Berita

Diskusi publik bertajuk Women, Peace and Security After 25 Years: The Role of Women in Maintaining Peace & Security in Today’s World yang digelar di Wisma Habibie Ainun, Jakarta. (Foto: Istimewa)

Politik

Dunia Makin Terpolarisasi, Perempuan Jadi Kunci Stabilitas Perdamaian

KAMIS, 26 FEBRUARI 2026 | 06:02 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Setelah 25 tahun bergulir, agenda Women, Peace, and Security (WPS) memerlukan pembaruan pendekatan yang lebih inovatif dan adaptif. 

Hal ini disampaikan Menteri Luar Negeri periode 2009-2014, Marty Natalegawa dalam diskusi publik bertajuk Women, Peace and Security After 25 Years: The Role of Women in Maintaining Peace & Security in Today’s World yang digelar di Wisma Habibie Ainun, Jakarta, Rabu 25 Februari 2026.

Marty menilai dinamika global yang semakin kompleks menuntut strategi baru agar keterlibatan perempuan dalam isu perdamaian dan keamanan menjadi lebih efektif dan substansial.


Menurutnya, WPS tidak dapat dijalankan dengan pola lama di tengah lanskap geopolitik yang terus berubah.

"Perempuan kapasitas strategis dalam membangun dialog, menjembatani perbedaan, serta menciptakan ruang kompromi di tengah konflik yang kompleks," kata Marty.

Diskusi tersebut terselenggara melalui kolaborasi Pemerintah Inggris melalui Foreign, Commonwealth and Development Office (FCDO) bersama The Habibie Center tersebut.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Negara Britania Raya untuk Indo-Pasifik, Seema Malhotra menegaskan bahwa agenda WPS harus diwujudkan dalam langkah konkret yang berdampak langsung. 

Ia juga menyoroti pentingnya kemitraan lintas kawasan, khususnya kerja sama ASEAN–Inggris, sebagai instrumen percepatan implementasi kebijakan inklusif dan berkelanjutan. 

"Agenda WPS bukan sekadar kerangka normatif, tetapi komitmen nyata untuk memastikan perempuan terlibat dalam proses pengambilan keputusan strategis," kata Seema.

Di tingkat regional, lanjutnya, ASEAN telah mengadopsi Rencana Aksi Regional (RPA) tentang WPS pada 2022. Agenda ini bahkan diintegrasikan ke dalam Visi Komunitas ASEAN 2045 guna menjamin kesinambungan kebijakan jangka panjang.

Sejumlah negara anggota seperti Indonesia, Filipina, Malaysia, dan Timor-Leste juga telah menyusun Rencana Aksi Nasional (NAP) sebagai bentuk komitmen integrasi perspektif gender dalam kebijakan keamanan dan perdamaian nasional.

Populer

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Roy Suryo Cs di Atas Angin terkait Kasus Ijazah Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 12:12

Keputusan KIP Kuatkan Keyakinan Ijazah Jokowi Palsu

Minggu, 22 Februari 2026 | 06:18

Jokowi Makin Terpojok secara Politik

Minggu, 15 Februari 2026 | 06:59

Lima BPD Berebut Jadi Tuan Rumah Munas BPP HIPMI XVIII

Minggu, 15 Februari 2026 | 12:17

Harianto Badjoeri Dikenal Dermawan

Senin, 23 Februari 2026 | 01:19

Kasihan Banyak Tokoh Senior Ditipu Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 14:19

UPDATE

AKBP Didik Konsumsi Serbuk Haram sejak 2019

Kamis, 26 Februari 2026 | 04:10

Anggaran Pendidikan Bisa Dioptimalkan Tanpa Direcoki MBG

Kamis, 26 Februari 2026 | 04:08

THR di Jakarta Harus Cair Paling Lambat Dua Pekan sebelum Lebaran

Kamis, 26 Februari 2026 | 03:25

Ibnu Muljam, Pembunuh Ali yang Hafal Al-Qur'an

Kamis, 26 Februari 2026 | 03:11

PDIP Sesalkan MBG Sedot Dana Pendidikan

Kamis, 26 Februari 2026 | 03:01

Ubunubunomologi

Kamis, 26 Februari 2026 | 02:34

MBG Sah Pakai Anggaran Pendidikan

Kamis, 26 Februari 2026 | 02:11

Golkar Dukung Impor 105 Ribu Mobil India Ditunda

Kamis, 26 Februari 2026 | 02:00

Arief Poyuono: Megawati Dukung Program MBG

Kamis, 26 Februari 2026 | 01:25

Aksi Anarkis Mahasiswa di Polda DIY Ancam Demokrasi

Kamis, 26 Februari 2026 | 01:23

Selengkapnya