Berita

Wakil Ketua Komisi X, Lalu Hadrian Irfani di Gedung DPR. (RMOL/Sarah Alifia Suryadi)

Politik

DPR Jadwalkan Pemanggilan Dirut LPDP Sebelum Lebaran

KAMIS, 26 FEBRUARI 2026 | 13:30 WIB | LAPORAN: SARAH ALIFIA SURYADI

Pemanggilan Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan menyoroti mekanisme, transparansi, serta arah kebijakan pengelolaan beasiswa negara tersebut.

Wakil Ketua Komisi X DPR, Lalu Hadrian Irfani, mengatakan pihaknya telah menjadwalkan pemanggilan tersebut dalam waktu dekat. 

"Sebelum Lebaran, kami akan mengundang (Direktur LPDP) ke Komisi X," kata Lalu dalam keterangannya, Kamis, 26 Februari 2026.


Menurut Lalu, polemik bermula dari konten viral bertajuk “cukup saya WNI, anak jangan” yang dibuat alumni LPDP. Ia menilai klarifikasi dari pihak pengelola dana pendidikan negara itu diperlukan agar tidak menimbulkan persepsi negatif terhadap program beasiswa.

Lalu mengungkapkan, dirinya sebenarnya telah bertemu dengan Sudarto untuk membahas mekanisme beasiswa LPDP. Dalam pertemuan tersebut, ia menyebut LPDP telah memiliki aturan internal. Namun, persoalannya terletak pada minimnya sosialisasi kepada publik. 

"Beberapa waktu lalu saya bertemu dengan Direktu LPDP. Pada prinsipnya, mereka sudah punya aturan. Tapi permasalahannya adalah aturan tersebut belum tersosialisasikan dengan baik," ungkapnya.

Selain isu sosialisasi aturan, Komisi X juga menyoroti transparansi data penerima beasiswa. Irfani menyebut hingga kini total penerima beasiswa LPDP mencapai 55.641 orang. Ia meminta LPDP membuka secara jelas latar belakang para penerima, termasuk memastikan akses bagi kelompok tidak mampu, masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta lulusan pondok pesantren.

Ia menegaskan tidak ingin beasiswa LPDP hanya dinikmati kalangan tertentu, seperti artis atau anak pejabat. Menurutnya, ketidakjelasan data penerima telah menjadi sorotan publik dan perlu dijawab secara terbuka oleh pengelola program.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

UPDATE

Tourism Malaysia Gencarkan Promosi Wisata di Tiga Kota Indonesia

Selasa, 28 April 2026 | 10:20

DPR Desak Evaluasi Nasional Perlintasan Sebidang Usai Tabrakan Kereta di Bekasi

Selasa, 28 April 2026 | 10:13

Bus Shalawat Gratis 24 Jam Disiapkan untuk Jemaah Haji di Makkah

Selasa, 28 April 2026 | 10:09

Update Korban Jiwa Tabrakan KA di Bekasi Bertambah Jadi 14 Orang

Selasa, 28 April 2026 | 10:00

Prabowo Minta Segera Investigasi Kasus Tabrakan Kereta Bekasi

Selasa, 28 April 2026 | 09:56

Lokomotif Argo Bromo Berhasil Dipindahkan, Tim SAR Fokus Evakuasi Korban

Selasa, 28 April 2026 | 09:53

Purbaya Pede IHSG Bisa Terbang 28.000, Pasar Langsung Terkoreksi

Selasa, 28 April 2026 | 09:51

Dinamika Global Tekan Indeks DXY ke Level 98,45 Jelang Keputusan Federal Reserve

Selasa, 28 April 2026 | 09:48

Kopdes Jadi Instrumen Capai Nol Kemiskinan Ekstrem

Selasa, 28 April 2026 | 09:39

Imbas Tabrakan Kereta di Bekasi Timur, Belasan Perjalanan KA Jarak Jauh dari Jakarta Resmi Dibatalkan

Selasa, 28 April 2026 | 09:27

Selengkapnya