Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera. (Foto: Istimewa)
Wacana kebijakan work from home (WFH) yang didorong Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya penghematan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) dinilai dapat menjadi solusi jangka pendek di tengah potensi tekanan energi akibat dinamika geopolitik global, termasuk konflik di Timur Tengah.
Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera menilai usulan tersebut merupakan langkah positif, namun belum cukup untuk menjawab tantangan yang ada.
“Usul ini bagus sebagai bagian dari usaha. Tapi tidak cukup, mesti ada penghematan drastis, tentu pada bidang yang tidak mengganggu target pertumbuhan ekonomi dan tidak mengurangi kualitas pelayanan publik,” ujar Mardani, Rabu, 18 Maret 2026.
Ia mencontohkan langkah efisiensi yang pernah dilakukan sejumlah tokoh di pemerintahan. Pada era Susi Pudjiastuti, penghapusan istilah dan kegiatan “sosialisasi” dalam satu kementerian disebut mampu menghemat anggaran hingga puluhan miliar rupiah.
Sementara di tingkat daerah, kebijakan pengawasan anggaran secara ketat yang dilakukan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, mampu menghemat hingga hampir Rp2 triliun dalam satu pemerintah daerah.
Menurut Mardani, dengan jumlah kementerian yang kini mendekati 50, potensi efisiensi anggaran sebenarnya sangat besar jika dilakukan secara serius dan menyeluruh. Ia pun mendorong adanya evaluasi total terhadap pola dan format penganggaran pemerintah.
“Ini saatnya Presiden melakukan bedah total format dan pola anggaran, khususnya yang alokasinya besar,” tegasnya.
Lebih lanjut, Mardani mengusulkan agar pemerintah berani memangkas secara sukarela berbagai kegiatan di pusat dan daerah yang dinilai kurang prioritas, kemudian mengalihkan anggaran tersebut langsung untuk kepentingan masyarakat.
Ia juga menyinggung langkah efisiensi ekstrem yang dilakukan Presiden Donald Trump bersama Elon Musk melalui gagasan Department of Government Efficiency (DOGE), sebagai salah satu contoh pendekatan yang bisa dipertimbangkan.
“Semua opsi bisa dicoba agar pengeluaran pemerintah menjadi lebih ramping, dan anggaran bisa dialihkan kepada guru, pegawai golongan rendah, serta daerah,” pungkasnya.
