Berita

Wamekumham era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Denny Indrayana. (Foto: Tangkapan layar)

Politik

Denny Indrayana: Jokowi Perusak Konstitusi dan Demokrasi

RABU, 19 NOVEMBER 2025 | 02:23 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Alasan utama mantan Presiden Joko Widodo alias Jokowi menolak memperlihatkan ijazah aslinya hanya dia yang bisa menjawabnya.

Demikian dikatakan Wamekumham era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Denny Indrayana dikutip dari akun Facebook pribadinya, Rabu 19 November 2025.

"Yang pasti terkait masalah ijazah, Hakim Konstitusi Arsul Sani sudah menunjukkan kadar kenegarawanannya, sedang Jokowi makin menunjukkan sikap aslinya yang cawe-cawe merusak konstitusi dan demokrasi," kata Denny.


Menurut Denny, sikap Jokowi tersebut sangat menyedihkan, karena sejarah akan mencatat bahwa Indonesia memiliki mantan presiden yang bukan negarawan. 

"Negarawan itu meletakkan kepentingan bangsa di atas kepentingan apa pun. Apalagi meletakkan kepentingan pribadi dan keluarga di atas kepentingan bangsa dan negara," kata Denny.

Denny melanjutkan bahwa masalah tidak berhenti di Jokowi saja, karena saat ini anak sulungnya, Gibran Rakabuming Raka sedang menjabat Wapres. 

"Gibran sosok yang problematik secara etikabilitas dan intelektualitas," pungkas Denny.

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

Jokowi Dalangi Operasi Politik Pertahankan Wapres Gibran

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:14

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Pejabat BNPB juga Korupsi Pengadaan HT Penanganan Karhutla

Senin, 19 Oktober 2026 | 03:37

Status MSCI Bukan Tanda Kiamat

Senin, 19 Oktober 2026 | 03:21

Penguatan Ekosistem Dagang RI Didorong Tembus 5 Besar Ekonomi Dunia

Senin, 19 Oktober 2026 | 03:06

Mengenal Ahmad Luthfi Auditor BPK yang Minta Jatah Rp600 Juta

Senin, 19 Oktober 2026 | 02:37

Mantan Kadivhubinter Polri Napoleon Bonaparte Meninggal Dunia, Polri Sampaikan Duka Cita

Senin, 19 Oktober 2026 | 02:17

MSCI Pertanyakan Pasar RI, BEI Harus Buktikan Pengawasan Bekerja

Senin, 19 Oktober 2026 | 02:06

Fahira: Mimpi dan Cita-cita Tak Boleh Dibatasi Kondisi Ekonomi

Senin, 19 Oktober 2026 | 01:35

Polisi Tembak Polisi di Markas Ditpolairud Pondok Cabe, Pelaku Ditahan

Senin, 19 Oktober 2026 | 01:15

Selengkapnya