Berita

Foto ilustrasi pencari kerja. (Foto: media sosial)

Politik

Pemuda Nganggur adalah Hasil Salah Kebijakan

JUMAT, 04 SEPTEMBER 2026 | 22:40 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Anggota Komisi IX DPR RI, Pulung Agustanto menilai melejitnya angka pengangguran usia muda di Indonesia bukan semata-mata karena persoalan kualitas individu, melainkan dampak dari kekeliruan struktural dan ego sektoral dalam kebijakan pemerintah.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) usia muda tercatat mencapai 17,37 persen, melompat jauh di atas rata-rata TPT nasional sebesar 4,65 persen.

"Pasokan angkatan kerja kita bertambah besar setiap tahun. Tetapi lapangan kerjanya tidak ada," ujar Pulung dalam keterangannya kepada wartawan, Jumat, 4 September 2026.


Politikus PDIP ini menyoroti paradoks pasar kerja di tanah air. Di satu sisi jutaan anak muda kesulitan mencari kerja, namun di sisi lain pelaku industri mengeluhkan minimnya tenaga terampil yang sesuai dengan kebutuhan pasar.

Kondisi tersebut, kata Pulung, memperlihatkan jurang pemisah (mismatch) antara dunia pendidikan dan sektor industri.

"Ini alarm serius. Kebijakan pendidikan dan desain kebijakan industri seperti dua dunia yang terpisah. Yang menjadi korban adalah anak-anak muda kita akibat ego sektoral yang tidak pernah selesai," tegasnya.

Ia mengkritik narasi yang kerap mempojokkan anak muda sebagai pihak yang enggan beradaptasi atau kurang berpengalaman saat melamar kerja. Menurutnya, pemerintah harus mengevaluasi total desain kebijakan nasional ketimbang menyalahkan lulusan sekolah maupun perguruan tinggi.

"Anak-anak muda kita dididik dalam sistem pendidikan nasional yang dirancang pemerintah. Kalau lulus lalu sulit dapat kerja, jangan buru-buru menyalahkan mereka. Yang harus dievaluasi adalah desain kebijakannya," kata Pulung.

Lebih lanjut, Pulung mengingatkan ancaman serius jika bonus demografi gagal dikelola dengan baik. Melimpahnya penduduk usia produktif tanpa ketersediaan lapangan kerja yang layak berpotensi memicu gelombang keresahan sosial.

"Bonus demografi itu tidak mungkin berulang. Kalau momentum ini gagal kita manfaatkan, berarti kita melewatkan satu peluang emas untuk membangun masa depan Indonesia," tutupnya.

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

Investor Diminta Wait and See, Pengamat Prediksi Banyak yang Ditangkap Imbas MSCI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 12:30

Serangan Houthi Ganggu Ajang Olahraga Saudi, Piala Asia Tetap Sesuai Jadwal

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 12:14

Putusan MK soal UU Peradilan Militer Momentum Akhiri Impunitas

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 12:06

Komisi III DPR Desak Pelaku Korupsi Dana Bencana Dihukum Maksimal!

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 11:46

Daftar Negara Masuk Standalone Market MSCI, Ada 12 Negara

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 11:34

Dihantam Ancaman MSCI, IHSG Terancam Anjlok ke 4.700 Pekan Depan

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 11:24

Minyak Dunia Tembus 110 Dolar AS

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 11:07

Profil Hamenang Wajar Ismoyo, Bupati Klaten Tersangka Kasus Suap Audit BPK

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 10:53

Karhutla Meluas, Legislator Golkar Desak Evaluasi Pencegahan dan Penegakan Hukum

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 10:52

BMKG Deteksi Sebaran Asap Karhutla hingga Jakarta dan Papua

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 10:39

Selengkapnya