Berita

Ketua Dewan Pers Prof. Komarudin Hidayat dalam kegiatan Outlook Media 2026 di Hall Dewan Pers, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis 5 Februari 2026. (Foto: RMOL/Ahmad Satryo)

Politik

Ketua Dewan Pers:

Platform Digital Panen Iklan, Media Konvensional Bernasib Miris

KAMIS, 05 FEBRUARI 2026 | 14:48 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Dewan Pers menyoroti ketidakadilan distribusi iklan di platform-platform digital yang mencapai puluhan triliun rupiah selama setahun, sementara industri media konvensional di Indonesia sedang mengalami krisis ekonomi yang berat

Hal itu disampaikan Ketua Dewan Pers, Prof. Kemarin Hidayat, dalam kegiatan Outlook Media 2026 bertajuk "Memandang Masa Depan Media: Sinergi Bisnis, Tren Periklanan, dan Integritas di Era Hiper-Konetivitas", di Hall Dewan Pers, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis 5 Februari 2026.

"Sekarang ini yang dihadapi oleh media massa itu kan satu, terjadinya PHK akibat memang revenue yang menurun. Kedua, banyak sekali kemudian peralihan iklan-iklan itu ke medsos," kata Komarudin.


Selain itu, Komarudin juga mengamati iklan komersial lebih memilih influencer, untuk mem-branding dagangannya ketimbang  media massa. Ironisnya, peraturan terkait pajak digital juga belum jelas.

"Ada beberapa konten kreator yang saya juga tidak tahu gimana pajaknya, gimana itu peraturan pajaknya, banyak sekali itu," kata Komarudin.

Berdasarkan data yang diperolehnya, nilai iklan pada platform-platform digital seperti media sosial, nilainya sangat fantastis.

"Diperkirakan iklan yang beredar tiap tahun itu kurang lebih Rp70 triliun di Indonesia. Sebagian besar itu masuk pada platform yang mengelola, dan media enggak punya daya tawar," kata Komarudin.

Persoalan yang seperti ini, menurut Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta itu, perlu juga untuk dikaji kebenarannya, dan diatasi peraturannya, sehingga kemudian media massa bisa sehat.

Selain itu, Komarudin juga mengusulkan adanya dana bantuan dari pemerintah, untuk mengatasi persoalan ekonomi media massa yang ada di Indonesia.

"Bahkan kami juga sedang memperjuangkan, mengusulkan adanya dana jurnalisme," pungkas Komarudin.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

UPDATE

Muktamar NU Turut Gerakan Ekonomi Masyarakat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:22

Puan Anggap Santai Ocehan Budi Arie soal Percepatan Pemilu

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:11

Ada Angka Favorit Prabowo di Balik Muktamar NU

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:09

Bisnis Makin Kompleks, Profesi PPGA Disiapkan untuk Kelola Risiko Kebijakan dan Politik

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

Prabowo Tiba di Lokasi Muktamar ke-35 NU, Disambut Rais 'Aam hingga Gus Yahya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

LKPP 2025 Kembali Raih WTP ke-10 Sejak 2016, Ini Catatan Purbaya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:54

Menkop Ingin Koperasi dan Pariwisata Kerek Ekonomi Daerah

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

IPW Minta Dugaan Penipuan Rp58,5 Miliar Libatkan Perwira Polri Diuji Profesional

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

KPK Panggil Mantan Pj Bupati Muara Enim Hingga Petinggi Swasta di Kasus Suap Edison

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:46

Jangan Sampai UU Perampasan Aset Buka Celah Penyalahgunaan Wewenang

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:43

Selengkapnya