Berita

Presiden AS Donald Trump (Foto: Reuters)

Dunia

Trump Boikot KTT G20 di Afrika Selatan

MINGGU, 09 NOVEMBER 2025 | 08:22 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Pemerintah Amerika Serikat resmi memutuskan untuk tidak mengirimkan pejabat mana pun ke Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Afrika Selatan tahun ini. 

Presiden Donald Trump menyebut keputusan itu diambil setelah ia kembali mengklaim bahwa petani keturunan Afrikaner di negara tersebut mengalami pembunuhan dan penyitaan lahan secara ilegal.

Sebelumnya, Trump telah memastikan dirinya tidak hadir dan menugaskan Wakil Presiden JD Vance sebagai pengganti. Namun, seorang sumber yang mengetahui rencana perjalanan Vance mengatakan bahwa sang wakil presiden juga batal berangkat. 


“Adalah aib total bahwa G20 akan digelar di Afrika Selatan. Afrikaner sedang dibunuh dan disembelih, dan tanah serta pertanian mereka dirampas secara ilegal,” tulis Trump di Truth Social, seperti dikutip dari AFP, Minggu, 9 November 2025. 

“Tidak ada pejabat pemerintah AS yang akan hadir selama pelanggaran HAM ini berlanjut," tambahnya. 

Kementerian Luar Negeri Afrika Selatan menanggapi pernyataan Trump sebagai hal yang “disayangkan”, sekaligus menegaskan kesiapan mereka menjadi tuan rumah KTT G20. 

“Penggambaran Afrikaner sebagai kelompok yang sepenuhnya berkulit putih tidak sesuai sejarah. Selain itu, klaim bahwa komunitas ini mengalami penganiayaan tidak ditopang oleh fakta,” demikian bunyi pernyataan resmi.

Pemerintah Afrika Selatan juga menegaskan bahwa tuduhan diskriminasi terhadap warga keturunan Afrikaner tidak berdasar. 

Mereka menyebut bahwa secara umum kelompok kulit putih di negara itu masih memiliki standar hidup yang lebih tinggi dibanding warga kulit hitam, meski apartheid telah berakhir lebih dari tiga dekade.

Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa menambahkan bahwa ia pernah menyampaikan langsung kepada Trump bahwa informasi mengenai dugaan kekerasan terstruktur terhadap Afrikaner adalah sepenuhnya salah. 

Meski begitu, pemerintahan Trump tetap mempertahankan kritiknya terhadap pemerintah Pretoria.

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

UPDATE

Elite NU Harus Setop Jadikan Warga Nahdliyin Objek Politik Praktis

Rabu, 02 September 2026 | 01:48

Gus Alex Pernah Setor Pansus Haji DPR Lewat Teman Nusron Wahid, Segini Besarnya

Rabu, 02 September 2026 | 01:21

Raja Juli: Presiden Prabowo Pemimpin Tegas dalam Atasi Karhutla

Rabu, 02 September 2026 | 01:02

Setoran ke Ditjen Imigrasi Didalami KPK Lewat Pemeriksaan Staf KJRI Kuching

Rabu, 02 September 2026 | 00:47

Skema BLU Berisiko Tambah Beban Birokrasi Tata Kelola Sektor Energi

Rabu, 02 September 2026 | 00:23

Harga Pertamax Green 95 Disesuaikan dan Mulai Berlaku 2 September 2026

Rabu, 02 September 2026 | 00:01

Menko Polkam Ajak Seluruh Sektor Serius Tangkal DFK di Medsos

Selasa, 01 September 2026 | 23:40

BP Batam Pilih Tak Bergantung dengan APBN

Selasa, 01 September 2026 | 23:18

Lobi Fuad Hasan Masyhur Berujung Persetujuan Jokowi soal Tambahan Kuota Haji 2022

Selasa, 01 September 2026 | 23:15

Dua Tahun Kabinet Merah Putih, Sandiaga Uno Dinilai Layak Masuk Kabinet

Selasa, 01 September 2026 | 22:29

Selengkapnya