Komisi V DPR Minta Pemerintah Lakukan Pemilihan Terdampak Gempa Sulut-Malut

Komisi V DPR RI mendorong pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk segera melakukan asesmen kerusakan infrastruktur terdampak gempa Sulawesi Utara (Sulut) dan Maluku Utara (Malut). 

Utamanya, harus fokus pada pemulihan fasilitas vital yang menunjang aktivitas masyarakat.
 
Anggota Komisi V DPR RI Edi Purwanto juga meminta Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk memastikan kondisi pelabuhan dan bandara tetap aman dan operasional. Pemeriksaan terhadap runway dan dermaga pascagempa dinilai penting guna mendukung kelancaran distribusi logistik ke wilayah terdampak.
 

 
Ia menegaskan, Komisi V DPR RI akan terus mengawal kinerja seluruh kementerian dan lembaga terkait agar penanganan bencana berjalan cepat, terkoordinasi, dan berorientasi pada keselamatan masyarakat.
 
“Komisi V akan memastikan seluruh langkah penanganan dilakukan secara optimal, dengan koordinasi yang kuat dan fokus utama pada perlindungan masyarakat,” tegas Edi kepada wartawan, Sabtu, 4 April 2026.

Politikus PDIP ini berharap penanganan gempa ini dapat dilakukan secara komprehensif, mulai dari tahap tanggap darurat hingga pemulihan.

“Sehingga masyarakat terdampak dapat segera kembali beraktivitas dengan aman,” harapnya. 

Gempa dengan kekuatan Magnitudo 7,6 mengguncang Sulawesi Utara (Sulut) dan Maluku Utara (Malut) pada Kamis, 2 April 2026 pagi waktu setempat. Gempa tersebut memicu peringatan dini tsunami dan menimbulkan dampak di sejumlah titik.