Berita

Mantan Staf Khusus Menteri Agama, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex. (Foto: RMOL/Jamaludin)

Hukum

KPK Sebut Gus Alex Aktor Kunci dalam Skandal Kuota Haji

RABU, 18 MARET 2026 | 09:18 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

KPK mengungkap peran sentral mantan Staf Khusus Menteri Agama, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex dalam perkara dugaan korupsi kuota haji tahun 2023-2024 yang juga menyeret mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas sebagai tersangka.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan, Gus Alex berperan sebagai penghubung utama, baik dalam alur perintah maupun aliran uang yang diduga diterima Yaqut.

"Adapun saudara IAA (Gus Alex) dalam perkara kuota haji ini mempunyai peran sentral, yaitu sebagai jembatan alur perintah dan jembatan alur penerimaan uang oleh saudara YCQ (Yaqut) yang saat itu sebagai Menteri Agama," kata Budi kepada wartawan, Rabu, 18 Maret 2026.


Pada penyelenggaraan haji 2023, Indonesia memperoleh tambahan kuota sebanyak 8.000 jemaah dari pemerintah Arab Saudi yang semula ditujukan untuk mengurangi antrean panjang haji reguler.

Namun dalam pelaksanaannya, kuota tersebut tidak sepenuhnya dialokasikan untuk haji reguler. Sebagian dialihkan ke haji khusus dengan skema 92 persen untuk reguler dan 8 persen untuk khusus atau sekitar 640 kuota.

"IAA juga cukup aktif berkaitan dengan pengumpulan fee percepatan atau T0/TX (kode) bagi para calon jemaah yang tidak perlu mengantre. Jadi mendaftar, membayar harga itu, kemudian bisa berangkat haji saat itu juga," terang Budi.

Dalam praktiknya, KPK menduga terdapat pungutan fee percepatan sekitar 5.000 Dolar AS atau setara Rp80 juta per jemaah pada tahun 2023.

"Di mana fee-fee percepatan dari para PIHK itu diduga mengalir kepada saudara YCQ, IAA, dan juga pihak-pihak lain di Kementerian Agama," ungkap Budi.

Praktik serupa berlanjut pada penyelenggaraan haji tahun 2024. Saat itu, Indonesia kembali mendapatkan tambahan kuota sebanyak 20.000 jemaah yang pada awalnya diperuntukkan bagi haji reguler untuk mengurangi antrean yang bahkan mencapai puluhan tahun.

Namun, Yaqut diduga memerintahkan perubahan skema pembagian kuota tambahan menjadi 50 persen untuk haji reguler dan 50 persen untuk haji khusus.

Dalam proses tersebut, Gus Alex disebut aktif berkomunikasi dengan berbagai pihak, termasuk otoritas Arab Saudi, guna menyusun mekanisme administratif agar pembagian kuota 50:50 tersebut seolah-olah tidak melanggar ketentuan perundang-undangan.

"Sehingga komunikasi secara intens dilakukan salah satunya untuk menutupi supaya seolah-olah apa yang dilakukan ini tidak melanggar ketentuan perundangan," terang Budi.

Tak hanya itu, Gus Alex juga berperan dalam pengaturan teknis, termasuk penginputan data kuota dalam sistem e-Hajj serta koordinasi lintas pihak untuk merealisasikan kebijakan tersebut.

Pada 2024, praktik pungutan fee kembali terjadi dengan nilai yang lebih besar. KPK menyebut fee percepatan mencapai sekitar 2.500 Dolar AS atau setara Rp40 juta per jemaah dari kuota tambahan haji khusus.

"Oleh karena itu penyidikan perkara kuota haji ini tentu tidak berhenti di titik ini saja, tapi masih akan terus dilakukan pengembangan, penyidik masih akan terus menelusuri peran dari pihak-pihak lain," pungkas Budi.

KPK sebelumnya menetapkan dua tersangka dalam perkara dugaan korupsi kuota haji 2023-2024, yakni Yaqut Cholil, dan Gus Alex. Yaqut lebih dulu ditahan di Rutan KPK cabang Gedung Merah Putih pada Kamis, 12 Maret 2026. Sedangkan Gus Alex ditahan di Rutan KPK cabang C1 pada Selasa, 17 Maret 2026.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Sjafrie Kumpulkan para Jenderal Kemhan Bahas Potensi Ancaman

Sabtu, 07 November 2026 | 04:26

UPDATE

Bahlil Tak Boleh Seenaknya Jadikan Ujung Kulon Wilayah Usaha Pertambangan

Selasa, 17 November 2026 | 18:21

Konsumsi Naik Belum Tentu Daya Beli Pulih

Selasa, 17 November 2026 | 18:04

Pemerintah Tak Akan Pindahkan Badak Jawa ke Alas Purwo Tanpa Kajian Ilmiah

Selasa, 17 November 2026 | 17:53

Menyorot Kebijakan PIT dan PNBP

Selasa, 17 November 2026 | 17:36

Mengenal Badak Jawa yang Hanya Ada di Taman Nasional Ujung Kulon

Selasa, 17 November 2026 | 17:15

Mengenal Ragam Tradisi dan Etnik Borneo di Kampung Budaya Sarawak

Selasa, 17 November 2026 | 17:14

MA Harus Menata Ulang Perlawanan Perdata Terhadap Putusan Berkekuatan Tetap

Selasa, 17 November 2026 | 17:14

Pramono-Tito Sepakati Skema Pendanaan Rp7,5 Triliun untuk Jakarta

Selasa, 17 November 2026 | 17:10

Kuasai Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra Punya Modal jadi Gantikan Gibran

Selasa, 17 November 2026 | 17:07

Profil Ahmad Muzani, Dasco, dan Sugiono yang Masuk Bursa Cawapres Prabowo

Selasa, 17 November 2026 | 17:02

Selengkapnya