Berita

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan (Foto:NDTV)

Dunia

Australia Mundur, Turki Siap Gelar COP31 di Antalya

KAMIS, 20 NOVEMBER 2025 | 14:15 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

KTT iklim COP31 pada 2026 diperkirakan akan digelar di Turki setelah Australia memilih mundur dari persaingan menjadi tuan rumah. 

Kesepakatan dicapai melalui proses negosiasi di COP30 yang tengah berlangsung di Belem, Brasil, dengan Turki mengusulkan kota Antalya sebagai lokasi utama penyelenggaraan.

Di bawah aturan PBB, hak menjadi tuan rumah COP31 berada pada kelompok negara Eropa Barat, Australia, dan sejumlah negara lain. 


Awalnya, kedua negara bersikeras mempertahankan kandidat masing-masing hingga akhirnya Australia sepakat mendukung Turki. Sebagai imbalannya, menteri lingkungan Australia akan menjabat sebagai presiden COP31. 

“Hasil ini luar biasa,” ujar Perdana Menteri Australia Anthony Albanese, seperti dimuat ABC News, Kamis, 20 November 2025.

Rencana terbaru mencakup penyelenggaraan pertemuan pra-COP di salah satu negara Pasifik, sementara acara utama berlangsung di Antalya. 

Menteri Iklim Australia Chris Bowen akan memimpin jalannya negosiasi sebagai presiden COP31.

“Proses ini berjalan dengan konsensus. Jika ada satu keberatan, COP otomatis dipindahkan ke Bonn,” jelas Bowen di Belém. 

Bowen juga menegaskan bahwa kepresidenan COP tidak akan terhambat meski tidak berasal dari negara tuan rumah. 

“Sebagai presiden COP, saya akan memiliki seluruh kewenangan: mengelola negosiasi, menunjuk fasilitator, menyiapkan draft teks, hingga mengeluarkan keputusan akhir,” ujarnya. 

Ia memastikan Turki akan menunjuk presiden penyelenggara yang bertanggung jawab mengatur logistik dan agenda acara.

Namun keputusan itu tidak sepenuhnya disambut baik oleh negara-negara Pasifik. Menteri Luar Negeri Papua Nugini Justin Tkatchenko mengaku tidak senang dan kecewa hasilnya seperti ini.

Pemimpin Kepulauan Solomon Jeremiah Manele sebelumnya juga menyatakan bahwa ia akan kecewa bila Australia gagal menjadi tuan rumah ajang tersebut.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Kasus Viral Foto AI di Kalisari Cermin Lemahnya Pengawasan Aparatur

Rabu, 08 April 2026 | 00:14

MSP Raih Penghargaan Proper Emas dan Green Leadership Proper dari KLH

Rabu, 08 April 2026 | 00:04

Polri Ungkap Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi, Kerugian Capai Rp1,26 Triliun

Selasa, 07 April 2026 | 23:27

Pengawasan Hutan Diperketat Antisipasi El Nino Ekstrem

Selasa, 07 April 2026 | 23:10

Demokrasi seharusnya Mengoreksi, bukan Meruntuhkan Legitimasi Negara

Selasa, 07 April 2026 | 23:00

HKTI Beri Pendampingan Peternak Lokal yang Dirugikan Perusahaan Besar

Selasa, 07 April 2026 | 22:58

Pulihkan Situasi Halmahera Tengah, Masyarakat Diminta Dukung TNI-Polri

Selasa, 07 April 2026 | 22:33

Dony Oskaria: 15 BUMN Logistik Digabung Bulan Depan

Selasa, 07 April 2026 | 22:19

GREAT Institute Dorong Prabowo Reshuffle 50 Persen Menteri di Kabinet

Selasa, 07 April 2026 | 21:59

Menko Yusril soal Kasasi Delpedro Dkk: Bisa Saja MA Putus NO

Selasa, 07 April 2026 | 21:42

Selengkapnya