Pemerintah Kaji Skema PSO untuk Biayai Operasional Whoosh

Pemerintah tengah mengkaji kemungkinan penggunaan skema public service obligation (PSO) atau kewajiban pelayanan publik untuk membantu pembiayaan operasional kereta cepat Jakarta-Bandung, Whoosh.  

Kabar itu diungkap oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara, Rosan Roeslani usai menggelar rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, 5 November 2025. 

“Tadi (kami) sudah koordinasi, untuk ke depannya mengenai Whoosh ini ada porsi yang memang public service obligation-nya yang akan ditanggung pemerintah, dan juga ada yang sarananya ini akan ditanggung bersama-sama,” ujarnya usai rapat.

Rosan menegaskan, keterlibatan negara dalam skema pembiayaan Whoosh merupakan amanat undang-undang, mengingat proyek tersebut termasuk dalam kategori transportasi massal strategis. 

“Ini sedang kami matangkan, tetapi tadi disampaikan, pemerintah pasti hadir, itu kan ada undang-undangnya juga memang untuk prasarana dan juga untuk transportasi massal itu memang tanggung jawab pemerintah,” ujarnya.  

Rapat terbatas itu turut dihadiri Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Perdagangan Budi Susanto, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.