Berita

Ilustrasi. (Foto: Istimewa)

Publika

Potensi Pemborosan Impor Minyak AS Capai Rp13 Triliun per Tahun

JUMAT, 27 FEBRUARI 2026 | 06:06 WIB

INDONESIA berkomitmen impor migas dari Amerika Serikat senilai 15 miliar dolar AS per tahun. 

Rinciannya 3,5 miliar dolar AS LPG, 4,5 miliar dolar AS minyak mentah, dan 7 miliar dolar AS BBM olahan. Komitmen tersebut merupakan bagian dari negosiasi tarif dagang antara Indonesia dengan Amerika Serikat.

Selama ini Indonesia banyak mengimpor produk migas dari Singapura, yang berfungsi sebagai hub refining dan trading terbesar di kawasan. 


Jarak yang dekat membuat biaya angkut rendah, waktu pengiriman singkat, risiko logistik minimal, dan kebutuhan modal kerja relatif kecil. 

Dalam bisnis energi, jarak adalah biaya. Semakin jauh sumber pasokan, semakin mahal freight, asuransi, pembiayaan, dan risiko inventori. 

Mengalihkan impor dari kawasan terdekat ke Amerika Serikat  -- yang berjarak lebih dari 30 hari pelayaran -- secara otomatis menaikkan ongkos logistik.

Kali ini kita akan membedah potensi kenaikan biaya yang akan terjadi, khusus untuk impor minyak mentah dan BBM olahan dari AS. Sedangkan untuk LPG selama ini memang impor dari AS.

Untuk minyak mentah senilai 4,5 miliar dolar AS, dengan asumsi harga rata-rata 80 dolar AS per barel, volumenya sekitar 56 juta barel per tahun. 

Tambahan ongkos angkut dari Gulf Coast ke Indonesia dibanding Singapura bisa mencapai 2-3 dolar AS per barel. Artinya ada tambahan biaya sekitar 110-170 juta dolar AS per tahun hanya dari minyak mentah. 

Untuk BBM olahan senilai 7 miliar dolar AS, selisih ongkos kirim bahkan bisa lebih besar, sekitar 3-5 dolar AS per barel. Estimasi tambahan biaya bisa mencapai 200–350 juta dolar AS per tahun. Ditambah biaya modal karena waktu pengiriman lebih lama serta kebutuhan modal kerja yang “mengambang” di laut.

Total tambahan beban realistis berada di kisaran 460-770 juta dolar AS per tahun, atau sekitar Rp 7,7-13 triliun.

Angka itu bukan recehan dalam struktur APBN. Jika harga jual BBM domestik tidak dinaikkan, selisih ini harus ditutup melalui subsidi atau kompensasi. Jika harga dinaikkan, masyarakat yang menanggung. 

Dalam situasi fiskal yang ketat dan ruang subsidi yang semakin terbatas, menambah beban Rp10 triliun per tahun demi pengalihan sumber impor memerlukan alasan yang sangat kuat. Tanpa itu, kebijakan ini terlihat lebih sebagai kompromi dagang daripada keputusan ekonomi yang efisien.

Argumen diversifikasi pasokan memang bisa dikesampingkan. Amerika adalah produsen minyak dan LNG besar dengan pasokan relatif stabil. Namun diversifikasi tidak harus berarti mengganti pasokan efisien dengan yang lebih mahal dalam porsi dominan.

Apalagi sebagian kilang domestik belum sepenuhnya optimal untuk karakter minyak mentah tertentu dari AS, sehingga potensi inefisiensi teknis juga terbuka. Dalam bisnis energi, margin sangat tipis dan setiap dolar tambahan per barel terakumulasi menjadi ratusan juta dolar dalam setahun.

Jika kebijakan ini dimaksudkan untuk menyeimbangkan neraca dagang dengan Amerika Serikat atau meredakan tekanan tarif di sektor lain, maka publik berhak tahu secara transparan. 

Berapa nilai konsesi yang diberikan? Apakah tambahan biaya ratusan juta dolar per tahun sebanding dengan pengurangan hambatan perdagangan di komoditas lain?

Tanpa keterbukaan, keputusan ini berisiko dipersepsikan sebagai “biaya diplomatik” yang dibayar melalui kas energi nasional.

Energi bukan sekadar komoditas. Ia fondasi stabilitas ekonomi. Setiap keputusan yang menaikkan struktur biaya impor migas akan berdampak pada inflasi, subsidi, dan daya beli. 

Mengganti sumber impor yang secara geografis paling efisien dengan yang lebih jauh harus didasarkan pada kalkulasi manfaat yang jelas dan terukur, bukan sekadar simbol kemitraan strategis.

Jika tidak, komitmen itu bukan hanya soal perdagangan, tetapi soal siapa yang akhirnya membayar selisihnya. Dan dalam banyak kasus, jawabannya bukan Washington, melainkan Jakarta.

Hamdi Putra
Forum Sipil Bersuara (FORSIBER)

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Lewat Digitalisasi Berbasis AI, Pentahelix Dorong UMKM Naik Kelas

Sabtu, 21 November 2026 | 02:28

Serangan Negatif terhadap Dasco Bentuk Pelemahan Rezim Prabowo

Sabtu, 21 November 2026 | 02:08

Kebijakan Moneter dan Tekanan Kurs Rupiah

Sabtu, 21 November 2026 | 01:51

Jubir Gerindra: Fitnah Terhadap Sufmi Dasco Diduga Ada Agenda Politik!

Sabtu, 21 November 2026 | 01:24

Nonton Bareng Film ‘Laut Bercerita’ Bersama Aktivis Lintas Generasi

Sabtu, 21 November 2026 | 01:00

Menko Yusril Dukung Percepatan Revisi UU Pertahanan, Ini Alasannya

Sabtu, 21 November 2026 | 00:48

Dasco Pertimbangkan Tempuh Jalur Hukum Buntut Sang Anak jadi Korban Perundungan

Sabtu, 21 November 2026 | 00:27

Menteri Hukum Ajak HIPMI Kembangkan Perlindungan Kekayaan Intelektual

Sabtu, 21 November 2026 | 00:05

PP YHT Peringati HUT ke-80 Lewat Aksi Donor Darah

Jumat, 20 November 2026 | 23:45

Pemkot Semarang Didesak Tindak Tegas Hotel Okupasi Trotoar

Jumat, 20 November 2026 | 23:15

Selengkapnya