Berita

Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan istrinya, Cilia Flores, tampil pertama kali di pengadilan federal Manhattan (Foto: ABC News)

Dunia

AS Halangi Venezuela Bayar Biaya Pengacara Maduro di New York

KAMIS, 26 FEBRUARI 2026 | 17:17 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Pemerintah Amerika Serikat dituding menghalangi Venezuela membayar biaya pembelaan hukum Presiden Nicolás Maduro di tengah tekanan dan proses hukum yang sedang berlangsung terhadap pemimpin negara Amerika Latin tersebut. 

Tuduhan itu disampaikan langsung oleh kuasa hukum Maduro di AS, Barry Pollack dalam surat tertanggal 20 Februari kepada Hakim Distrik AS Alvin Hellerstein yang mengawasi kasus Maduro, seperti dikutip dari Reuters, Kamis, 26 Februari 2026.

Ia menyebut otorisasi dari pemerintah AS yang sebelumnya mengizinkan Venezuela membayar biaya jasanya telah dicabut hanya beberapa jam setelah diberikan. 


Pencabutan itu secara efektif memblokir transfer dana yang diperlukan untuk menutup biaya pembelaan di pengadilan federal Manhattan, New York.

Menurut Pollack, pencabutan izin keuangan tersebut bertentangan dengan norma hukum Venezuela dan menghambat kewajiban konstitusional negara untuk menyediakan pembelaan bagi presidennya. 

“Pemerintah Venezuela memiliki kewajiban untuk membayar biaya pengacara Tuan Maduro, Tuan Maduro memiliki harapan yang sah bahwa pemerintah Venezuela akan melakukannya, dan Tuan Maduro tidak mampu membayar pengacara jika tidak demikian,” tulis Pollack.

Pollack dikenal sebagai pengacara pidana terkemuka di AS yang pernah mewakili pendiri WikiLeaks, Julian Assange.

AS saat ini menuntut Maduro di pengadilan federal di Manhattan setelah ia diculik dari Venezuela dalam operasi militer AS awal tahun ini. Proses hukum tersebut menjadi bagian dari eskalasi tekanan Washington terhadap Caracas.

Di tengah perkembangan itu, Rusia menyatakan dukungan terhadap kedaulatan Venezuela. 

Wakil Menteri Luar Negeri Rusia, Dmitry Lyubinsky, menyampaikan sikap Moskow dalam sebuah pertemuan tingkat tinggi Kelompok Sahabat untuk Membela Piagam PBB.

“Kami tanpa syarat mendukung pemerintah Venezuela yang sah dalam upayanya untuk melindungi kedaulatan dan kepentingan nasional negara tersebut. Republik Bolivarian harus dijamin haknya untuk menentukan nasibnya sendiri secara independen tanpa campur tangan eksternal," ujarnya dalam sebuah pernyataan.

Lyubinsky juga mendesak AS untuk membebaskan Nicolás Maduro dan istrinya, Cilia Flores, serta menyerukan penghormatan terhadap kedaulatan dan kemerdekaan politik Venezuela.

Populer

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Keputusan KIP Kuatkan Keyakinan Ijazah Jokowi Palsu

Minggu, 22 Februari 2026 | 06:18

Roy Suryo Cs di Atas Angin terkait Kasus Ijazah Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 12:12

Harianto Badjoeri Dikenal Dermawan

Senin, 23 Februari 2026 | 01:19

Kasihan Banyak Tokoh Senior Ditipu Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 14:19

Partai Politik Mulai Meninggalkan Jokowi

Selasa, 17 Februari 2026 | 13:05

Sangat Aneh Bila Disimpulkan Ijazah Jokowi Asli

Kamis, 19 Februari 2026 | 18:39

UPDATE

LPDP Perkuat Ekosistem Karier Alumni, Gandeng Danantara dan Industri

Kamis, 26 Februari 2026 | 14:04

RDPU dengan Komisi III DPR, Hotman Paris: Tuntutan Mati ABK Fandi Ramadhan Janggal

Kamis, 26 Februari 2026 | 14:02

Kenaikan PT Bikin Partai di DPR Bisa Berguguran

Kamis, 26 Februari 2026 | 13:39

KPK Panggil Ketua KPU Lamteng di Kasus Suap Bupati

Kamis, 26 Februari 2026 | 13:38

DPR Jadwalkan Pemanggilan Dirut LPDP Sebelum Lebaran

Kamis, 26 Februari 2026 | 13:30

Great Institute: Ancaman Terbesar Israel Bukan Palestina, Tapi Netanyahu

Kamis, 26 Februari 2026 | 13:22

KPK Panggil Edi Suharto Tersangka Kasus Korupsi Penyaluran Bansos Beras

Kamis, 26 Februari 2026 | 13:06

IHSG Siang Ini Tergelincir, Nyaris Seluruh Sektor Merana

Kamis, 26 Februari 2026 | 12:51

Rusia Pertimbangkan Kirim Bantuan BBM ke Kuba

Kamis, 26 Februari 2026 | 12:29

Partai Buruh Bakal Layangkan Gugatan Jika PT Dinaikkan

Kamis, 26 Februari 2026 | 12:27

Selengkapnya