Berita

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto. (Foto: RMOL/Alifia Dwi Ramandhita)

Bisnis

Pemerintah Siapkan Anggaran KUR Rp300 Triliun, Bunga Flat 6 Persen

SENIN, 17 NOVEMBER 2025 | 23:16 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Pemerintah menyiapkan skema baru Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk tahun 2026 dengan anggaran jumbo dan aturan yang lebih longgar. 

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan alokasi KUR tahun depan mencapai Rp300 triliun dengan bunga flat enam persen per tahun.

"Total anggaran yang disiapkan adalah Rp300 triliun. Kemudian bunganya fix 6 persen,” kata Airlangga saat ditemui di kantornya, Jakarta, Senin 17 November 2025.


Airlangga menyampaikan bahwa pemerintah juga menghapus batas maksimal pengajuan KUR. Selama ini sektor produksi hanya boleh mengajukan empat kali dan sektor perdagangan dua kali. Namun saat ini, aturan tersebut tidak akan berlaku lagi.

“Dalam regulasi ke depan, dengan situasi perekonomian saat sekarang, kita tetapkan single tarif yaitu 6 persen. Untuk sektor produksi, pertanian, perdagangan untuk ekspor itu tidak dibatasi, jadi bisa terus ditarik kembali,” kata Airlangga.

Pemerintah, kata Airlangga tetap melanjutkan dukungan KUR untuk mekanisasi pertanian (alsintan) serta pembiayaan investasi bagi industri padat karya. 

Airlangga menugaskan Kementerian Perindustrian dan Kementerian UMKM untuk dapat mempercepat penyaluran di kedua sektor tersebut.

Airlangga juga menyinggung skema KUR yang terintegrasi dengan Kredit Program Perumahan (KPP). Skema yang baru berjalan dua bulan itu akan terus didorong, dengan alokasi anggaran khusus mencapai Rp130 triliun.

“Angka Rp300 triliun itu tidak termasuk Rp130 triliun yang perumahan. Jadi ini nantinya akan menjadi on top, tahap awal yang kita harapkan bisa diselesaikan dalam Q1 itu sekitar targetnya Rp28 triliun,” demikian Airlangga.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Keterlambatan Klarifikasi Eggi Sudjana Memicu Fitnah Publik

Kamis, 15 Januari 2026 | 02:10

DPRD DKI Sahkan Dua Ranperda

Kamis, 15 Januari 2026 | 02:05

Tak Ada Kompromi dengan Jokowi Sebelum Ijazah Palsu Terbongkar

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:37

Pernyataan Oegroseno soal Ijazah Jokowi Bukan Keterangan Sembarangan

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:22

Bongkar Tiang Monorel

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:00

Gus Yaqut, dari Sinar Gemilang hingga Berlabel Tersangka

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:44

IPC Terminal Peti Kemas Bukukan Kinerja 3,6 Juta TEUs

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:34

Jokowi vs Anies: Operasi Pengalihan Isu, Politik Penghancuran Karakter, dan Kebuntuan Narasi Ijazah

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:03

Eggi Sudjana dan Jokowi Saling Puji Hebat

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:41

Ketidakpastian Hukum di Sektor Energi Jadi Ancaman Nyata bagi Keuangan Negara

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:39

Selengkapnya