Berita

Ilustrasi Trem Jakarta (Sumber: Gemini Generated Image)

Nusantara

Sejarah Panjang Trem Jakarta dari Masa ke Masa

RABU, 15 APRIL 2026 | 20:05 WIB | OLEH: TIFANI

Wacana menghidupkan kembali trem di kawasan Kota Tua Jakarta kembali mencuat seiring upaya revitalisasi wilayah bersejarah tersebut. Rencana ini tidak hanya bertujuan memperkuat konsep kawasan rendah emisi, tetapi juga menghidupkan kembali memori transportasi masa lalu.

Trem merupakan salah satu moda transportasi kota yang sangat populer pada masa kolonial Hindia Belanda. Jauh sebelum hadirnya kereta rel listrik (KRL) modern, trem sudah lebih dulu melayani perjalanan masyarakat di berbagai kota besar Indonesia, termasuk Jakarta yang kala itu masih bernama Batavia.

Mengutip Jurnal Pemikiran Pendidikan dan Penelitian Kesejarahan berjudul "Perkembangan Transportasi Kereta Api di Jakarta", pembangunan jalur trem di Batavia resmi dimulai pada 10 April 1869. 


Pada masa awal operasionalnya, trem masih ditarik menggunakan tenaga kuda. Moda transportasi ini menjadi solusi mobilitas yang efisien di tengah perkembangan kota kolonial yang semakin padat.

Seiring perkembangan teknologi, pada 1882 trem uap mulai menggantikan trem kuda. Operasional trem kala itu dikelola oleh perusahaan swasta Belanda, yakni Bataviasche Tramweg Maatschappij (BTM), yang kemudian berganti nama menjadi Nederlands-Indische Tramweg Maatschappij (NITM).

Jalur trem di Batavia memiliki lebar sepur 1.188 mm dan melintasi berbagai titik strategis kota. Rute trem menghubungkan kawasan Kota Intan hingga Kampung Melayu, melewati sejumlah titik penting seperti Stasiun Batavia NIS, Batavia BOS, Glodok, Harmoni, Rijswijk (kini Juanda), dan Pasar Baru.

Pada akhir abad ke-19, tepatnya pada 1899, trem listrik mulai diperkenalkan dan secara bertahap menggantikan trem uap. Pengoperasiannya berada di bawah Batavia Elektrische Tramweg Maatschappij (BETM).

Pada 1909, jaringan trem listrik di Batavia telah berkembang pesat dengan panjang mencapai sekitar 14 kilometer. Kehadiran trem listrik ini menandai modernisasi sistem transportasi kota pada masa itu, sekaligus meningkatkan efisiensi dan kenyamanan perjalanan.

Setelah Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, sistem transportasi di Jakarta mengalami perubahan besar. Pemerintah Indonesia melakukan nasionalisasi terhadap perusahaan-perusahaan milik Belanda, termasuk sektor transportasi yang mengelola trem.

Pada masa revolusi fisik (1945–1949), trem tidak hanya berfungsi sebagai alat transportasi, tetapi juga menjadi media perjuangan. Badan trem kerap digunakan oleh para pejuang untuk menyebarkan pesan-pesan kemerdekaan kepada masyarakat.

Hasil dari nasionalisasi tersebut melahirkan Pengangkutan Penumpang Djakarta (PPD) pada 1957, yang kemudian mengambil alih operasional trem di ibu kota. Pada era 1950-an, keberadaan trem mulai dipandang tidak lagi sesuai dengan perkembangan kota modern. 

Moda ini dianggap usang dan tidak mampu memenuhi kebutuhan transportasi yang semakin kompleks. Presiden Soekarno bahkan menginstruksikan penghapusan trem di Jakarta. 

Kebijakan ini sejalan dengan rencana pemerintah kota yang ingin menggantikan trem dengan moda transportasi bus yang dinilai lebih fleksibel. Pada 1951, Wali Kota Jakarta saat itu, Syamsurizal, juga menegaskan bahwa trem perlu dihapuskan dan digantikan dengan sistem transportasi berbasis bus.

Seiring kebijakan tersebut, jumlah armada trem terus berkurang. Pada 1956, masih terdapat sekitar 40 unit trem yang beroperasi. Namun jumlah itu menyusut drastis menjadi setengahnya pada 1960 akibat penutupan jalur secara bertahap.

Pada 1961, pemerintah secara resmi menetapkan bahwa transportasi publik di Jakarta akan berfokus pada penggunaan bus. Pada 1962, trem yang telah menjadi bagian dari sejarah panjang kota sejak era kolonial akhirnya benar-benar dihentikan operasinya.

Hilangnya trem menandai berakhirnya satu bab penting dalam sejarah transportasi Jakarta.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

KPK Sita Rumah Mewah Milik Vinna Ledy Anggraheni di Jaksel

Selasa, 01 September 2026 | 11:03

UPDATE

Pabrik Bioetanol Bakal Diperbanyak, Pemerintah Siapkan Revisi Perpres 40

Selasa, 08 September 2026 | 18:19

BUK Migas Harus Lebih Gesit Kejar Investasi dan Lifting

Selasa, 08 September 2026 | 17:57

Menimbang Ulang Bencana

Selasa, 08 September 2026 | 17:41

Pemerintah Harus Antisipasi Kekeringan dan Gagal Panen akibat El Nino

Selasa, 08 September 2026 | 17:34

Purbaya soal Utang Whoosh Dicicil 80 Tahun: Kita Udah Mati, Santai Aja!

Selasa, 08 September 2026 | 17:23

KPK Panggil Anggota DPRD Hingga Pengurus Golkar Jateng di Kasus Bupati Pemalang

Selasa, 08 September 2026 | 17:14

Masa Jabatan Kapolri: Open Legal Policy atau Celah Subjektivitas?

Selasa, 08 September 2026 | 16:47

Rusia dan Korea Utara Buka Jembatan Darat Pertama di Perbatasan

Selasa, 08 September 2026 | 16:40

RUU Pemilu Jangan Keluar dari Filosofi Dasar Demokrasi

Selasa, 08 September 2026 | 16:34

Purbaya Curhat Suka Duka jadi Menkeu, Berat Badan Sempat Turun 14 Kg

Selasa, 08 September 2026 | 16:31

Selengkapnya