Mantan Deputi Bank Indonesia Halim Alamsah (Tangkapan layar RMOL dari YouTube Terus Terang Media)
Pasar modal Indonesia belakangan ini terusik oleh isu fundamental yang cukup serius. Bukan sekadar fluktuasi harian, namun menyentuh inti dari kepercayaan investor global terhadap kredibilitas Bursa Efek Indonesia (BEI). Muncul kekhawatiran bahwa jika transparansi tak segera dibenahi, Indonesia berisiko turun kasta dari kategori Emerging Market menjadi Frontier Market.
Dalam diskusi mendalam di Podcast Terus Terang Media, mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia, Halim Alamsah, membedah mengapa sinyal dari Morgan Stanley Composite Index (MSCI) mampu memicu guncangan hebat di pasar, termasuk memicu aksi jual masif oleh pengelola dana global.
MSCI bukan sekadar indeks biasa. Menurut Halim, MSCI adalah kompas utama bagi para fund manager dunia dalam mengalokasikan triliunan dolar dana investor.
"Indeks ini menjadi rujukan global. MSCI berkepentingan memastikan bahwa saham yang masuk ke radar mereka benar-benar berkualitas dan likuid. Likuiditas di sini berarti saham tersebut harus mudah diperjualbelikan dengan harga yang stabil, bukan yang bergerak liar tanpa fundamental jelas," ujar Halim, dikutip redaksi di Jakarta, Kamis 12 Februari 2026.
Salah satu poin krusial yang disorot adalah keraguan dunia internasional terhadap mekanisme pembentukan harga di bursa Indonesia. Muncul pertanyaan besar: Apakah harga saham yang tertera di layar saat ini adalah murni hasil permintaan dan penawaran (supply and demand), atau justru "harga bayangan" hasil praktik goreng-gorengan?
Halim menjelaskan bahwa MSCI sebenarnya ingin memasukkan lebih banyak emiten Indonesia ke dalam indeks global mereka. Namun, mereka terganjal oleh keraguan terhadap integritas data dan transparansi otoritas bursa.
"Indonesia sering dipersepsikan memiliki masalah dalam pembentukan harga. Ada kekhawatiran praktik goreng-gorengan saham masih dominan. Inilah yang membuat investor global waspada," tambahnya.
Selain integritas harga, MSCI secara teknis menyoroti aturan free float (jumlah saham yang beredar di publik).
"Di Indonesia, saham yang dimiliki publik minimal hanya 7,5 persen. MSCI menilai angka ini terlalu rendah. Mereka mengusulkan agar free float ditingkatkan, misalnya menjadi 20 persen. Sebagai perbandingan, di Jepang free float minimal 25 persen, di Singapura 10 persen, dan di negara lain berkisar antara 10-25 persen," tegas Halim.
MSCI mengusulkan agar angka ini dinaikkan ke level 20 persen agar pasar lebih dalam dan likuid.
Namun, masalahnya bukan hanya soal angka. MSCI juga mempertanyakan apakah saham yang diklaim sebagai milik "publik" itu benar-benar dimiliki masyarakat umum, atau justru dikuasai oleh perusahaan-perusahaan cangkang yang terafiliasi dengan pemilik lama (ultimate beneficial owner).
Jika tuntutan transparansi dan perbaikan struktur pasar ini diabaikan, ancaman downgrade bukan isapan jempol belaka.
Halim menilai, apabila lembaga pemeringkat menurunkan status pasar modal Indonesia menjadi Frontier Market (pasar rintisan), dampaknya akan sangat destruktif.
Meskipun reaksi pasar terlihat mendadak, Halim mengungkapkan bahwa sinyal dari MSCI ini sebenarnya sudah diberikan sejak Oktober lalu. Reaksi hebat yang terjadi belakangan ini merupakan akumulasi dari kejengkelan investor terhadap risiko struktural yang tak kunjung dibenahi oleh regulator.
