Berita

Presiden AS Donald Trump (Foto: Reuters)

Dunia

Trump Boikot KTT G20 di Afrika Selatan

MINGGU, 09 NOVEMBER 2025 | 08:22 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Pemerintah Amerika Serikat resmi memutuskan untuk tidak mengirimkan pejabat mana pun ke Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Afrika Selatan tahun ini. 

Presiden Donald Trump menyebut keputusan itu diambil setelah ia kembali mengklaim bahwa petani keturunan Afrikaner di negara tersebut mengalami pembunuhan dan penyitaan lahan secara ilegal.

Sebelumnya, Trump telah memastikan dirinya tidak hadir dan menugaskan Wakil Presiden JD Vance sebagai pengganti. Namun, seorang sumber yang mengetahui rencana perjalanan Vance mengatakan bahwa sang wakil presiden juga batal berangkat. 


“Adalah aib total bahwa G20 akan digelar di Afrika Selatan. Afrikaner sedang dibunuh dan disembelih, dan tanah serta pertanian mereka dirampas secara ilegal,” tulis Trump di Truth Social, seperti dikutip dari AFP, Minggu, 9 November 2025. 

“Tidak ada pejabat pemerintah AS yang akan hadir selama pelanggaran HAM ini berlanjut," tambahnya. 

Kementerian Luar Negeri Afrika Selatan menanggapi pernyataan Trump sebagai hal yang “disayangkan”, sekaligus menegaskan kesiapan mereka menjadi tuan rumah KTT G20. 

“Penggambaran Afrikaner sebagai kelompok yang sepenuhnya berkulit putih tidak sesuai sejarah. Selain itu, klaim bahwa komunitas ini mengalami penganiayaan tidak ditopang oleh fakta,” demikian bunyi pernyataan resmi.

Pemerintah Afrika Selatan juga menegaskan bahwa tuduhan diskriminasi terhadap warga keturunan Afrikaner tidak berdasar. 

Mereka menyebut bahwa secara umum kelompok kulit putih di negara itu masih memiliki standar hidup yang lebih tinggi dibanding warga kulit hitam, meski apartheid telah berakhir lebih dari tiga dekade.

Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa menambahkan bahwa ia pernah menyampaikan langsung kepada Trump bahwa informasi mengenai dugaan kekerasan terstruktur terhadap Afrikaner adalah sepenuhnya salah. 

Meski begitu, pemerintahan Trump tetap mempertahankan kritiknya terhadap pemerintah Pretoria.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

Pengusaha Keberatan Masa Kerja Karyawan Kontrak Dipangkas jadi Empat Tahun

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:20

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

UPDATE

Mantan Menpora Dito Ariotedjo Hadir Bersama Habib Jindan di Safari Sholawat Lombok

Senin, 12 Oktober 2026 | 22:08

PLN Siapkan Integrasi EBT PLTP Wayang Windu Unit 3 ke Sistem Kelistrikan Jabar

Senin, 12 Oktober 2026 | 21:54

Gaduh Dugaan Aturan Selundupan, Doli Sentil Hasyim: Jabatan Komisaris Hadiah dari Siapa?

Senin, 12 Oktober 2026 | 21:44

Sertijab Menlu, Arrmanatha Tegaskan Arah Polugri Indonesia Tidak Berubah

Senin, 12 Oktober 2026 | 21:28

Kades Ciangsana Bakal Mediasi Polemik Bangunan 480 Meter Persegi di Coatesville

Senin, 12 Oktober 2026 | 21:07

Bank Jakarta dan PAM Jaya akan Melantai di Bursa, Ini Respons Senator Fahira

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:37

Berat Langkah IHSG Kembali ke 9.000, Saham Konglo Tak Akan Bangkit?

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:28

Danantara Diandalkan Pacu Pertumbuhan Ekonomi 7 Persen

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:22

AMDK dan Komoditas Mamin Harus Dikecualikan dalam Pelarangan Truk Sumbu 3

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:21

Komisi II Buka Peluang RDP Bahas Putusan MK pada Gibran

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:02

Selengkapnya