Berita

Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah. (Foto: Istimewa)

Politik

Hasil Kerja Komisi Reformasi Polri Harus Ditindaklanjuti

SENIN, 27 APRIL 2026 | 13:12 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Hasil kerja Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) yang dibentuk Presiden Prabowo melalui Keputusan Presiden Nomor 122P Tahun 2025 disorot pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah.

Komisi tersebut diketahui telah merampungkan rekomendasi reformasi kelembagaan Polri pada Februari 2026, dengan fokus utama pada penguatan profesionalisme, akuntabilitas, serta perbaikan sistem pengawasan internal dan eksternal terhadap institusi kepolisian.

Menurut Amir, hasil kerja komisi itu tidak boleh berhenti hanya sebagai dokumen formal atau laporan birokrasi, melainkan harus segera ditindaklanjuti secara konkret.


“Semakin mengulur waktu, hasil reformasi Polri semakin bermasalah,” kata Amir dalam keterangannya, Senin 27 April 2026.

Amir menilai, reformasi Polri merupakan salah satu ujian terbesar bagi pemerintahan Prabowo dalam membangun kepercayaan publik terhadap negara.

“Polri adalah wajah negara di lapangan. Kalau reformasi Polri gagal, maka persepsi publik terhadap negara juga akan terganggu. Ini bukan hanya soal institusi, tetapi soal legitimasi negara,” kata Amir.

Dalam perspektif intelijen geopolitik, Amir melihat reshuffle kabinet dan reformasi Polri sesungguhnya berada dalam satu garis besar: perebutan kontrol atas instrumen kekuasaan negara.

Menurutnya, kabinet adalah pusat kendali kebijakan, sementara Polri adalah instrumen stabilitas dan keamanan domestik. Keduanya menentukan arah pemerintahan.

“Kalau Presiden ingin kuat, dua hal ini harus bersih: kabinet dan institusi keamanan. Tidak bisa setengah-setengah,” kata Amir.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

UPDATE

Negara Bukan Penguasa Rakyat, Menguji Kontrak Sosial melalui Pemenuhan HAM

Kamis, 19 November 2026 | 00:36

Pembatalan Hak Menyatakan Pendapat DPR Tidak Wajar

Kamis, 19 November 2026 | 00:25

Sultan Andara Dikeroyok Netizen, dari IPO, Gurita Bisnis, sampai Uang APBN

Kamis, 19 November 2026 | 00:02

Wapres Pengganti Gibran Baiknya Nonparpol

Rabu, 18 November 2026 | 23:39

Semangat Ewako sebagai Commander Wish Kapolda Sulsel Perkuat Polisi Humanis

Rabu, 18 November 2026 | 23:31

Mega Summit 2026 Soroti Pertumbuhan Ekonomi Digital dan Lonjakan Transaksi Affiliate

Rabu, 18 November 2026 | 23:17

ATI Dorong Kebiasaan Konsumsi Sirkular di Lingkungan Kerja

Rabu, 18 November 2026 | 23:13

15 Tersangka Teroris Diringkus, Tersebar di 6 Provinsi

Rabu, 18 November 2026 | 23:03

Nathasya, Ilmuwan Muda Indonesia Peraih Shafi Prize 2026

Rabu, 18 November 2026 | 22:47

PKS Dukung Pemprov Banten Tolak Pemindahan Badak Jawa

Rabu, 18 November 2026 | 22:35

Selengkapnya