Usul KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Parpol Ditolak Nasdem

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai perlunya pembentukan lembaga pengawas khusus untuk mengawasi proses kaderisasi partai politik sebagai langkah strategis mencegah korupsi sejak tahap awal proses politik.

Ketiadaan pengawasan dalam kaderisasi dianggap membuka ruang besar bagi penyimpangan, termasuk praktik transaksional dalam perekrutan anggota partai.

Namun usulan ini ditolak keras Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Partai NasDem, Ujang Bey. Menurutnya, kaderisasi merupakan urusan internal parpol yang harus diperkuat secara mandiri tanpa intervensi lembaga eksternal.

“Kaderisasi itu suatu keniscayaan dalam organisasi, apalagi partai politik. Salah satu fungsinya adalah rekrutmen dan pendidikan politik,” ujar Bey, Selasa, 28 April 2026.

Ia menilai, penguatan kualitas kader di dalam tubuh partai jauh lebih penting dibandingkan penambahan regulasi pengawasan dari pihak luar.

Bey menegaskan bahwa keberhasilan partai dalam memenangi pemilu sangat ditentukan oleh kualitas kaderisasi yang mampu diterima oleh masyarakat.

“Jika partai ingin berkembang dan memenangi pemilu, harus melakukan kaderisasi dengan baik agar bisa diterima masyarakat,” tambahnya.

Sebagai contoh, Partai NasDem telah memiliki program pendidikan kader melalui Akademi Bela Negara (ABN) untuk memperkuat pemahaman kebangsaan para kader. Meski demikian, ia membuka peluang kerja sama dengan KPK dalam hal edukasi pencegahan korupsi.

“Ke depan, mungkin perlu kerja sama dengan KPK untuk memberikan pembekalan terkait pencegahan dini tindak pidana korupsi,” katanya.

Ia meyakini bahwa integritas kader yang dibangun dari sistem internal yang baik akan secara otomatis meningkatkan kepercayaan publik tanpa perlu pengawasan lembaga khusus.

“Kalau kadernya berintegritas, masyarakat pasti akan memilih dan menyukai partai tersebut,” pungkasnya.