Berita

Analis komunikasi politik Hendri Satrio. (Foto: Istimewa)

Politik

Pejabat Dekat Rakyat Tak Perlu Takut Dicap Pencitraan

RABU, 18 MARET 2026 | 10:16 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Pejabat publik dituntut untuk tetap terlihat dekat dengan rakyat, meski langkah tersebut kerap berisiko menuai tudingan sebagai pencitraan.

Analis komunikasi politik Hendri Satrio memandang, tidak ada salahnya pejabat publik menunjukkan kedekatan dengan rakyat sebagai bentuk empati dan tanggung jawab sosial.

"Tidak ada salahnya seperti itu, kalau memang bagus dan bermanfaat buat rakyat ya dituduh melakukan pencitraan juga tidak apa-apa," kata Hensa, sapaan akrabnya, Rabu, 18 Maret 2026.


Dia mencontohkan salah satunya momen ketika Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya yang membagikan Bantuan Hari Raya ke ojol di Stasiun Pasar Senin saat hendak melepas mudik gratis belum lama ini.

Momen seperti ini justru lebih ditunggu masyarakat ketimbang menunjukkan keahilan dan kemapuan namun berjarak dengan rakyat.

"Pejabat atau menteri lain bila ingin mencontoh juga tidak apa-apa, daripada hanya sekedar ngomong dan debat ke rakyat kan enggak level, mending dekat dengan rakyat seperti Teddy ini," kata Hensa.

Saat ini, menurutnya, pemerintahan Prabowo sedang mengalami darurat komunikasi. Ia melihat, para pejabat pemerintahan saat ini mayoritas tidak merakyat dan cenderung elitis kepada masyarakat.

"Bahkan satu waktu saya melihat ada satu pejabat yang ketika ditanya oleh rakyat malah diminta belajar, ini bukan suatu jawaban yang diinginkan sebelumnya," kata Hensa.

Menurutnya, saat ini masyarakat lebih butuh respon-respon yang cenderung dekat dan hangat dari pejabat publik. Oleh karena itu, ia menyarankan sebaiknya mayoritas pejabat publik lebih berpihak kepada masyarakat seperti momen yang bagi-bagi ala Seskab Teddy. 

"Makin jarang sih pejabat yang tertangkap bagi rejeki spontan, kalaupun ada biasanya setingan, walaupun setingan juga nggak apa, asal berdampak," tegas Hensa.

Founder Lembaga Survei Kedai KOPI itu pun meminta agar pejabat publik juga berhati-hati dalam merespons pendapat-pendapat publik.

"Masyarakat itu saat ini sensitif dengan respon-respon elitis semacam itu, kondisi saat ini membutuhkan pejabat yang hadir untuk masyarakat meski memang berpotensi dicap pencitraan, tapi memang rakyat butuh bantuan," pungkas Hensa.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Rakernas PKS Perkuat Barisan Kawal Asta Cita Prabowo

Minggu, 22 November 2026 | 08:08

DPD Mending Fokus Perjuangkan Daerah Ketimbang Usul Tambah Wapres

Minggu, 22 November 2026 | 07:40

Sandiaga Ingatkan Pengusaha Jangan FOMO Berburu Peluang Bisnis

Minggu, 22 November 2026 | 07:29

APBD DKI 2027 Rp86,3 Triliun Harus Dongkrak Kualitas Hidup Warga Jakarta

Minggu, 22 November 2026 | 06:55

Jokowi Gelisah Tak Karuan Tiga Hari Jelang Gibran Mundur

Minggu, 22 November 2026 | 06:36

Bongkar Total Parkir Liar di Blok M

Minggu, 22 November 2026 | 06:17

Mantan Wapres Tidak Kebal Hukum, Lanjutkan Kasus Suket Gibran!

Minggu, 22 November 2026 | 06:08

Airlangga: IEU-CEPA Bisa Hemat Tarif hingga Rp17 Triliun

Minggu, 22 November 2026 | 05:54

RUU Perampasan Aset Disahkan: Kabar Gembira atau Masih Menyisakan Pekerjaan Rumah?

Minggu, 22 November 2026 | 05:40

Iwakum Kecam Kekerasan terhadap Jurnalis di Kota Wisata Bogor

Minggu, 22 November 2026 | 05:12

Selengkapnya