Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar. (Foto: RMOL/Alifia Dwi)
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengklaim angka kemiskinan ekstrem di Indonesia menurun pada tahun 2025.
“Alhamdulillah kemiskinan ekstrim berhasil turun. Dari 1,26 persen pada Maret 2024 menjadi 0,78 persen,” ujar Cak Imin dalam Rapat Tingkat Menteri (RTM) di Plaza BP Jamsostek, Kuningan, Jakarta, Senin 27 April 2026.
Ia memaparkan, hingga September 2025 terdapat sekitar 0,48 persen penduduk miskin ekstrem yang berhasil “naik kelas”. Dengan capaian tersebut, jumlah penduduk miskin ekstrem disebut menyusut menjadi 2,2 juta orang, dari sebelumnya 3,56 juta orang.
“Pada September 2025, sekitar 0,48 persen penduduk miskin ekstrim telah naik kelas. Sehingga penduduk miskin ekstrim kita menjadi berjumlah 2,2 juta orang dari sebelumnya 3,56 juta orang,” tuturnya.
Meski demikian, Cak Imin mengingatkan masih ada pekerjaan besar yang harus diselesaikan pemerintah.
Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo Subianto menetapkan target untuk mencapai nol persen kemiskinan ekstrem pada tahun 2026 dan 5 persen tingkat kemiskinan nasional pada tahun 2029.
“Ini patut kita syukuri sekaligus kita masih memiliki tanggungan 2,2 juta dari yang sebelumnya 3,56 juta orang,” katanya.
Ia menambahkan, berbagai program bantuan sosial telah menjangkau mayoritas kelompok sasaran. Tercatat, sebanyak 8,56 juta keluarga miskin atau sekitar 93,6 persen telah menerima bantuan.
“Bantuan-bantuan sosial yang sudah kita jalankan telah menjangkau 8,56 juta keluarga miskin. Atau sekitar 93,6 persen dari total sasaran. Sangat tinggi. Lebih dari separohnya, 56,7 persen menerima lebih dari satu program intervensi sekaligus,” jelasnya.
Dari sisi anggaran, pemerintah telah menggelontorkan dana besar melalui APBN dan APBD untuk pengentasan kemiskinan.
“Dari segi pembiayaan, APBN kita mengeluarkan tidak kurang dari Rp503,2 triliun. Juga disupport oleh APBD kita sejumlah Rp129 triliun. Dan itu semua kita realisasikan dan alokasikan khusus untuk program pengentasan kemiskinan di seluruh tanah air kita,” paparnya.
Selain bantuan sosial, pemerintah juga mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pada 2025, sekitar 2 juta orang terlibat dalam program padat karya, dan 2 juta debitur baru UMKM mendapat akses pembiayaan.
“Ada 2 juta debitur baru UMKM telah mengakses permodalan. Ada 111 ribu pekerja migran telah difasilitasi bekerja dengan baik,” ucapnya.
Selanjutnya, pemerintah, kata Cak Imin juga menggenjot program lain mencakup reforma agraria untuk 28 ribu keluarga, pembangunan infrastruktur dasar, hingga pelatihan bagi pengurus koperasi desa.
“10.171 unit rumah telah direnovasi dan dibangun melalui BSPS di 219 kota kabupaten. 514 pengurus dan 9.404 pendamping koperasi desa kelurahan merah putih telah mendapatkan pelatihan,” tuturnya.
Untuk program prioritas nasional, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Cak Imin menyebut cakupan penerima manfaat cukup luas.
“Untuk program prioritas nasional yang sangat efektif menjangkau penanggulangan kemiskinan, MBG telah menjangkau 60,2 juta penerima manfaat. 166 sekolah rakyat telah beroperasi dengan 14.963 siswa dari keluarga miskin,” katanya.
Ia juga menyoroti kontribusi dunia usaha melalui berbagai program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) BUMN serta perbaikan tata kelola program.
“Dari sisi kolaborasi dunia usaha, kontribusi TJSL. Dari 95 BUMN sebesar 811,67 miliar menjangkau 381 kabupaten kota, termasuk 44 wilayah prioritas,” ujarnya.
Ke depan, pemerintah menargetkan penghapusan kemiskinan ekstrem pada 2026 sebagaimana amanat yang disampaikan Presiden Prabowo.
“Kita akan terus bekerja keras untuk target 0 persen pada tahun 2026 dan maksimal 5 persen pada tahun 2029,” pungkasnya.
