Berita

Presiden AS Donald Trump (Foto: Reuters)

Dunia

Mengaku Salah Soal Video, BBC Resmi Minta Maaf ke Donald Trump

JUMAT, 14 NOVEMBER 2025 | 07:31 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

BBC resmi meminta maaf kepada Presiden AS Donald Trump setelah sebuah dokumenter menayangkan pidatonya dalam bentuk suntingan yang dianggap menyesatkan. 

Ketua BBC, Samir Shah, mengirim surat ke Gedung Putih untuk menjelaskan bahwa penggabungan beberapa bagian pidato Trump pada 6 Januari 2021 telah menimbulkan kesan keliru.

Dalam pernyataannya, BBC mengakui bahwa editan tersebut membuat potongan pidato yang terpisah hampir satu jam terlihat seperti satu rangkaian utuh. Akibatnya, muncul kesan seolah Trump menyerukan tindakan keras secara langsung. 


“Suntingan kami secara tidak sengaja menciptakan kesan keliru,” tulis BBC dalam pernyataannya, dikutip dari Associated Press, Jumat 14 November 2025.

Trump sebelumnya menuntut permintaan maaf dan mengancam menggugat BBC sebesar 1 miliar Dolar AS.

Kontroversi ini bersumber dari dokumenter BBC Panorama berjudul “Trump: Kesempatan Kedua?” yang diproduksi menjelang Pilpres AS 2024. Dalam proses penyuntingan, pihak ketiga menggabungkan tiga kutipan dari dua bagian pidato berbeda hingga terdengar seperti Trump menyerukan pendukungnya untuk “berjuang mati-matian” dan berbaris bersamanya. Bagian di mana ia meminta aksi damai tidak ikut ditampilkan.

Skandal ini mengguncang internal lembaga penyiaran Inggris tersebut. Direktur Jenderal Tim Davie dan Kepala Berita Deborah Turness mundur dari jabatannya. Davie menyebut kejadian ini merusak kepercayaan publik dan menegaskan bahwa sebagai pemimpin redaksi tertinggi, tanggung jawab ada di tangannya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Kasus Viral Foto AI di Kalisari Cermin Lemahnya Pengawasan Aparatur

Rabu, 08 April 2026 | 00:14

MSP Raih Penghargaan Proper Emas dan Green Leadership Proper dari KLH

Rabu, 08 April 2026 | 00:04

Polri Ungkap Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi, Kerugian Capai Rp1,26 Triliun

Selasa, 07 April 2026 | 23:27

Pengawasan Hutan Diperketat Antisipasi El Nino Ekstrem

Selasa, 07 April 2026 | 23:10

Demokrasi seharusnya Mengoreksi, bukan Meruntuhkan Legitimasi Negara

Selasa, 07 April 2026 | 23:00

HKTI Beri Pendampingan Peternak Lokal yang Dirugikan Perusahaan Besar

Selasa, 07 April 2026 | 22:58

Pulihkan Situasi Halmahera Tengah, Masyarakat Diminta Dukung TNI-Polri

Selasa, 07 April 2026 | 22:33

Dony Oskaria: 15 BUMN Logistik Digabung Bulan Depan

Selasa, 07 April 2026 | 22:19

GREAT Institute Dorong Prabowo Reshuffle 50 Persen Menteri di Kabinet

Selasa, 07 April 2026 | 21:59

Menko Yusril soal Kasasi Delpedro Dkk: Bisa Saja MA Putus NO

Selasa, 07 April 2026 | 21:42

Selengkapnya