Berita

Anggota TAUD M. Afif Abdul Qoyim (tengah) (Foto: RMOL/ Faisal Aristama)

Politik

Presiden Didesak Bentuk TGPF Independen Usut Penyiraman Air Keras

RABU, 18 MARET 2026 | 15:06 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Tim Advokasi Untuk Demokrasi (TAUD) mendesak Presiden Prabowo Subianto segera membentuk Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGPF) Independen untuk mengusut kasus serangan air keras terhadap Aktivis KontraS Andrie Yunus.

“Presiden Republik Indonesia untuk segera membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta,” tegas Anggota TAUD M. Afif Abdul Qoyim saat jumpa pers di Kantor YLBHI, Salemba, Jakarta, Rabu, 18 Maret 2026.

Afif menegaskan bahwa TGPF Independen diperlukan untuk mengusut kasus tersebut secara independen. Adapun, TGPF Independen harus terdiri dari unsur masyarakat sipil dan langsung berada di bawah Presiden RI untuk menjamin pengungkapan fakta yang objektif dan menyeluruh.


“Serta memastikan keseluruhan pelaku baik aktor intelektual maupun pelaku lapangan dimintai pertanggungjawaban tanpa hambatan konflik kepentingan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan,” tegasnya. 

Lebih jauh daripada itu, Afif menegaskan bahwa pembentukan TGPF Independen harus disertai dengan kewenangan yang berasal dari landasan hukum yang kuat dan jelas.

“Tim ini harus melibatkan elemen masyarakat sipil, ahli, dan elemen-elemen lainnya supaya dapat mengungkap fakta secara objektif,” pungkasnya.

Turut hadir saat jumpa pers para anggota TAUD dari berbagai unsur masyarakat sipil di antaranya Direktur LBH Jakarta, Fadhil Alifathon, Jane Rosalina Rumpia dari KontraS, Algifari Aqsha dari AMAR Law Firm dan Ketua IM57 Institute Lakso.



Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Kasus Viral Foto AI di Kalisari Cermin Lemahnya Pengawasan Aparatur

Rabu, 08 April 2026 | 00:14

MSP Raih Penghargaan Proper Emas dan Green Leadership Proper dari KLH

Rabu, 08 April 2026 | 00:04

Polri Ungkap Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi, Kerugian Capai Rp1,26 Triliun

Selasa, 07 April 2026 | 23:27

Pengawasan Hutan Diperketat Antisipasi El Nino Ekstrem

Selasa, 07 April 2026 | 23:10

Demokrasi seharusnya Mengoreksi, bukan Meruntuhkan Legitimasi Negara

Selasa, 07 April 2026 | 23:00

HKTI Beri Pendampingan Peternak Lokal yang Dirugikan Perusahaan Besar

Selasa, 07 April 2026 | 22:58

Pulihkan Situasi Halmahera Tengah, Masyarakat Diminta Dukung TNI-Polri

Selasa, 07 April 2026 | 22:33

Dony Oskaria: 15 BUMN Logistik Digabung Bulan Depan

Selasa, 07 April 2026 | 22:19

GREAT Institute Dorong Prabowo Reshuffle 50 Persen Menteri di Kabinet

Selasa, 07 April 2026 | 21:59

Menko Yusril soal Kasasi Delpedro Dkk: Bisa Saja MA Putus NO

Selasa, 07 April 2026 | 21:42

Selengkapnya