Berita

Ilustrasi pertumbuhan ekonomi data BPS 2025. (Foto: BPS)

Publika

Obsesi GDP di Planet yang Terbatas

SELASA, 28 APRIL 2026 | 20:02 WIB | OLEH: YUDHI HERTANTO

FLUKTUATIF! Pertumbuhan ekonomi, diukur dengan angka sakti Produk Domestik Bruto (GDP). Kenaikan nilai tersebut diasumsikan sebagai kemajuan, tetapi perlu melihat relasi angka dengan makna realitas pada rasa kebahagiaan publik dan kelestarian alam.
 
Kini kita hidup dalam era pemujaan terhadap angka, data statistik dianggap lebih nyata daripada kesejahteraan manusia itu sendiri. Padahal, GDP hanyalah ukuran transaksi moneter, bukan ukuran kualitas hidup. Celakanya, obsesi tanpa henti terhadap angka pertumbuhan, justru mendorong kita ke ambang krisis ekologi yang eksistensial.
 
Ironisnya, Simon Kuznets, pencipta GDP pada dekade 1930-an, sudah sejak awal mengingatkan agar temuannya jangan digunakan sebagai ukuran kesejahteraan nasional (Kuznets, 1934; Ardhani, 2021). Kuznets menyadari bahwa GDP memiliki kebutaan yang fatal.
 

 
Dalam perspektif ekologis, GDP dapat mencatat nilai transaksi penebangan pohon sebagai keuntungan ekonomi, tetapi memberi nilai nol pada pohon yang berdiri tegak yang memberikan oksigen dan mencegah banjir (Hickel, 2020).
 
Logika ekonomi hari ini, terperangkap dalam bisnis ekstraksi. Kekayaan dirasakan ketika mengeruk batu bara dan membabat hutan, padahal kita melikuidasi modal alam yang menjadi tumpuan hidup generasi mendatang. Kondisi tersebut, dinyatakan sebagai upaya pertumbuhan tanpa batas di planet yang terlimitasi, sebuah kegilaan logis (Daly, 1990).
 
Para ekonom sering lupa, pada hukum dasar fisika. Ekonomi bukanlah sistem di ruang hampa, melainkan subsistem dari biosfer bumi. Berdasarkan Hukum Termodinamika, proses ekonomi adalah pengubahan energi bermanfaat menjadi limbah (Georgescu-Roegen, 1971).
 
Setiap kali GDP tumbuh, entropi atau kekacauan di planet meningkat (Taaha et al., 2024). Kondisi aktual menunjukkan, bahwa kita telah melampaui batas.
 
Laporan Planetary Health Check 2025, menyatakan batas aman termasuk krisis iklim dan keanekaragaman hayati telah terlampaui, akibat aktivitas manusia yang didorong oleh target pertumbuhan ekonomi tahunan (Potsdam Institute, 2025; Rockström et al., 2023).
 
Treadmill Hedonik
 
Bila pertumbuhan ekonomi membawa kesejahteraan, mengapa tingkat stres dan depresi justru meningkat? Di sinilah Paradoks Easterlin bekerja, peningkatan pendapatan nasional ternyata tidak serta-merta meningkatkan kebahagiaan penduduk dalam jangka panjang (Easterlin, 1974; Tarik et al., 2024).
 
Kita terjebak dalam Hedonic Treadmill. Terus berlari mengejar konsumsi material yang lebih tinggi, tetapi level kebahagiaan tetap di tempat, karena dengan cepat beradaptasi pada kemewahan baru (Easterlin, 2010).
 
Data BPS tahun 2021, secara mengejutkan menunjukkan bahwa provinsi dengan PDRB per kapita tinggi seperti Jakarta, justru memiliki indeks kebahagiaan yang lebih rendah, dibandingkan Maluku Utara (Ibrahim et al., 2024).
 
Degrowth, Melambat Selamat
 
Solusi, sebagai gagasan radikal menyebut Degrowth atau penurunan pertumbuhan yang terencana. Degrowth bukan berarti kita kembali ke zaman batu atau sengaja menciptakan resesi. Bermakna merancang ulang ekonomi, agar fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar manusia secara adil tanpa harus menghancurkan planet (Hickel, 2020).
 
Di sektor pariwisata misalnya, bisa beralih dari mengejar volume wisatawan (kuantitas) menuju pariwisata berbasis komunitas yang menjaga kelestarian alam (kualitas) (Nuryananda et al., 2024). Hal ini mengubah filosofi dari: lebih banyak lebih baik, menuju cukup itu indah.
 
Para ekonom, memperkenalkan konsep model ekonomi donat. Tujuannya sederhana: membawa umat manusia ke dalam ruang aman berbentuk donat. Lingkaran dalam adalah fondasi sosial: pangan, air, pendidikan yang tidak boleh berkekurangan, sedang lingkar luar adalah batas ekologis bumi yang tidak boleh dilampaui (Raworth, 2020).
 
Dibutuhkan keberanian, untuk tidak lagi menjadikan pertumbuhan angka GDP sebagai berhala kebijakan publik. Adopsi indeks ekonomi hijau dan ekonomi biru, menjadi standar baru kemajuan.
 
Pilihan bergantung di tangan kekuasaan, yang seharusnya menimbang masa depan publik. Apakah akan terus menghamba pada angka pertumbuhan semu, atau mengembalikan fungsi ekonomi sebagai alat untuk melayani kesejahteraan manusia dan menjaga bumi?
 
Pertumbuhan abadi di planet yang terbatas, hanyalah ilusi berbahaya.

Doktoral Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

Desakan Pecat Nusron Mencuat, Ahmad Doli Memungkinkan jadi Pengganti

Minggu, 20 September 2026 | 05:26

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Deteksi Dini, Lapas Cianjur Periksa Kesehatan Warga Binaan dan Pegawai

Jumat, 25 September 2026 | 20:20

Tahu Manuver Pelindo, Kejagung Serahkan Eksekusi Silfester Matutina ke Kejari Jaksel

Jumat, 25 September 2026 | 20:16

Antam Serap 9 Ton Emas Freeport hingga Agustus 2026

Jumat, 25 September 2026 | 19:43

160 Ribu Orang Ikut Rekrutmen BI, Lulusan Teknologi Masih Minim

Jumat, 25 September 2026 | 19:36

Ratusan Hotel di Bandung Dijual, Pemerintah Jangan Tutup Mata!

Jumat, 25 September 2026 | 19:09

Kata IPW, Ombudsman Melampaui Kewenangan Saat Sidak Lapas Cibinong

Jumat, 25 September 2026 | 19:08

Xiaomi 18 Fold Smartphone Lipat Canggih Bertenaga Kamera Leica

Jumat, 25 September 2026 | 18:41

Bogasari Dorong UMKM Surabaya Naik Kelas

Jumat, 25 September 2026 | 18:37

KPU Harus Terang Benderang Jelaskan Verifikasi Syarat Pendidikan Gibran

Jumat, 25 September 2026 | 18:28

DPR Segera Panggil Ombudsman dan Ditjenpas soal Sidak Lapas Cibinong

Jumat, 25 September 2026 | 18:18

Selengkapnya