Berita

Audiensi Komunitas Muda Madura (Kamura) dengan kepala daerah di Madura terkait sosialisasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tembakau. (Foto: Dokumentasi Kamura)

Bisnis

Fondasi Ilmiah KEK Tembakau Didukung Seluruh Kepala Daerah Madura

RABU, 05 NOVEMBER 2025 | 21:01 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Komunitas Muda Madura (Kamura) tengah merumuskan naskah akademik Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tembakau Madura sebagai landasan ilmiah dan strategis dalam memperjuangkan kemandirian ekonomi Madura berbasis industri tembakau rakyat

Langkah ini disambut positif oleh para kepala daerah di empat kabupaten Madura yakini Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep. Mereka menilai inisiatif tersebut sebagai arah baru pembangunan ekonomi Madura dari desa, oleh rakyat, dan untuk kesejahteraan petani.

Ketua Penyusunan Naskah Akademik KEK Tembakau Madura, Subairi Muzakki, menjelaskan bahwa proses penyusunan ini dilakukan secara ilmiah dan partisipatif.


“Kami melakukan penelitian kualitatif dan kuantitatif, turun langsung ke lapangan, mewawancarai petani, pemilik pabrik, pedagang, dan berbagai pemangku kepentingan. Tujuannya satu: membangun peta jalan ekonomi Madura yang berbasis keadilan, data, dan pengalaman hidup masyarakat sendiri,” ujar Subairi Muzakki dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Rabu, 5 November 2025.

Menurutnya, tim riset Kamura telah menyelesaikan survei kepada ratusan petani di empat kabupaten, melakukan in-depth interview dengan pedagang, tengkulak, dan pelaku usaha rokok rakyat.

“Melalui penelitian ini, Kamura berupaya menghadirkan basis ilmiah dan moral bagi kebijakan pembangunan ekonomi Madura yang adil dan berkelanjutan, di mana tembakau diposisikan bukan sekadar komoditas fiskal, tetapi sebagai basis kemandirian, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan petani,” katanya.
 
Semua Kepala Daerah Mendukung

Langkah tersebut mendapat dukungan dari semua kepala daerah di empat kabupaten Madura. Bupati Sumenep, H. Achmad Fauzi Wongsojudo saat audiensi dengan tim Kamura tegas menyatakan dukungan daerah terhadap gagasan besar ini. Dalam pertemuan di Rumah Dinas Bupati itu, Fauzi menegaskan pentingnya memperbaiki tata kelola ekonomi petani tembakau.

“Kami berterima kasih atas kehadiran teman-teman Kamura yang punya semangat dan pikiran ke depan terkait masa depan Madura. Tahun 2021 saya dilantik, saya langsung melihat nasib petani kita. Pertanian tembakau sangat miris. Jumlah mereka banyak, tapi justru jadi penyumbang tertinggi angka kemiskinan. Maka, gagasan KEK Tembakau ini saya dukung penuh karena bisa mengubah nasib mereka,” ujar Bupati Fauzi.

Menurutnya, penguatan industri tembakau rakyat di Madura akan berdampak langsung pada penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi desa.

Sementara itu, Bupati Pamekasan Dr. KH. Kholilurrahman menegaskan bahwa keberadaan KEK Tembakau adalah langkah penting untuk mengembalikan kebanggaan masyarakat terhadap pertanian tembakau.

“Selama ini, tembakau seolah menjadi komoditas yang dilihat sebelah mata, padahal inilah nadi ekonomi Madura. Kalau KEK Tembakau terbentuk, maka industri rakyat akan hidup, harga akan stabil, dan petani akan mendapatkan posisi tawar yang adil,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya dukungan pemerintah pusat untuk memastikan bahwa kebijakan cukai dan investasi berpihak pada petani, bukan hanya pada industri besar.

Dukungan serupa datang dari Bupati Bangkalan, yang melihat inisiatif ini sebagai langkah strategis memperkuat rantai industri dari hulu ke hilir.

“Kami melihat potensi besar di sektor tembakau. Kalau ini dikelola dengan pendekatan kawasan ekonomi khusus, maka Bangkalan bisa jadi simpul industri pengolahan dan distribusi. Tidak hanya ekonomi, tapi juga efek sosialnya akan luar biasa bagi masyarakat,” jelasnya.

Di Kabupaten Sampang, audiensi dilakukan bersama Wakil Bupati H. Ahmad Mahfudz. Dalam pertemuan tersebut, pemerintah daerah menyampaikan apresiasi atas riset Kamura dan menggarisbawahi pentingnya reformasi tata niaga tembakau.

“Selama ini, petani sering jadi pihak yang paling lemah dalam rantai niaga. Gagasan KEK Tembakau ini membuka ruang bagi reformasi ekonomi rakyat di Madura. Kami akan dukung karena ini menyentuh langsung akar masalah kemiskinan,” tegasnya.
 
Konsolidasi Ilmiah dan Politik Kebijakan

Sebagai kelanjutan dari riset dan audiensi, Kamura akan menggelar Seminar dan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tembakau dan Arah Baru Perekonomian Madura pada Selasa, 11 November 2025 di UIN Sunan Ampel Surabaya.

Acara ini akan dihadiri oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Rudy Saladin, M.A, Kapolda Jatim Irjen Pol Drs. Nanang Avianto, M.Si, para ekonom, akademisi, pelaku usaha, asosiasi petani, dan tokoh masyarakat Madura. FGD Surabaya merupakan forum pembuka dari lima rangkaian kegiatan serupa yang akan digelar di Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep.

“Forum ini akan menjadi wadah sinkronisasi kebijakan antar-daerah, menguji temuan lapangan, dan menyatukan arah antara pemerintah, petani, dan dunia usaha. Kami ingin hasil penelitian ini tidak berhenti di meja akademik, tapi benar-benar menjadi dasar kebijakan pembangunan ekonomi Madura ke depan,” jelas Subairi.

Kamura merupakan jaringan riset dan advokasi kebijakan yang beranggotakan akademisi, aktivis muda, dan praktisi kebijakan publik. Melalui riset lapangan, audiensi lintas kabupaten, dan diskusi kebijakan, Kamura berupaya mendorong KEK Tembakau Madura menjadi pilot project kawasan ekonomi berbasis komoditas rakyat yang menggabungkan sektor industri, pertanian, dan sosial-ekonomi lokal.

“KEK Tembakau bukan sekadar proyek ekonomi, tapi gerakan peradaban. Ini tentang mengembalikan martabat petani dan menjadikan Madura berdiri di atas kakinya sendiri,” pungkas Subairi Muzakki.


Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

UPDATE

Konsep Pasar Modern Tak Harus Identik Bangunan Mewah

Selasa, 07 April 2026 | 04:15

Jangan cuma Israel, Preman Kampung di Purwakarta Juga Wajib Dikutuk

Selasa, 07 April 2026 | 04:04

Tukang Ojek Ditembak Penumpang, Motor Dibawa Kabur

Selasa, 07 April 2026 | 03:38

Subsidi BBM Bocor Rp7 Triliun Gegara Kemacetan Jakarta

Selasa, 07 April 2026 | 03:15

KA Bangunkarta Anjlok di Bumiayu, Penumpang Dievakuasi 10 Bus

Selasa, 07 April 2026 | 03:00

Fahira Sodorkan Lima Strategi Pasar Tradisional Jadi Fondasi Jakarta Kota Global

Selasa, 07 April 2026 | 02:25

Waspada Politik Gunting dalam Lipatan di Lingkaran Istana

Selasa, 07 April 2026 | 02:11

Muslim Iran, Berjuanglah untuk Islam

Selasa, 07 April 2026 | 02:07

Viral Mobil Dinas di Kawasan Puncak, Pemprov DKI Minta Maaf

Selasa, 07 April 2026 | 01:36

Seruan Pemakzulan Prabowo Muncul dari Ketakutan Operasi Besar Berantas Korupsi

Selasa, 07 April 2026 | 01:12

Selengkapnya