Kereta Cepat Whoosh. (Foto: Dok KCIC)
Rencana pemerintah terkait restrukturisasi utang dan opsi pengambilalihan pengelolaan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), operator kereta cepat Whoosh ditanggpai Anggota Komisi XI DPR RI, Amin Ak.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera itu menegaskan pentingnya kehati-hatian agar langkah tersebut tidak justru menjadi beban baru bagi keuangan negara.
Menurut Amin, proyek strategis nasional seperti kereta cepat harus tetap dijaga keberlanjutannya, namun dengan prinsip tata kelola yang sehat, transparan, dan tidak membebani fiskal dalam jangka panjang.
“Kita memahami bahwa proyek Whoosh ini merupakan proyek strategis yang sudah berjalan. Namun, langkah restrukturisasi utang maupun opsi pengambilalihan harus dihitung secara cermat agar tidak menjadi beban fiskal baru bagi negara,” ujar Amin, Rabu, 8 April 2026.
Ia menilai, masuknya pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan dalam skema pengelolaan atau penyelamatan KCIC harus diiringi dengan perbaikan fundamental, baik dari sisi bisnis, operasional, maupun proyeksi keuangan.
“Jika pemerintah mengambil peran lebih besar, maka harus dipastikan ada perbaikan model bisnis yang jelas. Jangan sampai negara hanya mengambil alih risiko tanpa mendapatkan kepastian terhadap keberlanjutan dan profitabilitas proyek,” tegasnya.
Amin juga menyoroti pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap pembengkakan biaya (cost overrun) yang terjadi dalam proyek tersebut. Ia meminta agar ke depan tidak terjadi pengulangan kesalahan yang sama dalam proyek-proyek infrastruktur lainnya.
Lebih jauh, ia mendorong pemerintah untuk memastikan bahwa operasional kereta cepat Whoosh dapat berjalan secara sehat dan memiliki tingkat keterisian yang memadai agar tidak terus bergantung pada dukungan negara.
“Ke depan, yang paling penting adalah memastikan operasionalnya sehat. Tingkat keterisian penumpang harus ditingkatkan, efisiensi dijaga, dan inovasi layanan diperkuat agar proyek ini bisa berdiri secara mandiri,” katanya.
Amin juga mengingatkan agar langkah restrukturisasi tidak mengabaikan prinsip akuntabilitas dan transparansi kepada publik, mengingat proyek ini menggunakan dana yang sangat besar.
Ia pun menegaskan bahwa Komisi XI DPR RI akan terus mengawal kebijakan pemerintah terkait restrukturisasi KCIC agar tetap berada dalam koridor kehati-hatian fiskal.
“Kami di DPR tentu akan mencermati dan mengawal proses ini secara ketat. Tujuannya jelas, agar proyek ini bisa berlanjut dengan sehat tanpa membebani APBN dan tetap memberikan manfaat bagi masyarakat,” pungkas Amin.
