Berita

Peserta didik menikmati MBG. (Foto: BGN)

Politik

Tak Perlu Impor, Produk Lokal Siap Jadi Tulang Punggung Program MBG

KAMIS, 06 NOVEMBER 2025 | 13:03 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Permintaan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar, agar tidak menggunakan barang impor dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG), didukung Anggota Komisi VII DPR RI Siti Mukaromah.

“Ini langkah konkret untuk memperkuat rantai ekonomi domestik dan mendorong penggunaan produk lokal,” ujar Siti Mukaromah, Kamis, 6 November 2025.

Ia mengatakan, program MBG tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan gizi anak, tetapi juga berpotensi menjadi penggerak ekonomi masyarakat. 


Bila konsisten menggunakan produk dalam negeri, dampaknya dinilai dapat dirasakan langsung oleh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Ning Ema-sapaan akrab Siti Mukaromah mencontohkan sejumlah kebutuhan dalam program MBG yang dapat dipenuhi oleh produk lokal, seperti wadah makanan, tray, sendok, serbet, dan perlengkapan lainnya. 

“Jadi harapan agar program MBG melahirkan multiplier effect dalam mengerahkan roda pertumbuhan ekonomi bisa terwujud,” katanya.

Legislator asal Jawa Tengah itu menambahkan, kualitas produk lokal tidak kalah dengan barang impor. Namun, dukungan kebijakan dan keberpihakan pasar masih perlu diperkuat. Pelarangan barang impor dalam program MBG disebutnya dapat menjadi momentum untuk meningkatkan daya saing produk lokal sekaligus memperluas pasar UMKM.

“Program MBG seharusnya tidak hanya berfokus pada peningkatan gizi anak-anak, tetapi juga menjadi instrumen pemerataan ekonomi. Perputaran uang dari program ini sebaiknya tetap berada di dalam negeri agar manfaatnya dirasakan langsung oleh rakyat,” tandasnya.

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Kembali Bongkar Peran Dirjen Bea Cukai dalam Skandal Suap Blueray Cargo

Kamis, 27 Agustus 2026 | 01:46

UPDATE

Elite NU Harus Setop Jadikan Warga Nahdliyin Objek Politik Praktis

Rabu, 02 September 2026 | 01:48

Gus Alex Pernah Setor Pansus Haji DPR Lewat Teman Nusron Wahid, Segini Besarnya

Rabu, 02 September 2026 | 01:21

Raja Juli: Presiden Prabowo Pemimpin Tegas dalam Atasi Karhutla

Rabu, 02 September 2026 | 01:02

Setoran ke Ditjen Imigrasi Didalami KPK Lewat Pemeriksaan Staf KJRI Kuching

Rabu, 02 September 2026 | 00:47

Skema BLU Berisiko Tambah Beban Birokrasi Tata Kelola Sektor Energi

Rabu, 02 September 2026 | 00:23

Harga Pertamax Green 95 Disesuaikan dan Mulai Berlaku 2 September 2026

Rabu, 02 September 2026 | 00:01

Menko Polkam Ajak Seluruh Sektor Serius Tangkal DFK di Medsos

Selasa, 01 September 2026 | 23:40

BP Batam Pilih Tak Bergantung dengan APBN

Selasa, 01 September 2026 | 23:18

Lobi Fuad Hasan Masyhur Berujung Persetujuan Jokowi soal Tambahan Kuota Haji 2022

Selasa, 01 September 2026 | 23:15

Dua Tahun Kabinet Merah Putih, Sandiaga Uno Dinilai Layak Masuk Kabinet

Selasa, 01 September 2026 | 22:29

Selengkapnya