Berita

Presiden AS Donald Trump (Foto: Reuters)

Dunia

Trump Boikot KTT G20 di Afrika Selatan

MINGGU, 09 NOVEMBER 2025 | 08:22 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Pemerintah Amerika Serikat resmi memutuskan untuk tidak mengirimkan pejabat mana pun ke Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Afrika Selatan tahun ini. 

Presiden Donald Trump menyebut keputusan itu diambil setelah ia kembali mengklaim bahwa petani keturunan Afrikaner di negara tersebut mengalami pembunuhan dan penyitaan lahan secara ilegal.

Sebelumnya, Trump telah memastikan dirinya tidak hadir dan menugaskan Wakil Presiden JD Vance sebagai pengganti. Namun, seorang sumber yang mengetahui rencana perjalanan Vance mengatakan bahwa sang wakil presiden juga batal berangkat. 


“Adalah aib total bahwa G20 akan digelar di Afrika Selatan. Afrikaner sedang dibunuh dan disembelih, dan tanah serta pertanian mereka dirampas secara ilegal,” tulis Trump di Truth Social, seperti dikutip dari AFP, Minggu, 9 November 2025. 

“Tidak ada pejabat pemerintah AS yang akan hadir selama pelanggaran HAM ini berlanjut," tambahnya. 

Kementerian Luar Negeri Afrika Selatan menanggapi pernyataan Trump sebagai hal yang “disayangkan”, sekaligus menegaskan kesiapan mereka menjadi tuan rumah KTT G20. 

“Penggambaran Afrikaner sebagai kelompok yang sepenuhnya berkulit putih tidak sesuai sejarah. Selain itu, klaim bahwa komunitas ini mengalami penganiayaan tidak ditopang oleh fakta,” demikian bunyi pernyataan resmi.

Pemerintah Afrika Selatan juga menegaskan bahwa tuduhan diskriminasi terhadap warga keturunan Afrikaner tidak berdasar. 

Mereka menyebut bahwa secara umum kelompok kulit putih di negara itu masih memiliki standar hidup yang lebih tinggi dibanding warga kulit hitam, meski apartheid telah berakhir lebih dari tiga dekade.

Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa menambahkan bahwa ia pernah menyampaikan langsung kepada Trump bahwa informasi mengenai dugaan kekerasan terstruktur terhadap Afrikaner adalah sepenuhnya salah. 

Meski begitu, pemerintahan Trump tetap mempertahankan kritiknya terhadap pemerintah Pretoria.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

RUU Perampasan Aset Diusulkan Ganti Nama, Berikut Nomenklaturnya

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:07

Purbaya Sudah Cairkan Rp20,5 Triliun ke 490 Pemda buat Gaji PPPK

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:52

Koperasi Jadi Kunci Hilirisasi Sawit dan Penguatan Daya Tawar Petani

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:50

Songs for Sumatera-Human Initiative Pulihkan Fasilitas MIN 4 Aceh Tamiang

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:38

Subsidi Pertalite Bocor, Kelompok Kaya Masih Nikmati Kucuran Negara

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:32

Pengacara Gus Yaqut Bongkar Duduk Persoalan Pembagian Kuota Haji Tambahan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:16

Usai Bertemu Purbaya, Bahlil Bakal Perketat Orang Kaya yang Pakai Pertalite

Selasa, 11 Agustus 2026 | 18:58

12 Saksi Diperiksa, Sekretaris Kepala BGN Ikut Terseret Kasus MBG

Selasa, 11 Agustus 2026 | 18:46

Rudy Tanoe Irit Bicara soal Korupsi Penyaluran Bansos Usai Diperiksa KPK 4,5 Jam

Selasa, 11 Agustus 2026 | 18:42

Selengkapnya