Berita

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan saat menjabat Menteri Perdagangan. (Foto: Dok. Kemendag)

Politik

Tanggung Jawab Menko Pangan, Minyakita Dijual Jauh di Atas HET

JUMAT, 08 MEI 2026 | 17:47 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Harga MinyaKita yang menembus Rp22.000 per liter atau jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp15.700 dinilai menunjukkan adanya persoalan serius dalam pengawasan distribusi program minyak goreng subsidi pemerintah.

Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN), Adib Miftahul, menilai kondisi tersebut menjadi tanggung jawab Kementerian Koordinator Bidang Pangan dan Kementerian Perdagangan.

Adib mengingatkan, MinyaKita hadir sebagai program pemerintah untuk menekan harga kebutuhan pokok utamanya minyak goreng.


"Tetapi ketika ditemukan sampai harga Rp22 ribu padahal HET-nya adalah Rp15.700 ini menandakan ada masalah,” kata Adib kepada RMOL, Jumat, 8 Mei 2026.

Menurutnya, program MinyaKita semestinya mampu menekan harga minyak goreng di pasaran. Namun yang terjadi justru harga produk subsidi pemerintah ikut melambung tinggi.

“Saya melihat ini harus menjadi tanggung jawab utama dari Kemenko Pangan. Kenapa? Karena memang ini porsi dia dan dia harus mengawasi rantai pasok dari produsen sampai ke konsumen harusnya clear,” ujarnya.

Adib juga menyoroti adanya perbedaan antara klaim pemerintah dengan fakta harga yang ditemukan di lapangan.

“Kalau dibilang HET-nya Rp15 ribu tapi dijual Rp22 ribu berarti ada masalah. Menterinya juga harus tanggung jawab. Ada ketidaksesuaian antara fakta di lapangan,” tegasnya.

Atas dasar itu, Adib menilai tingginya harga MinyaKita menunjukkan kegagalan program dalam menjaga stabilitas harga minyak goreng bagi masyarakat.

“Kalau bicara soal kegagalan berarti kan gagal. Karena MinyaKita itu diciptakan untuk menekan harga pasaran,” tuturnya.

Lebih lanjut, Adib menduga adanya pihak-pihak yang bermain dalam proses produksi maupun distribusi MinyaKita sehingga harga di tingkat konsumen melambung tinggi.

“Tapi kalau harga pasarnya juga sampai Rp22 ribu, ini sama saja berarti ada pihak-pihak yang bermain dalam produksi, dalam pendistribusian, dalam program MinyaKita sebagai program pemerintah. Ini yang akhirnya ketidaksesuaian ini yang harus diusut” pungkasnya.

Populer

Kafe Diduga terkait Jampidsus Digeledah

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:36

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

Pengacara Nadiem Makarim Dilaporkan ke Peradi Buntut Ucapan "Yang Mulia Takut Ya"

Senin, 06 Juli 2026 | 18:36

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK-PPATK Diminta Pastikan Harta AHY dan Ibas dari Sumber Halal

Senin, 06 Juli 2026 | 17:38

KPK Dikabarkan Kembali Gelar OTT di Sumut

Kamis, 02 Juli 2026 | 20:50

UPDATE

Uang Tunai Rp476 Miliar, Emas Batangan, Dokumen dan Foto Keluarga Disita dari Rumah di Sentul

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:24

Beredar Kabar Mantan Sekjen MPR Maruf Cahyono Hari Ini Ditahan

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:15

KPK Panggil Mulyono di Kasus Suap Audit BPK Pemkab Muara Enim

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:11

ASN PPPK Layak Peroleh Jaminan Pensiun

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:09

Koruptor Berkedok Penegak Hukum Pengkhianat Terbesar Bangsa

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:07

Tanya Seputar Jaksa

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:00

Respons Santai Usulan Jawa Barat jadi Tatar Sunda, DPR: Fokus Kerja Sajalah!

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:57

MPR dan MK Sepakat Tak Saling Intervensi Kewenangan Lembaga

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:41

Masih Digodok DPR, Publik Diminta Tak Khawatir Usulan Kenaikan BPIH 2027

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:31

KPK Sita 12 Ribu Dolar Singapura dari Ketua DPRD Kuansing

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:22

Selengkapnya