Bakom Harus Berani Hadapi Kelompok Kritis

Presiden Prabowo Subianto merotasi Muhammad Qodari dari Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) menjadi Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom). Pergeseran ini dinilai strategis, terutama dalam memperkuat komunikasi kebijakan pemerintah ke publik.

Pengamat politik Adi Prayitno menilai, peran Bakom ke depan akan sangat krusial sebagai ujung tombak penyampaian informasi pemerintah.

“Khusus untuk badan komunikasi atau Bakom, banyak hal ini akan diandalkan pemerintah sebagai upaya bagaimana kebijakan publik sampai kepada masyarakat dan tidak ada yang terputus. Sehingga yang sampai ke publik adalah informasi utuh, bukan sepenggal,” ujar Adi lewat kanal Youtube miliknya, Selasa, 28 April 2026.

Menurutnya, Bakom tidak hanya berfungsi menyampaikan informasi, tetapi juga harus mampu menjelaskan kebijakan yang selama ini kerap disalahpahami atau menuai kritik.

“Bakom harus memberi pandangan terhadap hal-hal yang mungkin selama ini tersembunyi, termasuk kebijakan-kebijakan yang dalam banyak hal dikritisi dan butuh adaptasi,” jelasnya.

Direktur Parameter Politik Indonesia itu menegaskan, fungsi komunikasi pemerintah tidak bisa lagi sekadar reaktif, melainkan harus menjadi trendsetter dalam membentuk persepsi publik terhadap kebijakan negara.

“Fungsi Bakom dan tim komunikasi istana penting sebagai trendsetter untuk mengekspos bagaimana kebijakan pemerintah yang sesungguhnya,” katanya.

Lebih jauh, ia menekankan pentingnya keberanian Bakom untuk berhadapan langsung dengan kelompok-kelompok kritis di ruang publik, termasuk di media sosial.

“Bahkan kalau bisa harus berani head to head dengan kelompok-kelompok kritis, dengan influencer dan anak muda yang di media sosial sering memberikan pernyataan kritis dan agresif terhadap kebijakan pemerintah,” pungkas Adi.

Dengan peran tersebut, Bakom diharapkan mampu menjembatani komunikasi pemerintah dengan masyarakat secara lebih terbuka dan efektif.