Berita

Seminar Internasional dan Upgrading Dai bertema Sinergitas Dai dalam Pembangunan di Wilayah Perbatasan Negara. (Foto: Istimewa)

Politik

BNPP RI Perkuat Peran Dai dalam Pembangunan Kawasan Perbatasan

JUMAT, 10 APRIL 2026 | 14:18 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI mendorong peran strategis para dai untuk bersinergi dalam memperkuat pembangunan kawasan perbatasan negara.

Komitmen tersebut disampaikan dalam Seminar Internasional dan Upgrading Dai bertema “Sinergitas Dai dalam Pembangunan di Wilayah Perbatasan Negara” yang digelar di Aula Utama Kantor Bupati Sambas.

Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus yang mewakili Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian selaku Kepala BNPP RI, didampingi Bupati Sambas Satono selaku Ketua Persaudaraan Muslimin Indonesia (Parmusi) Provinsi Kalimantan Barat. 


Dalam sambutannya, Wamendagri menegaskan peran dai tidak hanya terbatas pada pembinaan keagamaan, tetapi perlu diperluas untuk mendorong kemandirian masyarakat. Menurutnya, dai memiliki posisi strategis sebagai penggerak sosial yang mampu menumbuhkan kesadaran kolektif masyarakat, terutama di kawasan perbatasan seperti Kabupaten Sambas.

“Para dai harus ikut mendorong kemandirian ekonomi, kemandirian pangan, hingga kemandirian di berbagai sektor kehidupan masyarakat,” tegas Akhmad Wiyagus, dikutip Jumat, 10 April 2026.

Ia juga menekankan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menempatkan wilayah perbatasan sebagai prioritas pembangunan nasional melalui berbagai program strategis.

Lebih lanjut, Wamendagri menjelaskan bahwa sejumlah program nasional telah dan terus digulirkan untuk mempercepat kemajuan daerah perbatasan, di antaranya program Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), serta penguatan ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal. Program-program tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan warga perbatasan secara berkelanjutan.

Sejalan dengan itu, Kelompok Ahli BNPP RI Nur Kholis yang mewakili Sekretaris BNPP RI Komjen Pol. Makhruzi Rahman, menekankan bahwa pengelolaan perbatasan Indonesia tidak lagi bertumpu pada pendekatan keamanan semata. Ia menjelaskan bahwa Indonesia mengedepankan pendekatan ganda, yakni keamanan dan kesejahteraan (security and prosperity), sebagai fondasi pengelolaan kawasan perbatasan.

“Indonesia tidak membangun tembok di perbatasan, tetapi membangun kesejahteraan. Batas negara harus tegas dari sisi kedaulatan, namun dari sisi ekonomi, perbatasan justru harus menjadi penopang penguatan ekonomi masyarakat kedua negara,” ujar Nur Kholis. 

Menurutnya, inilah esensi kebijakan perbatasan yang dikedepankan BNPP RI bersama kementerian dan lembaga terkait.

Nur Kholis juga memaparkan bahwa BNPP RI berperan sebagai koordinator pengelolaan batas wilayah negara yang mencakup segmen darat dan laut. Dalam konteks tersebut, pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) tidak hanya dimaknai sebagai simbol kehadiran negara, tetapi juga sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan perbatasan.

Ia menambahkan, paradigma pembangunan perbatasan ke depan diarahkan untuk menjadikan wilayah perbatasan tidak lagi identik dengan daerah tertinggal atau terisolasi, melainkan sebagai beranda depan negara yang maju dan sejahtera. Sektor-sektor seperti pertanian, perikanan, pariwisata, dan perdagangan lintas batas dinilai memiliki potensi besar untuk dikembangkan secara optimal.

Sementara itu, Bupati Sambas Satono menegaskan bahwa pembangunan sumber daya manusia (SDM) menjadi fokus utama pemerintah daerah dalam menyongsong kemajuan wilayah perbatasan. Menurutnya, kualitas SDM menjadi kunci agar berbagai potensi daerah dapat dikelola secara maksimal dan berkelanjutan.

Seminar internasional tersebut diikuti peserta dari berbagai negara, antara lain Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, dan Brunei Darussalam, sebagai upaya memperkuat peran strategis dai dalam pembangunan, khususnya di wilayah perbatasan.

Melalui seminar internasional dan upgrading dai ini, BNPP RI berharap terbangun kesamaan perspektif antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi, dan tokoh keagamaan dalam memandang kawasan perbatasan sebagai ruang strategis pembangunan nasional.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Lewat Digitalisasi Berbasis AI, Pentahelix Dorong UMKM Naik Kelas

Sabtu, 21 November 2026 | 02:28

Serangan Negatif terhadap Dasco Bentuk Pelemahan Rezim Prabowo

Sabtu, 21 November 2026 | 02:08

Kebijakan Moneter dan Tekanan Kurs Rupiah

Sabtu, 21 November 2026 | 01:51

Jubir Gerindra: Fitnah Terhadap Sufmi Dasco Diduga Ada Agenda Politik!

Sabtu, 21 November 2026 | 01:24

Nonton Bareng Film ‘Laut Bercerita’ Bersama Aktivis Lintas Generasi

Sabtu, 21 November 2026 | 01:00

Menko Yusril Dukung Percepatan Revisi UU Pertahanan, Ini Alasannya

Sabtu, 21 November 2026 | 00:48

Dasco Pertimbangkan Tempuh Jalur Hukum Buntut Sang Anak jadi Korban Perundungan

Sabtu, 21 November 2026 | 00:27

Menteri Hukum Ajak HIPMI Kembangkan Perlindungan Kekayaan Intelektual

Sabtu, 21 November 2026 | 00:05

PP YHT Peringati HUT ke-80 Lewat Aksi Donor Darah

Jumat, 20 November 2026 | 23:45

Pemkot Semarang Didesak Tindak Tegas Hotel Okupasi Trotoar

Jumat, 20 November 2026 | 23:15

Selengkapnya