Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa saat ditemui pada Selasa, 7 April 2026. (Foto: RMOL/Alifia)
Kebijakan menahan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dilakukan pemerintah dengan mempertimbangkan beban hidup masyarakat, terutama kelompok kecil.
Hal tersebut dikatakan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di tengah lonjakan harga minyak dunia imbas perang di negara Teluk.
Bendahara negara itu menilai kenaikan harga BBM justru akan berdampak langsung pada daya beli masyarakat dan berpotensi memperlambat ekonomi. Untuk itu, pemerintah memilih menahan harga BBM sampai akhir tahun 2026.
"Orang di luar pasti protes, kenapa pemerintah atau pak presiden tidak menaikkan BBM aja biar uangnya banyak? Ini ada perdebatan yang cukup lama di ekonomi itu, di kalangan ekonomi. Yang pertama yang jelas, ketika BBM naik, beban hidup rakyat banyak, terutama yang kecil kan terganggu," ujar Purbaya saat ditemui di kantin Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa 7 April 2026.
Ia menjelaskan, perdebatan soal kenaikan BBM tidak hanya soal fiskal, tetapi juga menyangkut efektivitas pengelolaan uang antara pemerintah dan masyarakat.
Menurutnya, jika harga BBM dinaikkan, maka sebagian uang yang sebelumnya dibelanjakan masyarakat akan berpindah ke kas pemerintah. Uang tersebut kemudian akan dibelanjakan kembali oleh pemerintah melalui berbagai program dan anggaran.
"Kalau saya naikin BBM-nya, uangnya kan jadi punya saya, tapi rakyat kan harus bayar lebih. Melambat kan ekonominya. Uang saya punya, saya akan belanjakan. Kalau saya sama jagonya dengan masyarakat membelanjakan uang, pertumbuhan nggak hilang. Tapi kan sekarang pertanyaannya, siapa yang lebih efisien mengalokasikan uang tadi? Masyarakat atau pemerintah?" tegas dia.
Purbaya menilai, dalam banyak kasus masyarakat justru lebih efisien dalam membelanjakan uang karena pengeluaran dilakukan langsung sesuai kebutuhan sehari-hari. Sebaliknya, belanja pemerintah harus dibagi ke banyak sektor sehingga berpotensi kurang tepat sasaran.
"Tapi siapa yang lebih efisien? Anda gaji 1.000, saya ambil 500, saya belanjain, Anda belanjain semuanya 500. Dibanding Anda gaji 1.000, saya ambil 900 perak, Anda punya 100, Anda belanja 100, saya ambil 400 lebih kan. Yang 400 lebih ini, saya belanja yang lebih baik nggak dengan Anda belanja? Hampir pasti nggak," bebernya.
"Karena dia belanja sesuai dengan kebutuhannya, sehingga pas. Kalau saya bisa aja bagi-bagi pokok rata tuh, entah kementerian, lembaga, sehingga efisiensinya berkurang," tandasnya.
