Mantan Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi (Foto: RMOL/Jamludin Akmal)
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta mantan Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, untuk kooperatif menghadiri agenda pemeriksaan ulang yang dijadwalkan pada Senin, 2 Maret 2026.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan tim penyidik telah menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap Budi Karya sebagai saksi dalam kasus dugaan suap proyek jalur kereta api di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA), Kementerian Perhubungan.
“KPK mengimbau agar setiap saksi yang diperiksa dalam penyidikan suatu perkara bersikap kooperatif dan hadir memenuhi panggilan,” ujar Budi kepada wartawan, Kamis, 26 Februari 2026.
Ia juga meminta agar Budi Karya memberikan keterangan sesuai kebutuhan tim penyidik agar perkara dapat terungkap secara terang.
Berdasarkan informasi yang diperoleh, pemanggilan ulang tersebut dijadwalkan pada Senin, 2 Maret 2026.
Sebelumnya, Budi Karya tidak memenuhi panggilan pemeriksaan yang dijadwalkan pada Rabu, 18 Februari 2026, dengan alasan telah memiliki agenda lain.
Nama Budi Karya tercantum dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg atas terdakwa Muchamad Hikmat, pemilik PT Dwifarita Fajarkharisma dan PT Hapsaka Mas.
Dalam persidangan tersebut, saksi Harno Trimadi, mantan Direktur Prasarana Perkeretaapian DJKA, memberikan keterangan terkait pertemuan dengan Budi Karya dan Sudewo.
Harno menyebut, pada 9 April 2023 sekitar pukul 19.00 WIB, ia menerima pesan WhatsApp dari ajudannya yang menginformasikan bahwa dirinya diminta mendampingi Menteri Perhubungan untuk menerima Sudewo, anggota Komisi V DPR periode 2019–2024, di ruang kerja menteri pada 10 April 2023.
Keesokan harinya, pertemuan tersebut berlangsung. Dalam kesempatan itu, Sudewo disebut menyampaikan keinginannya mengikuti paket lelang pekerjaan di Jawa Timur dan Jawa Tengah, termasuk proyek peningkatan jalur kereta api Jember–Kalisat dengan nilai HPS sekitar Rp150–170 miliar serta pekerjaan gedung dan peralatan di Balai Perawatan Ngrombo senilai Rp96 miliar.
“Saudara Budi Karya saat itu hanya menyampaikan, ‘silakan diskusi berdua, kalau bisa dibantu ya dibantu’, lalu meninggalkan ruang kerja untuk menemui tamu lain di Bappenas,” demikian kutipan keterangan Harno dalam persidangan.
Keterlibatan nama Budi Karya juga tercantum dalam Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan terdakwa Harno Trimadi dan Fadliansyah selaku PNS Kementerian Perhubungan.
Dalam pertimbangan hakim, disebut adanya pengaturan pekerjaan dari internal Kementerian Perhubungan. Salah satunya, Budi Karya disebut memperkenalkan pihak tertentu untuk difasilitasi mengikuti proyek.
Dalam putusan itu tertulis adanya arahan yang menyebut, “ini nanti ada teman saya, nanti kalau mau ikutan tolong dibantu”.
Hakim juga mengutip keterangan terkait perkenalan dengan Wahyu Purwanto, adik ipar Presiden ke-7 RI Joko Widodo, yang disebut sebagai orang dekat Menteri Perhubungan saat itu. Dalam pertimbangan putusan disebutkan bahwa pihak-pihak tersebut kemudian memperoleh pekerjaan di wilayah Lampegan, Cianjur, serta berpartisipasi menyumbang Rp100 juta dan menggelar seminar pada Hari Perhubungan Nasional.
Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan Sudewo, yang menjabat sebagai Bupati Pati, sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi proyek jalur kereta api di DJKA Kementerian Perhubungan.
