Seminar Internasional dan Upgrading Dai bertema Sinergitas Dai dalam Pembangunan di Wilayah Perbatasan Negara. (Foto: Istimewa)
Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI mendorong peran strategis para dai untuk bersinergi dalam memperkuat pembangunan kawasan perbatasan negara.
Komitmen tersebut disampaikan dalam Seminar Internasional dan Upgrading Dai bertema “Sinergitas Dai dalam Pembangunan di Wilayah Perbatasan Negara” yang digelar di Aula Utama Kantor Bupati Sambas.
Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus yang mewakili Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian selaku Kepala BNPP RI, didampingi Bupati Sambas Satono selaku Ketua Persaudaraan Muslimin Indonesia (Parmusi) Provinsi Kalimantan Barat.
Dalam sambutannya, Wamendagri menegaskan peran dai tidak hanya terbatas pada pembinaan keagamaan, tetapi perlu diperluas untuk mendorong kemandirian masyarakat. Menurutnya, dai memiliki posisi strategis sebagai penggerak sosial yang mampu menumbuhkan kesadaran kolektif masyarakat, terutama di kawasan perbatasan seperti Kabupaten Sambas.
“Para dai harus ikut mendorong kemandirian ekonomi, kemandirian pangan, hingga kemandirian di berbagai sektor kehidupan masyarakat,” tegas Akhmad Wiyagus, dikutip Jumat, 10 April 2026.
Ia juga menekankan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menempatkan wilayah perbatasan sebagai prioritas pembangunan nasional melalui berbagai program strategis.
Lebih lanjut, Wamendagri menjelaskan bahwa sejumlah program nasional telah dan terus digulirkan untuk mempercepat kemajuan daerah perbatasan, di antaranya program Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), serta penguatan ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal. Program-program tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan warga perbatasan secara berkelanjutan.
Sejalan dengan itu, Kelompok Ahli BNPP RI Nur Kholis yang mewakili Sekretaris BNPP RI Komjen Pol. Makhruzi Rahman, menekankan bahwa pengelolaan perbatasan Indonesia tidak lagi bertumpu pada pendekatan keamanan semata. Ia menjelaskan bahwa Indonesia mengedepankan pendekatan ganda, yakni keamanan dan kesejahteraan (security and prosperity), sebagai fondasi pengelolaan kawasan perbatasan.
“Indonesia tidak membangun tembok di perbatasan, tetapi membangun kesejahteraan. Batas negara harus tegas dari sisi kedaulatan, namun dari sisi ekonomi, perbatasan justru harus menjadi penopang penguatan ekonomi masyarakat kedua negara,” ujar Nur Kholis.
Menurutnya, inilah esensi kebijakan perbatasan yang dikedepankan BNPP RI bersama kementerian dan lembaga terkait.
Nur Kholis juga memaparkan bahwa BNPP RI berperan sebagai koordinator pengelolaan batas wilayah negara yang mencakup segmen darat dan laut. Dalam konteks tersebut, pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) tidak hanya dimaknai sebagai simbol kehadiran negara, tetapi juga sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan perbatasan.
Ia menambahkan, paradigma pembangunan perbatasan ke depan diarahkan untuk menjadikan wilayah perbatasan tidak lagi identik dengan daerah tertinggal atau terisolasi, melainkan sebagai beranda depan negara yang maju dan sejahtera. Sektor-sektor seperti pertanian, perikanan, pariwisata, dan perdagangan lintas batas dinilai memiliki potensi besar untuk dikembangkan secara optimal.
Sementara itu, Bupati Sambas Satono menegaskan bahwa pembangunan sumber daya manusia (SDM) menjadi fokus utama pemerintah daerah dalam menyongsong kemajuan wilayah perbatasan. Menurutnya, kualitas SDM menjadi kunci agar berbagai potensi daerah dapat dikelola secara maksimal dan berkelanjutan.
Seminar internasional tersebut diikuti peserta dari berbagai negara, antara lain Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, dan Brunei Darussalam, sebagai upaya memperkuat peran strategis dai dalam pembangunan, khususnya di wilayah perbatasan.
Melalui seminar internasional dan upgrading dai ini, BNPP RI berharap terbangun kesamaan perspektif antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi, dan tokoh keagamaan dalam memandang kawasan perbatasan sebagai ruang strategis pembangunan nasional.
