Berita

Presiden AS Donald Trump (Tangkapan layar RMOL dari siaran YouTube DWS News)

Dunia

Trump Tak Puas Proposal Damai Iran, Klaim Teheran Sedang Krisis Kepemimpinan

RABU, 29 APRIL 2026 | 09:05 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Upaya untuk mengakhiri konflik antara Amerika Serikat (AS) dan Iran kembali menemui hambatan setelah Presiden Donald Trump menyatakan ketidakpuasannya terhadap proposal perdamaian terbaru dari Teheran. 

Proposal terbaru dari Iran disebut mengusulkan agar pembahasan mengenai program nuklir ditunda hingga perang berakhir dan sengketa pelayaran di kawasan Teluk terselesaikan. Namun, menurut seorang pejabat AS yang mengetahui pembahasan internal di Gedung Putih, Trump menginginkan agar isu nuklir dibahas sejak awal, bukan ditunda ke tahap akhir negosiasi.

Dalam unggahannya di Truth Social, Trump mengungkapkan pandangannya mengenai kondisi Iran saat ini.


"Iran baru saja memberi tahu kami bahwa mereka berada dalam 'Keadaan Keruntuhan'. Mereka ingin kami 'Membuka Selat Hormuz' secepat mungkin, karena mereka mencoba menyelesaikan masalah kepemimpinan mereka (yang saya yakini akan dapat mereka lakukan!)," tulis Trump, dikutip dari Reuters, Rabu 29 April 2026.

Hingga saat ini, tidak jelas bagaimana Iran menyampaikan pesan tersebut, dan belum ada tanggapan resmi dari pihak Teheran mengenai pernyataan itu.

Sementara itu, dari pihak Iran, seorang juru bicara militer mengatakan kepada media pemerintah bahwa Republik Islam tidak menganggap perang telah berakhir. Sejak konflik dimulai pada 28 Februari, Iran diketahui membatasi sebagian besar lalu lintas kapal di Selat Hormuz, jalur penting bagi perdagangan energi global, kecuali untuk pengiriman miliknya sendiri. Pada bulan ini, Amerika Serikat juga mulai memberlakukan blokade terhadap kapal-kapal Iran.

Harapan untuk menghidupkan kembali proses perdamaian semakin memudar setelah rencana kunjungan utusan khusus AS, Steve Witkoff, dan menantu Trump, Jared Kushner, ke Pakistan dibatalkan pada akhir pekan lalu. Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araqchi melakukan perjalanan bolak-balik ke Islamabad untuk membawa proposal perdamaian tersebut.

Situasi politik di Iran sendiri turut memengaruhi dinamika negosiasi. Setelah tewasnya Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei pada hari pertama perang, posisi tersebut digantikan oleh putranya, Mojtaba Khamenei, yang dilaporkan mengalami luka. 

Sejumlah pejabat Iran dan analis menilai bahwa perubahan kepemimpinan ini membuat komandan garis keras dari Islamic Revolutionary Guard Corps memiliki pengaruh yang lebih besar, sehingga sikap Iran dalam perundingan menjadi semakin keras.

Dalam proposal yang dibawa Iran, pembicaraan dirancang dilakukan secara bertahap. Tahap pertama adalah penghentian perang dan pemberian jaminan bahwa Amerika Serikat tidak akan memulai kembali konflik. Setelah itu, barulah dibahas penghentian blokade laut oleh Angkatan Laut AS serta pembukaan kembali Selat Hormuz di bawah kendali Iran. Isu lain, termasuk sengketa lama terkait program nuklir Iran dan hak pengayaan uranium, baru akan dibicarakan setelah tahap-tahap awal tersebut diselesaikan.

Di tengah kebuntuan negosiasi, dampak perang semakin terasa di pasar energi global. Harga minyak kembali naik, dengan minyak mentah Brent meningkat hampir 3 persen menjadi sekitar 111 Dolar AS per barel. Bank Dunia memperkirakan harga energi bisa melonjak hingga 24 persen pada tahun 2026 jika gangguan akibat perang ini terus berlanjut.

Konflik ini juga memicu ketegangan di antara negara-negara produsen minyak di kawasan Teluk. Uni Emirat Arab (UEA) dilaporkan memutuskan keluar dari kelompok OPEC dan OPEC+, menandakan adanya perbedaan sikap terhadap situasi Iran.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Jasa Kiai Kampung

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:26

Waketum MUI Usul Gaji Guru Pesantren di Atas UMR

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:16

Jangan Takut Kritik Pemerintah

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:04

Saham BYAN Mencuat, IAW Ingatkan soal Pengawasan Regulator

Minggu, 30 Agustus 2026 | 03:20

Melawan Amplop di Muktamar NU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 03:08

Program Streamlining Danantara Tak Boleh Identik dengan PHK

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:38

Investor Diajak Terlibat 37 Proyek Investasi Strategis di Jakarta

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:17

Budi Arie Tolak Cabut Analisis Pemilu sebelum 2029

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:02

Jangan Berhenti pada Janji 15 Desember

Minggu, 30 Agustus 2026 | 01:35

Pajak Diduga Bocor Rp5 Triliun, Purbaya Kantongi 40 Nama Perusahaan Baja

Minggu, 30 Agustus 2026 | 01:21

Selengkapnya