Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (PM) Muhaimin Iskandar. (Foto: RMOL/Ahmad Alfian)
Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (PM) menggelar Talkshow Skema Financing untuk Pemberdayaan Masyarakat, Senin, 24 November 2025.
Forum yang dihadiri langsung Menko PM Muhaimin Iskandar serta para narasumber yakni Rektor Universitas Teknologi Bandung, Muchamad Naser, Direktur Utama PT Permodalan Nasional Madani, Arief Mulyadi, VP Stakeholder Management PT Bank Syariah Indonesia, Greget Kalla Buana membahas arah baru pembangunan berbasis pemberdayaan.
Cak Imin dalam sambutannya menegaskan pemerintah tengah mendorong perubahan paradigma pembangunan agar setiap rupiah APBN dan setiap kebijakan memiliki dampak jangka panjang bagi masyarakat, bukan sekadar intervensi sesaat.
“Paradigma pembangunan baru ini berbasis pada keinginan agar setiap rupiah yang ada di APBN keluar, atau setiap kebijakan baik pemerintah maupun swasta, berdampak kepada jangka panjang,” ujarnya.
Menurutnya, paradigma tersebut telah mulai mengubah pola pikir baik di tingkat nasional maupun daerah selama satu tahun terakhir.
Kini Kemenko PM memasuki tahap berikutnya, yakni memperkuat aspek pembiayaan dalam proses pemberdayaan masyarakat.
Ia mengungkapkan bahwa pihaknya menemukan pola baru pembiayaan APBN yang lebih efektif melalui pelatihan peningkatan kapasitas warga, bukan sekadar penyaluran bantuan sosial.
“Pembiayaan melalui APBN untuk melatih kapasitas warga jauh lebih efektif, berjangka panjang dan menengah, dibanding berbasis bantuan sosial,” tutur Muhaimin.
Salah satu yang kini tengah digarap adalah program pelatihan cepat untuk kelompok masyarakat kelas menengah bawah. Dengan model pelatihan terstruktur dan penempatan kerja yang lebih cepat, pemerintah menilai program itu dapat berdampak langsung terhadap pengurangan beban APBN.
Cak Imin lantas mengajak seluruh pihak untuk memikirkan lebih detail skema pembiayaan baru, sebab terdapat banyak sumber anggaran di luar APBN yang dapat dimaksimalkan.
Ketua Umum PKB itu menyinggung strategi ekonomi nasional yang baru diluncurkan, menyoroti kenyataan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5 persen yang stabil selama bertahun-tahun belum secara signifikan mengangkat kesejahteraan masyarakat kecil.
“Pertumbuhan ini positif secara makro, tapi secara mikro tidak memiliki dampak signifikan bagi kesejahteraan,” ucapnya.
Banyak pekerja informal, lanjutnya, tidak mendapatkan hak-hak sebagai pekerja sesungguhnya. Karena itu, pemerintah mendorong mereka naik kelas menuju pekerjaan formal melalui perencanaan pendidikan dan vokasi yang lebih serius.
“Bangsa kita tidak memiliki strategi vokasi yang tepat. Bahkan membahas saja tidak. Setahun terakhir ini barulah ada diskusi vokasi di pemerintah. Ini fakta agar kita belajar,” tegasnya.
Menurutnya, perencanaan pendidikan harus menyatu dengan perencanaan pembiayaan. Hal itu terutama penting di jenjang sekolah menengah atas, untuk memastikan lulusan memiliki keterampilan yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja.
Tujuan akhirnya jelas mengurangi jumlah pengangguran terselubung yang selama ini menjadi persoalan serius dari satu pemerintahan ke pemerintahan lain.
“Pendidikan kita harus tidak lagi menghasilkan pengangguran terselubung, yang jumlahnya besar. Pengangguran terselubung ini adalah penyakit setiap rezim pemerintahan, kata Pak Presiden,” tutupnya.
