Kebebasan Berpendapat Tidak Boleh Jadi Alat Menciptakan Ketidakstabilan

Kritik sepatutnya bertujuan memperbaiki, bukan melemahkan kepercayaan publik secara sistematis.

"Kalau itu yang terjadi, namanya distorsi demokrasi," kata  Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Didi Mahardhika Sukarno melalui keterangan tertulis, dikutip Rabu 8 April 2026.

Didi menilai praktik seperti ini berbahaya, terutama di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian. 

Polarisasi yang dipicu oleh delegitimasi politik justru dapat menggerus persatuan nasional dan melemahkan posisi Indonesia di kancah internasional.

Putra Rachmawati Soekarnoputri ini melanjutkan, demokrasi Indonesia harus tetap berpijak pada nilai gotong royong, musyawarah, dan kepentingan bangsa. 

Ia turut mengingatkan bahwa kebebasan berpendapat tidak boleh berubah menjadi alat menciptakan ketidakstabilan.

Didi melihat, dalam situasi saat ini, Indonesia membutuhkan stabilitas politik yang ditopang kritik konstruktif, bukan serangan yang melemahkan legitimasi negara. 

Baginya, nasionalisme tidak hanya soal melawan pengaruh luar, tetapi juga menjaga kohesi di dalam negeri.

Ia menambahkan bahwa perjuangan menjaga Indonesia tidak berhenti pada kemerdekaan, tetapi berlanjut dalam menjaga arah demokrasi agar tetap berada di jalur yang memperkuat, bukan melemahkan bangsa.