Pangan. Kenapa? Karena memang ini porsi dia dan dia harus mengawasi rantai pasok dari produsen sampai ke konsumen harusnya clear,” ujarnya.

Adib juga menyoroti adanya perbedaan antara klaim pemerintah dengan fakta harga yang ditemukan di lapangan.

“Kalau dibilang HET-nya Rp15 ribu tapi dijual Rp22 ribu berarti ada masalah. Menterinya juga harus tanggung jawab. Ada ketidaksesuaian antara fakta di lapangan,” tegasnya.

Atas dasar itu, Adib menilai tingginya harga MinyaKita menunjukkan kegagalan program dalam menjaga stabilitas harga minyak goreng bagi masyarakat.

“Kalau bicara soal kegagalan berarti kan gagal. Karena MinyaKita itu diciptakan untuk menekan harga pasaran,” tuturnya.

Lebih lanjut, Adib menduga adanya pihak-pihak yang bermain dalam proses produksi maupun distribusi MinyaKita sehingga harga di tingkat konsumen melambung tinggi.

“Tapi kalau harga pasarnya juga sampai Rp22 ribu, ini sama saja berarti ada pihak-pihak yang bermain dalam produksi, dalam pendistribusian, dalam program MinyaKita sebagai program pemerintah. Ini yang akhirnya ketidaksesuaian ini yang harus diusut” pungkasnya.

Populer

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

Jokowi Jangan Mimpi PSI Jadi Partai Besar

Selasa, 03 November 2026 | 02:41

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

UPDATE

Pernah Puji LSP Kapolri Terbaik, Habiburokhman Ungkap Istilah ‘Perkalian Nol’

Minggu, 08 November 2026 | 04:30

Penahanan LSP Jadi Pukulan Berat bagi Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 04:18

Pengamat Puji Ketenangan Jokowi saat Tunjukkan Ijazah di Persidangan

Minggu, 08 November 2026 | 04:00

Ziarah ke Makam Bung Karno, Sekjen PDIP: Kekuasaan itu untuk Rakyat

Minggu, 08 November 2026 | 03:32

Penyadapan Prabowo Mustahil Bukan untuk Tujuan Makar

Minggu, 08 November 2026 | 03:19

Kolaborasi PAM Jaya dan Pemkot Jaktim Hadirkan Sarana Tinju di Kampung Melayu

Minggu, 08 November 2026 | 03:00

Wapres Gibran Tidak Lagi Memiliki Legitimasi sebagai Pemimpin

Minggu, 08 November 2026 | 02:32

Ada Aroma Kuat Makar di Balik Penyadapan terhadap Prabowo

Minggu, 08 November 2026 | 02:22

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

Wapres Gibran Wajib Menghormati Putusan MA

Minggu, 08 November 2026 | 01:43

Selengkapnya