Raja Thailand Restui Pembubaran Parlemen

Raja Thailand Maha Vajiralongkorn resmi menyetujui dekrit pembubaran parlemen pada Jumat, 12 Desember 2025, sebagaimana tercantum dalam Lembaran Kerajaan. Dengan keputusan ini, pemerintah harus menggelar pemilu dini dalam waktu 45 hingga 60 hari.

Sehari sebelumnya, Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul mengumumkan bahwa ia “mengembalikan kekuasaan kepada rakyat” dengan langkah membubarkan parlemen lebih cepat dari rencana.

Juru bicara pemerintah, Siripong Angkasakulkiat, menjelaskan bahwa keputusan ini muncul setelah konflik politik dengan Partai Rakyat, kelompok terbesar di parlemen. “Ini terjadi karena kami tidak bisa maju di parlemen,” ujarnya, dikutip dari The Straits Times.

Ia menambahkan bahwa Partai Rakyat mengancam akan mengajukan mosi tidak percaya jika tuntutan mereka tidak dipenuhi.

Natthaphong Ruengpanyawut, pemimpin Partai Rakyat, menuduh partai PM Anutin tidak mematuhi kesepakatan koalisi. “Kami telah mencoba menggunakan suara oposisi untuk mendorong amandemen konstitusi,” ujarnya.

Situasi politik yang memanas ini terjadi bersamaan dengan hari keempat bentrokan bersenjata di perbatasan Thailand-Kamboja, yang telah menewaskan sedikitnya 20 orang dan melukai hampir 200 lainnya. 

Anutin menegaskan bahwa pembubaran parlemen tidak akan memengaruhi operasi militer di wilayah perbatasan yang masih memanas.