Berita

Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan istrinya, Cilia Flores, tampil pertama kali di pengadilan federal Manhattan (Foto: ABC News)

Global

AS Halangi Venezuela Bayar Biaya Pengacara Maduro di New York

KAMIS, 26 FEBRUARI 2026 | 17:17 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Pemerintah Amerika Serikat dituding menghalangi Venezuela membayar biaya pembelaan hukum Presiden Nicolás Maduro di tengah tekanan dan proses hukum yang sedang berlangsung terhadap pemimpin negara Amerika Latin tersebut. 

Tuduhan itu disampaikan langsung oleh kuasa hukum Maduro di AS, Barry Pollack dalam surat tertanggal 20 Februari kepada Hakim Distrik AS Alvin Hellerstein yang mengawasi kasus Maduro, seperti dikutip dari Reuters, Kamis, 26 Februari 2026.

Ia menyebut otorisasi dari pemerintah AS yang sebelumnya mengizinkan Venezuela membayar biaya jasanya telah dicabut hanya beberapa jam setelah diberikan. 


Pencabutan itu secara efektif memblokir transfer dana yang diperlukan untuk menutup biaya pembelaan di pengadilan federal Manhattan, New York.

Menurut Pollack, pencabutan izin keuangan tersebut bertentangan dengan norma hukum Venezuela dan menghambat kewajiban konstitusional negara untuk menyediakan pembelaan bagi presidennya. 

“Pemerintah Venezuela memiliki kewajiban untuk membayar biaya pengacara Tuan Maduro, Tuan Maduro memiliki harapan yang sah bahwa pemerintah Venezuela akan melakukannya, dan Tuan Maduro tidak mampu membayar pengacara jika tidak demikian,” tulis Pollack.

Pollack dikenal sebagai pengacara pidana terkemuka di AS yang pernah mewakili pendiri WikiLeaks, Julian Assange.

AS saat ini menuntut Maduro di pengadilan federal di Manhattan setelah ia diculik dari Venezuela dalam operasi militer AS awal tahun ini. Proses hukum tersebut menjadi bagian dari eskalasi tekanan Washington terhadap Caracas.

Di tengah perkembangan itu, Rusia menyatakan dukungan terhadap kedaulatan Venezuela. 

Wakil Menteri Luar Negeri Rusia, Dmitry Lyubinsky, menyampaikan sikap Moskow dalam sebuah pertemuan tingkat tinggi Kelompok Sahabat untuk Membela Piagam PBB.

“Kami tanpa syarat mendukung pemerintah Venezuela yang sah dalam upayanya untuk melindungi kedaulatan dan kepentingan nasional negara tersebut. Republik Bolivarian harus dijamin haknya untuk menentukan nasibnya sendiri secara independen tanpa campur tangan eksternal," ujarnya dalam sebuah pernyataan.

Lyubinsky juga mendesak AS untuk membebaskan Nicolás Maduro dan istrinya, Cilia Flores, serta menyerukan penghormatan terhadap kedaulatan dan kemerdekaan politik Venezuela.

Populer

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Transjabodetabek Blok M-Bandung Jadi Cara Pramono Sindir KDM

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:44

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

Jusuf Hamka Siapkan Rp5 Triliun untuk Borong Saham

Minggu, 18 Oktober 2026 | 11:21

UPDATE

Keputusan Pemerintah Batasi Ekspor Gas ke Singapura Sangat Tepat

Selasa, 27 Oktober 2026 | 01:57

IHSG, Selat Malaka dan Ujian Kedaulatan Ekonomi Indonesia

Selasa, 27 Oktober 2026 | 01:41

MKD Diminta Bersikap Tegas Sikapi Laporan Dugaan KDRT Anggota Dewan

Selasa, 27 Oktober 2026 | 01:20

Singapura, Dino Patti Djalal dan Opini Sesat

Selasa, 27 Oktober 2026 | 00:45

Bareskrim Tahan WN Taiwan Manajer Kapal Pengangkut 1 Ton Ketamin

Selasa, 27 Oktober 2026 | 00:26

Haji Isam dan Kutukan Demokrasi Mahal

Senin, 26 Oktober 2026 | 23:50

Kinerja Sektor Hukum Era Prabowo-Gibran Makin Bertaring

Senin, 26 Oktober 2026 | 23:24

Temui Mendikdasmen, DPR Minta Gerakan Lawan Bullying Diperkuat Lintas Sektor

Senin, 26 Oktober 2026 | 23:09

Balas Singapura! Bahlil Bakal Bangun PLTN di Batam

Senin, 26 Oktober 2026 | 22:18

Pelabuhan Sabang Didorong jadi Hub Internasional yang Ramah Lingkungan

Senin, 26 Oktober 2026 | 22:17

Selengkapnya