Berita

Presiden Prabowo Subianto bersama mantan presiden Joko Widodo (Jokowi) (Foto: presidenri.go.id)

Politik

Jokowi Dicap sebagai Aktor Pelemahan KPK yang 'Carmuk' ke Prabowo

RABU, 25 FEBRUARI 2026 | 11:07 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Dukungan mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap revisi UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai publik sebagai langkah untuk cari muka atau “carmuk” kepada Presiden Prabowo Subianto.

Pengamat politik dari Citra Institute, Efriza, menuturkan bahwa UU KPK 2019 merupakan produk legislasi rezim Jokowi yang melemahkan lembaga antirasuah. Namun, sikap bertentangan yang ditunjukkan Jokowi di era pemerintahan Prabowo dapat ditafsirkan sebagai strategi politis.

“Perasaan Jokowi yang yakin dapat memengaruhi Prabowo untuk merevisi UU KPK sama dengan carmuk, untuk keyakinan dirinya bahwa Prabowo-Gibran akan dua periode,” ujar Efriza kepada Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, Selasa, 25 Februari 2026.


Lebih jauh, Magister Ilmu Politik dari Universitas Nasional itu menilai, seringnya Jokowi tampil di publik belakangan ini dan seolah memerhatikan berbagai isu, adalah bagian dari upaya mengaburkan fokus kerja pemerintahan.

“Jokowi masih akan terus merecoki kepemimpinan Prabowo. Akibatnya, publik menilai Jokowi tidak konsisten antara perbuatan dan pernyataannya. Publik telah menorehkan tiga catatan negatif terkait UU KPK 2019,” jelasnya.

Menurut Efriza, catatan tersebut meliputi; Jokowi sebagai aktor pelemahan institusi KPK, pemimpin yang tidak mendukung agenda pemberantasan korupsi, dan  aktor kemunduran demokrasi melalui revisi UU KPK 2019.

Catatan ini menegaskan persepsi publik mengenai kontroversi sikap Jokowi terkait UU KPK dan dampaknya terhadap citra pemberantasan korupsi di Indonesia.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Perpol Baru Menjelang Sidang Etik Mantan Kapolri

Jumat, 20 November 2026 | 06:33

Ancaman terhadap Prabowo Bisa Makin Masif Pasca UU Perampasan Aset Disahkan

Jumat, 20 November 2026 | 06:02

HSB Investasi Gandeng Aswata, Siapkan Asuransi Dana Nasabah 1 Juta Dolar AS

Jumat, 20 November 2026 | 05:39

PSI Masih Takut-takut Menyerang Prabowo

Jumat, 20 November 2026 | 05:29

Megawati Menolak Tawaran Masuk Pemerintahan: Saya di Luar Saja

Jumat, 20 November 2026 | 05:03

Kemnaker Bangun Pusat Talenta Disabilitas

Jumat, 20 November 2026 | 04:44

IDCEC Ungkap Potensi Industri Data Center Di Indonesia

Jumat, 20 November 2026 | 04:14

Diduga Ada Titipan Politik di Balik Mandeknya Eksekusi Silfester Matutina

Jumat, 20 November 2026 | 04:03

TMP Gelar Baksos di Kampung Nelayan Cilincing

Jumat, 20 November 2026 | 03:45

Sekolah Swasta Gratis Dipastikan Tanpa Diskriminasi

Jumat, 20 November 2026 | 03:27

Selengkapnya