Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia, Bobby Rasyidin. (Foto: Instagram RMOL)
Gerakan Muda (Gema) Nasional mengeluarkan peringatan keras kepada pemerintah untuk segera mengambil tindakan tegas berupa pencopotan dan pemecatan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia, Bobby Rasyidin.
Hal itu terjadi usai adanya tragedi tabrakan KA Argo Bromo dengan KRL di Bekasi Timur dengan korban jiwa 16 orang hingga gangguan di Bintaro yang menyebabkan kepanikan para penumpang.
“Rentetan gangguan operasional yang terjadi dalam waktu berdekatan mulai dari insiden di Bekasi hingga gangguan serius di Bintaro adalah bukti nyata kegagalan total dalam kepemimpinan dan manajemen krisis,” kata Ketua Umum Gema Nasional Eko Saputra kepada wartawan di Jakarta, Selasa, 5 Mei 2026.
“Ini bukan lagi persoalan teknis, melainkan krisis sistemik yang dibiarkan tanpa solusi konkret,” tambahnya menegaskan.
Gema Nasional menilai bahwa Dirut KAI gagal menjalankan tiga prinsip dasar transportasi publik modern: keselamatan, keandalan, dan kepercayaan publik.
Lebih jauh, reaksi warga yang turun langsung ke rel saat gangguan terjadi adalah alarm keras kegagalan sistem yang dibangun KAI di bawah pimpinan Bobby Rasyidin.
“Itu bukan sekadar kepanikan, melainkan ekspresi ketidakpercayaan yang sudah mencapai titik jenuh. Publik tidak lagi merasa aman menunggu solusi dari operator ini adalah bentuk delegitimasi terhadap layanan KAI,” jelasnya.
“Kami menegaskan tidak ada alasan bagi Dirut KAI untuk tetap bertahan setelah dua insiden besar dalam waktu singkat. Evaluasi internal tanpa tindakan tegas hanyalah bentuk pembiaran Kementerian Perhubungan atau pemerintah,” ungkap Eko.
Lanjut dia, rakyat tidak boleh dikorbankan demi mempertahankan jabatan.
“Gema Nasional memberikan ultimatum terbuka jika dalam waktu dekat tidak ada keputusan untuk mencopot Dirut KAI, maka kami juga membuka kemungkinan untuk menggalang aksi nasional sebagai bentuk protes terhadap buruknya pelayanan KAI,” tegasnya.
Pihaknya juga mendorong audit menyeluruh terhadap manajemen PT KAI.
“Negara tidak boleh kalah oleh kelalaian. Jika pimpinan tidak mampu menjamin keselamatan dan kepercayaan publik, maka satu-satunya langkah terhormat adalah mundur atau diberhentikan. Copot sekarang, sebelum kepercayaan publik benar-benar runtuh,” pungkasnya.
