Berita

Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan istrinya, Cilia Flores, tampil pertama kali di pengadilan federal Manhattan (Foto: ABC News)

Dunia

AS Halangi Venezuela Bayar Biaya Pengacara Maduro di New York

KAMIS, 26 FEBRUARI 2026 | 17:17 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Pemerintah Amerika Serikat dituding menghalangi Venezuela membayar biaya pembelaan hukum Presiden Nicolás Maduro di tengah tekanan dan proses hukum yang sedang berlangsung terhadap pemimpin negara Amerika Latin tersebut. 

Tuduhan itu disampaikan langsung oleh kuasa hukum Maduro di AS, Barry Pollack dalam surat tertanggal 20 Februari kepada Hakim Distrik AS Alvin Hellerstein yang mengawasi kasus Maduro, seperti dikutip dari Reuters, Kamis, 26 Februari 2026.

Ia menyebut otorisasi dari pemerintah AS yang sebelumnya mengizinkan Venezuela membayar biaya jasanya telah dicabut hanya beberapa jam setelah diberikan. 


Pencabutan itu secara efektif memblokir transfer dana yang diperlukan untuk menutup biaya pembelaan di pengadilan federal Manhattan, New York.

Menurut Pollack, pencabutan izin keuangan tersebut bertentangan dengan norma hukum Venezuela dan menghambat kewajiban konstitusional negara untuk menyediakan pembelaan bagi presidennya. 

“Pemerintah Venezuela memiliki kewajiban untuk membayar biaya pengacara Tuan Maduro, Tuan Maduro memiliki harapan yang sah bahwa pemerintah Venezuela akan melakukannya, dan Tuan Maduro tidak mampu membayar pengacara jika tidak demikian,” tulis Pollack.

Pollack dikenal sebagai pengacara pidana terkemuka di AS yang pernah mewakili pendiri WikiLeaks, Julian Assange.

AS saat ini menuntut Maduro di pengadilan federal di Manhattan setelah ia diculik dari Venezuela dalam operasi militer AS awal tahun ini. Proses hukum tersebut menjadi bagian dari eskalasi tekanan Washington terhadap Caracas.

Di tengah perkembangan itu, Rusia menyatakan dukungan terhadap kedaulatan Venezuela. 

Wakil Menteri Luar Negeri Rusia, Dmitry Lyubinsky, menyampaikan sikap Moskow dalam sebuah pertemuan tingkat tinggi Kelompok Sahabat untuk Membela Piagam PBB.

“Kami tanpa syarat mendukung pemerintah Venezuela yang sah dalam upayanya untuk melindungi kedaulatan dan kepentingan nasional negara tersebut. Republik Bolivarian harus dijamin haknya untuk menentukan nasibnya sendiri secara independen tanpa campur tangan eksternal," ujarnya dalam sebuah pernyataan.

Lyubinsky juga mendesak AS untuk membebaskan Nicolás Maduro dan istrinya, Cilia Flores, serta menyerukan penghormatan terhadap kedaulatan dan kemerdekaan politik Venezuela.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

UPDATE

Ini Pesan Denny Indrayana Jelang Putusan MK

Selasa, 06 Oktober 2026 | 16:23

IHSG Melesat 1,21 Persen, Rupiah Jauhi Rp18.000 per Dolar AS

Selasa, 06 Oktober 2026 | 16:12

Menhaj Godok Kunjungan Wisata Jemaah Haji dan Umrah ke Yordania

Selasa, 06 Oktober 2026 | 16:11

Prabowo Hadiri Penyerahan Uang Sitaan Negara Rp13,2 Triliun di Kejagung

Selasa, 06 Oktober 2026 | 16:09

Penempatan Manajer Sesuai Karakter Wilayah Jadi Kunci Keberhasilan Kopdes

Selasa, 06 Oktober 2026 | 16:04

Komisi III DPR Dukung Perombakan Pejabat Polri untuk Regenerasi

Selasa, 06 Oktober 2026 | 15:58

Komoditas Pangan Jadi Penyumbang Utama Inflasi di Jakarta

Selasa, 06 Oktober 2026 | 15:50

Ferry Juliantono Dorong Kolaborasi Kampus dan Pemda Kembangkan Koperasi

Selasa, 06 Oktober 2026 | 15:44

KPK Ingatkan Nusron Wahid soal Kewajiban Hadiri Panggilan Penyidik

Selasa, 06 Oktober 2026 | 15:40

Penampakan Tumpukan Uang Sitaan Negara Rp13,2 Triliun di Kejagung

Selasa, 06 Oktober 2026 | 15:39

Selengkapnya