Berita

Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan istrinya, Cilia Flores, tampil pertama kali di pengadilan federal Manhattan (Foto: ABC News)

Dunia

AS Halangi Venezuela Bayar Biaya Pengacara Maduro di New York

KAMIS, 26 FEBRUARI 2026 | 17:17 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Pemerintah Amerika Serikat dituding menghalangi Venezuela membayar biaya pembelaan hukum Presiden Nicolás Maduro di tengah tekanan dan proses hukum yang sedang berlangsung terhadap pemimpin negara Amerika Latin tersebut. 

Tuduhan itu disampaikan langsung oleh kuasa hukum Maduro di AS, Barry Pollack dalam surat tertanggal 20 Februari kepada Hakim Distrik AS Alvin Hellerstein yang mengawasi kasus Maduro, seperti dikutip dari Reuters, Kamis, 26 Februari 2026.

Ia menyebut otorisasi dari pemerintah AS yang sebelumnya mengizinkan Venezuela membayar biaya jasanya telah dicabut hanya beberapa jam setelah diberikan. 


Pencabutan itu secara efektif memblokir transfer dana yang diperlukan untuk menutup biaya pembelaan di pengadilan federal Manhattan, New York.

Menurut Pollack, pencabutan izin keuangan tersebut bertentangan dengan norma hukum Venezuela dan menghambat kewajiban konstitusional negara untuk menyediakan pembelaan bagi presidennya. 

“Pemerintah Venezuela memiliki kewajiban untuk membayar biaya pengacara Tuan Maduro, Tuan Maduro memiliki harapan yang sah bahwa pemerintah Venezuela akan melakukannya, dan Tuan Maduro tidak mampu membayar pengacara jika tidak demikian,” tulis Pollack.

Pollack dikenal sebagai pengacara pidana terkemuka di AS yang pernah mewakili pendiri WikiLeaks, Julian Assange.

AS saat ini menuntut Maduro di pengadilan federal di Manhattan setelah ia diculik dari Venezuela dalam operasi militer AS awal tahun ini. Proses hukum tersebut menjadi bagian dari eskalasi tekanan Washington terhadap Caracas.

Di tengah perkembangan itu, Rusia menyatakan dukungan terhadap kedaulatan Venezuela. 

Wakil Menteri Luar Negeri Rusia, Dmitry Lyubinsky, menyampaikan sikap Moskow dalam sebuah pertemuan tingkat tinggi Kelompok Sahabat untuk Membela Piagam PBB.

“Kami tanpa syarat mendukung pemerintah Venezuela yang sah dalam upayanya untuk melindungi kedaulatan dan kepentingan nasional negara tersebut. Republik Bolivarian harus dijamin haknya untuk menentukan nasibnya sendiri secara independen tanpa campur tangan eksternal," ujarnya dalam sebuah pernyataan.

Lyubinsky juga mendesak AS untuk membebaskan Nicolás Maduro dan istrinya, Cilia Flores, serta menyerukan penghormatan terhadap kedaulatan dan kemerdekaan politik Venezuela.

Populer

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Ini Alasan Nusron Wahid Tak Nongol di DPR Usai Anak Buah Dicokok KPK

Rabu, 16 September 2026 | 16:28

Prabowo Sampaikan Duka Cita atas Kecelakaan KM Virgo Transport 8

Rabu, 16 September 2026 | 16:17

Panja RUU Pemilu Dipastikan Dibentuk Tahun Ini

Rabu, 16 September 2026 | 16:15

Perlu Diusut Dugaan Penyalahgunaan BBM Subsidi di Muara Baru

Rabu, 16 September 2026 | 16:11

PT 5 Persen Bikin Partai Nonparlemen Makin Berat ke Senayan

Rabu, 16 September 2026 | 16:10

Prabowo Resmikan LRT Kelapa Gading-Manggarai, Danantara Diminta Ikut Bantu

Rabu, 16 September 2026 | 16:09

Bapemperda DPRD DKI Dorong Penguatan Perlindungan Anak di Ruang Digital

Rabu, 16 September 2026 | 16:00

OPM Bunuh Sopir Angkutan Masyarakat, Mobil Dibakar

Rabu, 16 September 2026 | 15:47

Kolaborasi Lintas Lembaga Terus Diperkuat Meski Karhutla Menurun

Rabu, 16 September 2026 | 15:44

KPK Periksa 3 ASN BPK terkait Dugaan Suap Pengubahan Audit Pemkab Muara Enim

Rabu, 16 September 2026 | 15:32

Selengkapnya