Berita

Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia, Islah Bahrawi. (Foto: YouTube Akbar Faizal Uncensored)

Publika

Omong Kosong Jokowi Tak Tahu Kasus Kuota Haji

JUMAT, 16 JANUARI 2026 | 04:15 WIB

ISLAH BAHRAWI alias Cak Islah mengamuk di podcast Akbar Faizal Uncensored terkait pentersangkaan Yaqut Cholil Qoumas. Mantan Menteri Agama ini ditersangkakan dalam kasus kuota haji 2024. 

Cak Islah marah, sedih, mau menangis, Gus Yaqut --teman baiknya-- dikriminalisasi KPK. Cak Islah tegas sekali menyebutkan nama Joko Widodo atau Jokowi.

Jokowi tak bisa lepas tangan. Ia harus bicara. Ia tahu dari awal masalah kuota haji ini diberikan Pemerintahan Arab Saudi. 


Omong kosong saja, kalau Jokowi tak tahu apa-apa masalah kuota haji ini. Hanya tipuan kelas tinggi saja, kalau Jokowi tak tahu apa-apa kasus ini. Itu di antara celotehan Cak Islah di hadapan Akbar Faizal.

Bahkan, Cak Islah berani mengatakan bahwa Jokowi lah yang melarang Gus Yaqut agar tak menghadiri rapat Pansus Haji di DPR. 

Gus Yaqut malah ditugaskan ke Prancis, menghadiri acara yang seharusnya dihadiri Menhan Prabowo Subianto.

"Acara Menteri Pertahanan dihadiri Menteri Agama," tanya Cak Islah.

Acara tiga hari, tapi Gus Yaqut berada di Prancis selama 24 hari. Gus Yaqut seperti layang-layang putus. Selama 24 hari tak hanya Prancis, seluruh Eropa mungkin bisa dijajaki. 

Ketidakhadiran Gus Yaqut di DPR sangat merugikan dirinya. Bola liar tak sulit dijinakkan. Menghindar berarti takut, takut berarti ada masalah, ada masalah, terlibat.

Cak Islah marah karena orang yang berjubah agama, tapi korup, yang dulu ditentang Gus Yaqut kini balik kepada dirinya. 

Orang yang menentang Islam garis keras di negeri ini, kini menjadi pesakitan. Orang yang menggaungkan Pancasila harga mati, kini dituduh korupsi. Cak Islah meyakini Gus Yaqut tidak korupsi.

Tidak ditemukan aliran dana. Saat rumah Gus Yaqut digeledah KPK, tak satu pun barang-barang Gus Yaqut yang disita. Hanya paspor untuk pencekalan. 

"KPK dianggap bermain pencitraan seperti biasa," kata Cak Islah. 

KPK juga dianggap orang-orang Jokowi, karena semua dilantik di eranya Jokowi. Gus Yaqut hanyalah sasaran antara. Sasaran sebenarnya Gus Yahya. Ups.

Tapi gaya pembelaan Cak Islah ini lazim dilakukan oleh teman-temannya yang sedang ditangkap KPK. 

Ada orang besar di balik semua ini, tebang pilih, kenapa dia tersangka, sementara yang lain tidak; dikriminalisasi, dikorbankan, dan lain sebagainya. 

Pembuktian KPK akan menjawab, bongkar-bongkaran Gus Yaqut juga sedang ditunggu. Benar-benar ada, atau hanya ilusi.

Erizal
Pemilik Akun Komentar Erizal

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

UPDATE

Konsep Pasar Modern Tak Harus Identik Bangunan Mewah

Selasa, 07 April 2026 | 04:15

Jangan cuma Israel, Preman Kampung di Purwakarta Juga Wajib Dikutuk

Selasa, 07 April 2026 | 04:04

Tukang Ojek Ditembak Penumpang, Motor Dibawa Kabur

Selasa, 07 April 2026 | 03:38

Subsidi BBM Bocor Rp7 Triliun Gegara Kemacetan Jakarta

Selasa, 07 April 2026 | 03:15

KA Bangunkarta Anjlok di Bumiayu, Penumpang Dievakuasi 10 Bus

Selasa, 07 April 2026 | 03:00

Fahira Sodorkan Lima Strategi Pasar Tradisional Jadi Fondasi Jakarta Kota Global

Selasa, 07 April 2026 | 02:25

Waspada Politik Gunting dalam Lipatan di Lingkaran Istana

Selasa, 07 April 2026 | 02:11

Muslim Iran, Berjuanglah untuk Islam

Selasa, 07 April 2026 | 02:07

Viral Mobil Dinas di Kawasan Puncak, Pemprov DKI Minta Maaf

Selasa, 07 April 2026 | 01:36

Seruan Pemakzulan Prabowo Muncul dari Ketakutan Operasi Besar Berantas Korupsi

Selasa, 07 April 2026 | 01:12

Selengkapnya