Berita

Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera. (Foto: Istimewa)

Politik

Usulan WFH Bagus Tapi Belum Cukup Hemat BBM

RABU, 18 MARET 2026 | 10:25 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Wacana kebijakan work from home (WFH) yang didorong Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya penghematan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) dinilai dapat menjadi solusi jangka pendek di tengah potensi tekanan energi akibat dinamika geopolitik global, termasuk konflik di Timur Tengah.

Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera menilai usulan tersebut merupakan langkah positif, namun belum cukup untuk menjawab tantangan yang ada. 

“Usul ini bagus sebagai bagian dari usaha. Tapi tidak cukup, mesti ada penghematan drastis, tentu pada bidang yang tidak mengganggu target pertumbuhan ekonomi dan tidak mengurangi kualitas pelayanan publik,” ujar Mardani, Rabu, 18 Maret 2026.


Ia mencontohkan langkah efisiensi yang pernah dilakukan sejumlah tokoh di pemerintahan. Pada era Susi Pudjiastuti, penghapusan istilah dan kegiatan “sosialisasi” dalam satu kementerian disebut mampu menghemat anggaran hingga puluhan miliar rupiah. 

Sementara di tingkat daerah, kebijakan pengawasan anggaran secara ketat yang dilakukan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, mampu menghemat hingga hampir Rp2 triliun dalam satu pemerintah daerah.

Menurut Mardani, dengan jumlah kementerian yang kini mendekati 50, potensi efisiensi anggaran sebenarnya sangat besar jika dilakukan secara serius dan menyeluruh. Ia pun mendorong adanya evaluasi total terhadap pola dan format penganggaran pemerintah.

“Ini saatnya Presiden melakukan bedah total format dan pola anggaran, khususnya yang alokasinya besar,” tegasnya.

Lebih lanjut, Mardani mengusulkan agar pemerintah berani memangkas secara sukarela berbagai kegiatan di pusat dan daerah yang dinilai kurang prioritas, kemudian mengalihkan anggaran tersebut langsung untuk kepentingan masyarakat.

Ia juga menyinggung langkah efisiensi ekstrem yang dilakukan Presiden Donald Trump bersama Elon Musk melalui gagasan Department of Government Efficiency (DOGE), sebagai salah satu contoh pendekatan yang bisa dipertimbangkan.

“Semua opsi bisa dicoba agar pengeluaran pemerintah menjadi lebih ramping, dan anggaran bisa dialihkan kepada guru, pegawai golongan rendah, serta daerah,” pungkasnya.


Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Polisi Kumpulkan Barang Bukti Dugaan Makar Dari Penggeledahan di Bogor dan Tangerang

Sabtu, 21 November 2026 | 22:24

BRI Peduli Grow & Green Tanam 5.000 Pohon Produktif di Jakarta

Sabtu, 21 November 2026 | 22:08

IEU-CEPA Diteken, 90,4 Persen Produk RI Bebas Tarif Masuk Uni Eropa

Sabtu, 21 November 2026 | 21:57

Usul Prabowo Punya 3 Wapres, Ketua DPD: Cuma Perlu Amandemen Satu Pasal Kok

Sabtu, 21 November 2026 | 21:51

Presidium Konstitusi: Kursi Wapres Harus Diisi Seorang Negarawan!

Sabtu, 21 November 2026 | 21:32

BNI Tegaskan Komitmen Pembiayaan Berkelanjutan Percepat Dekarbonisasi Industri di COP31

Sabtu, 21 November 2026 | 20:36

Ketua DPD Usul Prabowo Punya 3 Wapres: Indonesia Negara Besar

Sabtu, 21 November 2026 | 20:16

Verrell Bramasta: Ruang Digital Sehat Butuh Pencegahan, Bukan Hanya Penindakan

Sabtu, 21 November 2026 | 19:59

PLN Intensifkan Upaya Penguatan Kelistrikan Sulawesi

Sabtu, 21 November 2026 | 19:52

Wapres Nonparpol Pilihan Aman Prabowo Jaga Stabilitas Politik

Sabtu, 21 November 2026 | 19:42

Selengkapnya