Berita

Ahmad Sahroni. (Foto: Dokumen RMOL)

Politik

Alasan DPR Kembalikan Ahmad Sahroni jadi Pimpin Komisi III

KAMIS, 19 FEBRUARI 2026 | 11:54 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pimpinan DPR RI menjelaskan perihal pengangkatan Ahmad Sahroni sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR RI menggantikan Rusdi Masse Mappasessu.

Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal menjelaskan ada mekanisme yang berlaku dalam hal pergantian susunan Alat Kelengkapan Dewan (AKD). 

Menurutnya, pimpinan DPR telah menerima usulan dari Fraksi Nasdem yang menunjuk Ahmad Sahroni menjadi Wakil Ketua Komisi III DPR.


"Semua AKD di sini mekanismenya kan fraksi yang mengirim kepada kita semua. Jadi pimpinan menetapkan itu sesuai dengan karena itu semua ada di fraksi untuk usulan menunjuk siapa pun," kata Cucun saat jumpa pers di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 19 Februari 2026.

Cucun menambahkan, pelantikan Sahroni sebagai pimpinan Komisi III DPR juga telah sesuai aturan, termasuk mengikuti putusan Mahkamah Keputusan Dewan (MKD).

"Keputusannya kan sudah ada di yang keputusan pertama, kemudian fraksi mengirim nama untuk siapa yang duduk di MKD itu. Kita pimpinan berdasarkan usulan dari fraksi seperti itu," pungkasnya.

Sekadar informasi, pada Agustus 2025, Sahroni sempat ditarik dari Komisi III dan dimutasi menjadi anggota Komisi I DPR. 

Langkah itu diambil setelah Sahroni mengeluarkan pernyataan kontroversial dan dijatuhi sanksi etik oleh Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR. 

Posisinya sebagai pimpinan Komisi III saat itu kemudian digantikan oleh Rusdi Masse Mappasessu pada September 2025.

Namun, belakangan Rusdi disebut telah resmi mengundurkan diri dari keanggotaan DPR RI dan NasDem, lalu bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Dengan masuknya kembali Sahroni, maka susunan pimpinan Komisi III DPR RI per hari ini, Kamis, 19 Februari 2026 yakni:

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman (F-Gerindra), dan tiga Wakil Ketua Komisi III DPR yakni Dede Indra Permana Soediro (F-PDIP) Ahmad Sahroni (F-NasDem) dan Rano Alfath (F-PKB).

Sehingga, masih ada satu kursi pimpinan Komisi yang masih kosong.

Satu posisi tersebut milik Fraksi Partai Golkar, di mana sebelumnya diduduki Sari Yuliati yang kini telah menjadi Wakil Ketua DPR RI menggantikan Adies Kadir yang menjadi hakim konstitusi.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Atap Terminal 3 Ambruk, Penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta Dialihkan

Senin, 06 April 2026 | 16:10

UPDATE

KPK Amankan "Surat Tekanan" dari Rumah Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Kamis, 16 April 2026 | 18:15

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Kasus Penyiraman Andrie Yunus Masuk Sidang Terbuka Akhir April

Kamis, 16 April 2026 | 18:09

Emil Dardak Prihatin Tiga Kepala Daerah Jatim Kena OTT KPK

Kamis, 16 April 2026 | 18:00

Pimpinan Ombudsman: Kasus Hery Susanto Terjadi Sebelum Menjabat

Kamis, 16 April 2026 | 18:00

Erick Thohir Bawa Kemenpora Tembus Top 5 Kementerian Kinerja Terbaik

Kamis, 16 April 2026 | 17:40

Puspen TNI Pastikan Sidang Kasus Andrie Yunus Terbuka

Kamis, 16 April 2026 | 17:37

BNPB Catat 23 Bencana dalam Dua Hari

Kamis, 16 April 2026 | 17:28

Fokus pada Inovasi dan Kesejahteraan, Bupati Mimika Raih KWP Award 2026

Kamis, 16 April 2026 | 17:22

Sudewo Ngaku Kangen Warga Pati

Kamis, 16 April 2026 | 17:17

Selengkapnya