Berita

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa di Jakarta pada Selasa, 7 April 2026. (Foto: RMOL/Alifia)

Bisnis

Purbaya Kaget Motor Listrik BGN Sudah Ada: Tahun Lalu Kita Tolak

SELASA, 07 APRIL 2026 | 20:33 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku belum mengetahui soal pengadaan puluhan ribu motor listrik berlogo Badan Gizi Nasional (BGN) yang ramai beredar di media sosial.

Ia bahkan terlihat kaget setelah mendapat kabar motor listrik itu sudah ada di tanah air.

"Mobil SPPG? Tahun lalu? Sudah beli? Oh nggak (nggak tahu)," kata Purbaya di Kementerian Keuangan, Jakarta pada Selasa, 7 April 2026.


Menurut Purbaya, rencana pengadaan motor dan komputer untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebenarnya pernah diajukan BGN pada tahun lalu. Namun saat itu, Kementerian Keuangan telah menolak usulan tersebut.

"Setahu saya tahun lalu pernah diajukan juga untuk motor dan komputer kalau nggak salah ditolak, untuk tahun ini saya nggak tahu, tapi nanti saya cek lagi, harusnya sama treatmentnya," jelasnya.

Ia menegaskan, penggunaan anggaran MBG seharusnya lebih diarahkan pada kebutuhan utama, yakni penyediaan makanan. Namun, demikian Purbaya menilai pelaku usaha juga memiliki ruang untuk membiayai kebutuhan operasionalnya sendiri.

"Bukan nggak boleh, kita nggak tahu programnya seperti apa, tapi kan harusnya utamanya untuk makanan. Kalau yang pebisnis kan udah untung cukup, mereka cicil dari sana harusnya, tapi saya akan double cek lagi. Tahun lalu kita sudah tolak," tutur Purbaya.

"Tapi sekarang saya belum tahu, saya akan cek lagi seperti apa. Ini gosip ya? Saya cek lagi," tambahnya.

Di sisi lain, Kepala BGN Dadan Hindayana menjelaskan  pengadaan motor listrik masuk dalam rencana anggaran 2025. Kendaraan tersebut ditujukan untuk menunjang operasional Program MBG, khususnya bagi Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

"Pengadaan motor ini memang masuk dalam anggaran 2025. Fungsinya untuk mendukung operasional Kepala SPPG," ujar Dadan dalam keterangan yang diterima redaksi.

Namun, Dadan mengatakan unit motor yang telah tersedia saat ini belum disalurkan karena masih menunggu penyelesaian proses administrasi sebagai Barang Milik Negara (BMN).

Ia juga membantah kabar jumlah pengadaan mencapai 70.000 unit dan menyebut informasi tersebut tidak benar.

"Informasi 70.000 unit itu tidak benar. Realisasi total motor listrik sebanyak 21.801 unit dari 25.000 unit yang dipesan di tahun 2025," tandasnya.


Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Rakyat Ingin Hukum yang Keras terhadap Pelaku Korupsi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 02:19

Sumber APBN Berpeluang dari Harta Rampasan Koruptor

Jumat, 28 Agustus 2026 | 01:57

Gaduh Desil DTSEN, Bonnie Triyana: Buka Mekanisme Sanggah

Jumat, 28 Agustus 2026 | 01:21

Aset Daerah Jadi Motor Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan

Jumat, 28 Agustus 2026 | 01:03

Ribuan Pengunjung Padati Hari Pertama Danantara Housing Expo

Jumat, 28 Agustus 2026 | 00:52

Leonardi Divonis 2,5 Tahun Penjara Meski Tak Terbukti Terima Uang

Jumat, 28 Agustus 2026 | 00:22

Kecurigaan Netizen Benar, Habis Karhutla, Muncullah Sawit

Jumat, 28 Agustus 2026 | 00:01

Pelindo-BNN Edukasi Pelajar di Empat Kota soal Bahaya Narkoba

Kamis, 27 Agustus 2026 | 23:31

Pos Polisi di Kolong Flyover Slipi Dibakar Massa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 23:10

UU Perampasan Aset Beri Kepastian Hukum Berantas Korupsi

Kamis, 27 Agustus 2026 | 23:00

Selengkapnya