Berita

Anggota TAUD M. Afif Abdul Qoyim (tengah) (Foto: RMOL/ Faisal Aristama)

Politik

Presiden Didesak Bentuk TGPF Independen Usut Penyiraman Air Keras

RABU, 18 MARET 2026 | 15:06 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Tim Advokasi Untuk Demokrasi (TAUD) mendesak Presiden Prabowo Subianto segera membentuk Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGPF) Independen untuk mengusut kasus serangan air keras terhadap Aktivis KontraS Andrie Yunus.

“Presiden Republik Indonesia untuk segera membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta,” tegas Anggota TAUD M. Afif Abdul Qoyim saat jumpa pers di Kantor YLBHI, Salemba, Jakarta, Rabu, 18 Maret 2026.

Afif menegaskan bahwa TGPF Independen diperlukan untuk mengusut kasus tersebut secara independen. Adapun, TGPF Independen harus terdiri dari unsur masyarakat sipil dan langsung berada di bawah Presiden RI untuk menjamin pengungkapan fakta yang objektif dan menyeluruh.


“Serta memastikan keseluruhan pelaku baik aktor intelektual maupun pelaku lapangan dimintai pertanggungjawaban tanpa hambatan konflik kepentingan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan,” tegasnya. 

Lebih jauh daripada itu, Afif menegaskan bahwa pembentukan TGPF Independen harus disertai dengan kewenangan yang berasal dari landasan hukum yang kuat dan jelas.

“Tim ini harus melibatkan elemen masyarakat sipil, ahli, dan elemen-elemen lainnya supaya dapat mengungkap fakta secara objektif,” pungkasnya.

Turut hadir saat jumpa pers para anggota TAUD dari berbagai unsur masyarakat sipil di antaranya Direktur LBH Jakarta, Fadhil Alifathon, Jane Rosalina Rumpia dari KontraS, Algifari Aqsha dari AMAR Law Firm dan Ketua IM57 Institute Lakso.



Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

UPDATE

Memutus Urat Nadi Korupsi

Minggu, 30 Agustus 2026 | 23:54

Festival Layanan AHU Berdampak 2026 Hadirkan Edukasi ke Masyarakat, Ini Lengkapnya

Minggu, 30 Agustus 2026 | 23:24

Gus Yusuf Legawa Sikapi Dinamika Muktamar ke-35 NU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 22:49

Mendesak Para Kiai Sepuh Turun Tangan Meredam Suhu Panas Muktamar NU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 22:33

Jalan Sehat jadi Cara Hanura Kalsel Konsolidasikan Pemilu 2029

Minggu, 30 Agustus 2026 | 22:15

Profil 9 Ulama AHWA Muktamar NU: Sosok Kharismatik Penentu Rais Aam PBNU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 21:45

TikTok dan Tokped Digugat Class Action Rp1,2 Triliun

Minggu, 30 Agustus 2026 | 21:11

Ini 9 Ulama AHWA Terpilih Muktamar ke-35 NU, Suara Mbah Yai Da Paling Tinggi

Minggu, 30 Agustus 2026 | 20:46

Dikawal DPR, Tagihan Rp158 Miliar PT Pos Akhirnya Dibayar Kemensos

Minggu, 30 Agustus 2026 | 20:04

Kiai Rembang Cium 'Hidden Agenda' Penjegalan Caketum PBNU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 19:56

Selengkapnya