Berita

Foto ilustrasi pencari kerja. (Foto: media sosial)

Politik

Pemuda Nganggur adalah Hasil Salah Kebijakan

JUMAT, 04 SEPTEMBER 2026 | 22:40 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Anggota Komisi IX DPR RI, Pulung Agustanto menilai melejitnya angka pengangguran usia muda di Indonesia bukan semata-mata karena persoalan kualitas individu, melainkan dampak dari kekeliruan struktural dan ego sektoral dalam kebijakan pemerintah.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) usia muda tercatat mencapai 17,37 persen, melompat jauh di atas rata-rata TPT nasional sebesar 4,65 persen.

"Pasokan angkatan kerja kita bertambah besar setiap tahun. Tetapi lapangan kerjanya tidak ada," ujar Pulung dalam keterangannya kepada wartawan, Jumat, 4 September 2026.


Politikus PDIP ini menyoroti paradoks pasar kerja di tanah air. Di satu sisi jutaan anak muda kesulitan mencari kerja, namun di sisi lain pelaku industri mengeluhkan minimnya tenaga terampil yang sesuai dengan kebutuhan pasar.

Kondisi tersebut, kata Pulung, memperlihatkan jurang pemisah (mismatch) antara dunia pendidikan dan sektor industri.

"Ini alarm serius. Kebijakan pendidikan dan desain kebijakan industri seperti dua dunia yang terpisah. Yang menjadi korban adalah anak-anak muda kita akibat ego sektoral yang tidak pernah selesai," tegasnya.

Ia mengkritik narasi yang kerap mempojokkan anak muda sebagai pihak yang enggan beradaptasi atau kurang berpengalaman saat melamar kerja. Menurutnya, pemerintah harus mengevaluasi total desain kebijakan nasional ketimbang menyalahkan lulusan sekolah maupun perguruan tinggi.

"Anak-anak muda kita dididik dalam sistem pendidikan nasional yang dirancang pemerintah. Kalau lulus lalu sulit dapat kerja, jangan buru-buru menyalahkan mereka. Yang harus dievaluasi adalah desain kebijakannya," kata Pulung.

Lebih lanjut, Pulung mengingatkan ancaman serius jika bonus demografi gagal dikelola dengan baik. Melimpahnya penduduk usia produktif tanpa ketersediaan lapangan kerja yang layak berpotensi memicu gelombang keresahan sosial.

"Bonus demografi itu tidak mungkin berulang. Kalau momentum ini gagal kita manfaatkan, berarti kita melewatkan satu peluang emas untuk membangun masa depan Indonesia," tutupnya.

Populer

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

Dua Tahun Cukup bagi Prabowo Mengasuh Geng Solo

Selasa, 13 Oktober 2026 | 13:43

UPDATE

Bursa Asia Tertekan, Kospi Anjlok Lebih 2 Persen

Jumat, 23 Oktober 2026 | 08:33

Ekonom Sentil Menteri Prabowo: Jangan Jadi Beban Presiden!

Jumat, 23 Oktober 2026 | 08:21

Wall Street Tertekan Aksi Jual Saham Teknologi

Jumat, 23 Oktober 2026 | 07:56

Lonjakan Minyak Tekan Logam Dunia: Emas Anjlok ke Level Terendah

Jumat, 23 Oktober 2026 | 07:45

Saham BYAN Tancap Gas, Naik 3,16 Persen ke Rp10.600

Jumat, 23 Oktober 2026 | 07:22

Penguatan IHSG Sinyal Kepercayaan ke Pemerintah Mulai Pulih

Jumat, 23 Oktober 2026 | 07:10

Pasar Eropa Merah Gara-gara Minyak

Jumat, 23 Oktober 2026 | 07:06

Terbuka Peluang Bangun Museum Haji Indonesia

Jumat, 23 Oktober 2026 | 06:58

Pujian Prabowo Jangan Jadi Obat Tidur Menteri

Jumat, 23 Oktober 2026 | 06:57

Pemerintah Harus Berlakukan Wajib Halal pada Oktober 2026

Jumat, 23 Oktober 2026 | 06:19

Selengkapnya