Analis komunikasi politik Hendri Satrio. (Foto: Istimewa)
Pejabat publik dituntut untuk tetap terlihat dekat dengan rakyat, meski langkah tersebut kerap berisiko menuai tudingan sebagai pencitraan.
Analis komunikasi politik Hendri Satrio memandang, tidak ada salahnya pejabat publik menunjukkan kedekatan dengan rakyat sebagai bentuk empati dan tanggung jawab sosial.
"Tidak ada salahnya seperti itu, kalau memang bagus dan bermanfaat buat rakyat ya dituduh melakukan pencitraan juga tidak apa-apa," kata Hensa, sapaan akrabnya, Rabu, 18 Maret 2026.
Dia mencontohkan salah satunya momen ketika Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya yang membagikan Bantuan Hari Raya ke ojol di Stasiun Pasar Senin saat hendak melepas mudik gratis belum lama ini.
Momen seperti ini justru lebih ditunggu masyarakat ketimbang menunjukkan keahilan dan kemapuan namun berjarak dengan rakyat.
"Pejabat atau menteri lain bila ingin mencontoh juga tidak apa-apa, daripada hanya sekedar ngomong dan debat ke rakyat kan enggak level, mending dekat dengan rakyat seperti Teddy ini," kata Hensa.
Saat ini, menurutnya, pemerintahan Prabowo sedang mengalami darurat komunikasi. Ia melihat, para pejabat pemerintahan saat ini mayoritas tidak merakyat dan cenderung elitis kepada masyarakat.
"Bahkan satu waktu saya melihat ada satu pejabat yang ketika ditanya oleh rakyat malah diminta belajar, ini bukan suatu jawaban yang diinginkan sebelumnya," kata Hensa.
Menurutnya, saat ini masyarakat lebih butuh respon-respon yang cenderung dekat dan hangat dari pejabat publik. Oleh karena itu, ia menyarankan sebaiknya mayoritas pejabat publik lebih berpihak kepada masyarakat seperti momen yang bagi-bagi ala Seskab Teddy.
"Makin jarang sih pejabat yang tertangkap bagi rejeki spontan, kalaupun ada biasanya setingan, walaupun setingan juga nggak apa, asal berdampak," tegas Hensa.
Founder Lembaga Survei Kedai KOPI itu pun meminta agar pejabat publik juga berhati-hati dalam merespons pendapat-pendapat publik.
"Masyarakat itu saat ini sensitif dengan respon-respon elitis semacam itu, kondisi saat ini membutuhkan pejabat yang hadir untuk masyarakat meski memang berpotensi dicap pencitraan, tapi memang rakyat butuh bantuan," pungkas Hensa.
