Berita

Diskusi publik bertajuk Women, Peace and Security After 25 Years: The Role of Women in Maintaining Peace & Security in Today’s World yang digelar di Wisma Habibie Ainun, Jakarta. (Foto: Istimewa)

Politik

Dunia Makin Terpolarisasi, Perempuan Jadi Kunci Stabilitas Perdamaian

KAMIS, 26 FEBRUARI 2026 | 06:02 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Setelah 25 tahun bergulir, agenda Women, Peace, and Security (WPS) memerlukan pembaruan pendekatan yang lebih inovatif dan adaptif. 

Hal ini disampaikan Menteri Luar Negeri periode 2009-2014, Marty Natalegawa dalam diskusi publik bertajuk Women, Peace and Security After 25 Years: The Role of Women in Maintaining Peace & Security in Today’s World yang digelar di Wisma Habibie Ainun, Jakarta, Rabu 25 Februari 2026.

Marty menilai dinamika global yang semakin kompleks menuntut strategi baru agar keterlibatan perempuan dalam isu perdamaian dan keamanan menjadi lebih efektif dan substansial.


Menurutnya, WPS tidak dapat dijalankan dengan pola lama di tengah lanskap geopolitik yang terus berubah.

"Perempuan kapasitas strategis dalam membangun dialog, menjembatani perbedaan, serta menciptakan ruang kompromi di tengah konflik yang kompleks," kata Marty.

Diskusi tersebut terselenggara melalui kolaborasi Pemerintah Inggris melalui Foreign, Commonwealth and Development Office (FCDO) bersama The Habibie Center tersebut.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Negara Britania Raya untuk Indo-Pasifik, Seema Malhotra menegaskan bahwa agenda WPS harus diwujudkan dalam langkah konkret yang berdampak langsung. 

Ia juga menyoroti pentingnya kemitraan lintas kawasan, khususnya kerja sama ASEAN–Inggris, sebagai instrumen percepatan implementasi kebijakan inklusif dan berkelanjutan. 

"Agenda WPS bukan sekadar kerangka normatif, tetapi komitmen nyata untuk memastikan perempuan terlibat dalam proses pengambilan keputusan strategis," kata Seema.

Di tingkat regional, lanjutnya, ASEAN telah mengadopsi Rencana Aksi Regional (RPA) tentang WPS pada 2022. Agenda ini bahkan diintegrasikan ke dalam Visi Komunitas ASEAN 2045 guna menjamin kesinambungan kebijakan jangka panjang.

Sejumlah negara anggota seperti Indonesia, Filipina, Malaysia, dan Timor-Leste juga telah menyusun Rencana Aksi Nasional (NAP) sebagai bentuk komitmen integrasi perspektif gender dalam kebijakan keamanan dan perdamaian nasional.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Dasco Ungkap Target Closing RUU Ketenagakerjaan

Minggu, 07 Juni 2026 | 19:49

Ahmad Luthfi Minta Daerah Dilibatkan dalam Evaluasi MBG

Minggu, 07 Juni 2026 | 19:23

Pameran "Aku Arek Suroboyo" Kuak Sisi Lain Bung Karno yang Jarang Diketahui

Minggu, 07 Juni 2026 | 19:11

Usulan Natalius Pigai, Ikhtiar Hadirkan Polri Lebih Modern dan Adaptif

Minggu, 07 Juni 2026 | 18:53

Pajak, Kepercayaan dan Kontrak Sosial

Minggu, 07 Juni 2026 | 18:49

Jalur Titipan SPMB Masuk Pidana Korupsi, Mau Anak Pintar Kok Nyogok...

Minggu, 07 Juni 2026 | 18:23

Jurus Seribu Langkah Gagal, Eksekutor Jambret Jakbar Digulung!

Minggu, 07 Juni 2026 | 17:36

Ditolak Daerah, Mubes V Kosgoro 1957 Dianggap Cacat Prosedur

Minggu, 07 Juni 2026 | 17:32

Hari Lingkungan Hidup, Pertamina Gaspol Inovasi Sampah dan Tanam Pohon

Minggu, 07 Juni 2026 | 17:24

Ini Instruksi Khusus Prabowo ke Seskab Teddy Soal Sekolah Rakyat

Minggu, 07 Juni 2026 | 17:07

Selengkapnya