Berita

Presiden AS Donald Trump (Foto: Reuters)

Dunia

Trump Boikot KTT G20 di Afrika Selatan

MINGGU, 09 NOVEMBER 2025 | 08:22 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Pemerintah Amerika Serikat resmi memutuskan untuk tidak mengirimkan pejabat mana pun ke Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Afrika Selatan tahun ini. 

Presiden Donald Trump menyebut keputusan itu diambil setelah ia kembali mengklaim bahwa petani keturunan Afrikaner di negara tersebut mengalami pembunuhan dan penyitaan lahan secara ilegal.

Sebelumnya, Trump telah memastikan dirinya tidak hadir dan menugaskan Wakil Presiden JD Vance sebagai pengganti. Namun, seorang sumber yang mengetahui rencana perjalanan Vance mengatakan bahwa sang wakil presiden juga batal berangkat. 


“Adalah aib total bahwa G20 akan digelar di Afrika Selatan. Afrikaner sedang dibunuh dan disembelih, dan tanah serta pertanian mereka dirampas secara ilegal,” tulis Trump di Truth Social, seperti dikutip dari AFP, Minggu, 9 November 2025. 

“Tidak ada pejabat pemerintah AS yang akan hadir selama pelanggaran HAM ini berlanjut," tambahnya. 

Kementerian Luar Negeri Afrika Selatan menanggapi pernyataan Trump sebagai hal yang “disayangkan”, sekaligus menegaskan kesiapan mereka menjadi tuan rumah KTT G20. 

“Penggambaran Afrikaner sebagai kelompok yang sepenuhnya berkulit putih tidak sesuai sejarah. Selain itu, klaim bahwa komunitas ini mengalami penganiayaan tidak ditopang oleh fakta,” demikian bunyi pernyataan resmi.

Pemerintah Afrika Selatan juga menegaskan bahwa tuduhan diskriminasi terhadap warga keturunan Afrikaner tidak berdasar. 

Mereka menyebut bahwa secara umum kelompok kulit putih di negara itu masih memiliki standar hidup yang lebih tinggi dibanding warga kulit hitam, meski apartheid telah berakhir lebih dari tiga dekade.

Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa menambahkan bahwa ia pernah menyampaikan langsung kepada Trump bahwa informasi mengenai dugaan kekerasan terstruktur terhadap Afrikaner adalah sepenuhnya salah. 

Meski begitu, pemerintahan Trump tetap mempertahankan kritiknya terhadap pemerintah Pretoria.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

KPK Amankan Dokumen dan BBE saat Geledah Kantor Dinas Perkim Pemkot Madiun

Rabu, 28 Januari 2026 | 11:15

UPDATE

TNI AU Bersama RCAF Kupas Konsep Keselamatan Penerbang

Rabu, 04 Februari 2026 | 02:04

Jokowi Dianggap Justru Bikin Pengaruh Buruk Bagi PSI

Rabu, 04 Februari 2026 | 01:45

Besok Jumat Pandji Diperiksa Polisi soal Materi Mens Rea

Rabu, 04 Februari 2026 | 01:28

Penguatan Bawaslu dan KPU Mendesak untuk Pemilu 2029

Rabu, 04 Februari 2026 | 01:17

Musorprov Ke-XIII KONI DKI Diharapkan Berjalan Tertib dan Lancar

Rabu, 04 Februari 2026 | 00:56

Polisi Tetapkan Empat Tersangka Penganiaya Banser, Termasuk Habib Bahar

Rabu, 04 Februari 2026 | 00:41

DPR Minta KKP Bantu VMS ke Nelayan Demi Genjot PNBP

Rabu, 04 Februari 2026 | 00:17

Kejagung Harus Usut Tuntas Tipihut Era Siti Nurbaya

Selasa, 03 Februari 2026 | 23:49

Begini Alur Terbitnya Red Notice Riza Chalid dari Interpol

Selasa, 03 Februari 2026 | 23:25

Penerapan Notaris Siber Tak Optimal Gegara Terganjal Regulasi

Selasa, 03 Februari 2026 | 23:11

Selengkapnya