Berita

Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia, Islah Bahrawi. (Foto: YouTube Akbar Faizal Uncensored)

Publika

Omong Kosong Jokowi Tak Tahu Kasus Kuota Haji

JUMAT, 16 JANUARI 2026 | 04:15 WIB

ISLAH BAHRAWI alias Cak Islah mengamuk di podcast Akbar Faizal Uncensored terkait pentersangkaan Yaqut Cholil Qoumas. Mantan Menteri Agama ini ditersangkakan dalam kasus kuota haji 2024. 

Cak Islah marah, sedih, mau menangis, Gus Yaqut --teman baiknya-- dikriminalisasi KPK. Cak Islah tegas sekali menyebutkan nama Joko Widodo atau Jokowi.

Jokowi tak bisa lepas tangan. Ia harus bicara. Ia tahu dari awal masalah kuota haji ini diberikan Pemerintahan Arab Saudi. 


Omong kosong saja, kalau Jokowi tak tahu apa-apa masalah kuota haji ini. Hanya tipuan kelas tinggi saja, kalau Jokowi tak tahu apa-apa kasus ini. Itu di antara celotehan Cak Islah di hadapan Akbar Faizal.

Bahkan, Cak Islah berani mengatakan bahwa Jokowi lah yang melarang Gus Yaqut agar tak menghadiri rapat Pansus Haji di DPR. 

Gus Yaqut malah ditugaskan ke Prancis, menghadiri acara yang seharusnya dihadiri Menhan Prabowo Subianto.

"Acara Menteri Pertahanan dihadiri Menteri Agama," tanya Cak Islah.

Acara tiga hari, tapi Gus Yaqut berada di Prancis selama 24 hari. Gus Yaqut seperti layang-layang putus. Selama 24 hari tak hanya Prancis, seluruh Eropa mungkin bisa dijajaki. 

Ketidakhadiran Gus Yaqut di DPR sangat merugikan dirinya. Bola liar tak sulit dijinakkan. Menghindar berarti takut, takut berarti ada masalah, ada masalah, terlibat.

Cak Islah marah karena orang yang berjubah agama, tapi korup, yang dulu ditentang Gus Yaqut kini balik kepada dirinya. 

Orang yang menentang Islam garis keras di negeri ini, kini menjadi pesakitan. Orang yang menggaungkan Pancasila harga mati, kini dituduh korupsi. Cak Islah meyakini Gus Yaqut tidak korupsi.

Tidak ditemukan aliran dana. Saat rumah Gus Yaqut digeledah KPK, tak satu pun barang-barang Gus Yaqut yang disita. Hanya paspor untuk pencekalan. 

"KPK dianggap bermain pencitraan seperti biasa," kata Cak Islah. 

KPK juga dianggap orang-orang Jokowi, karena semua dilantik di eranya Jokowi. Gus Yaqut hanyalah sasaran antara. Sasaran sebenarnya Gus Yahya. Ups.

Tapi gaya pembelaan Cak Islah ini lazim dilakukan oleh teman-temannya yang sedang ditangkap KPK. 

Ada orang besar di balik semua ini, tebang pilih, kenapa dia tersangka, sementara yang lain tidak; dikriminalisasi, dikorbankan, dan lain sebagainya. 

Pembuktian KPK akan menjawab, bongkar-bongkaran Gus Yaqut juga sedang ditunggu. Benar-benar ada, atau hanya ilusi.

Erizal
Pemilik Akun Komentar Erizal

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

UPDATE

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Mengejar Halusinasi 2045: Mengapa Ekonomi Hanya Bisa Tegak di Atas Literasi

Senin, 27 April 2026 | 14:15

Penerjemah Bible Dibakar Hidup-hidup pada Zaman Renaisans Eropa

Senin, 27 April 2026 | 14:07

Bitcoin Melaju Mendekati 80.000 Dolar AS

Senin, 27 April 2026 | 14:06

Luar Biasa Kiandra, Start ke-17, Finis Pertama

Senin, 27 April 2026 | 13:59

Digitalisasi dan Green Dentistry, Layanan Kesehatan Gigi yang Minim Limbah

Senin, 27 April 2026 | 13:46

Usul KPK Berpotensi Paksa Capres Harus Kader Parpol

Senin, 27 April 2026 | 13:43

Pemda Didorong Lakukan Creative Financing

Senin, 27 April 2026 | 13:36

Citra Negatif Bahlil di Dalam Negeri Pengaruhi Negosiasi Energi Presiden?

Senin, 27 April 2026 | 13:35

Qodari Respons Isu Dilantik Jadi Kepala Bakom: Itu Hak Prerogatif Presiden

Senin, 27 April 2026 | 13:30

Selengkapnya