Komisi V DPR Minta Pemerintah Tanggung Biaya Seluruh Korban Tabrakan Argo Bromo-KRL

Komisi V DPR RI meminta pihak Kereta Api Indonesia (KAI) untuk fokus pada evakuasi dan penanganan korban akibat kecelakaan Kereta Api Jarak Jauh (KAJJ) Argo Bromo Anggrek yang menabrak KRL Commuter Line di Stasiun Bekasi Timur, pada Senin malam, 27 April 2026.

Permintaan itu disampaikan Wakil Ketua Komisi V DPR RI Fraksi PKB Syaiful Huda saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL melalui sambungan telepon sesaat lalu, Selasa, 28 April 2026.

“Pertama memastikan evakuasi dan penanganan korban,” kata Huda.

Di samping itu, Huda pun meminta Pemerintah untuk menanggung semua biaya dan santunan bagi korban meninggal dunia maupun luka-luka yang hingga kini masih urat intensif di Rumah Sakit terdekat Bekasi Timur.

“Baik 7 orang yang meninggal maupun 81 yang sedang dirawat di rumah sakit untuk sepenuhnya pembiayaan dan penanganan penyantunan bisa sepenuhnya ditangani oleh pemerintah,” harap Legislator PKB ini.

Lebih jauh, Huda menegaskan bahwa untuk saat ini, Komisi V DPR RI meminta Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) turun ke lapangan melakukan investigasi mencari tahu penyebab kecelakaan. 

“Dalam jangka pendek ini secara bersamaan kita minta teman-teman KNKT langsung turun ke lapangan dan memastikan melakukan investigasi tuntas penyebab dari kecelakaan ini,” pungkasnya. 

PT Kereta Api Indonesia (KAI) terus memperbarui data korban jiwa dalam insiden tabrakan antara KRL Commuter Line dan KA Argo Bromo di Stasiun Bekasi pada Senin malam, 27 April 2026.

VP Corporate Communication KAI, Anne Purba, menyampaikan bahwa hingga Selasa pagi, 28 April 2026, jumlah korban meninggal dunia tercatat sebanyak tujuh orang. Selain itu, sebanyak 81 penumpang mengalami luka-luka dan telah berhasil dievakuasi.

“Sampai saat ini kami telah mengevakuasi 81 penumpang yang mengalami luka-luka, dan tujuh penumpang dinyatakan meninggal dunia,” ujar Anne kepada wartawan.