Berita

Presiden Prabowo Subianto (Foto: RMOL/Hani Fatunnisa)

Politik

Prabowo Tegaskan Whoosh Tidak Bermasalah, Negara Sanggup Bayar

SELASA, 04 NOVEMBER 2025 | 13:10 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh tidak menghadapi persoalan serius terkait pembiayaan. 

Dalam pidatonya di peresmian Stasiun Tanah Abang Baru, Jakarta, Selasa, 4 November 2025, Prabowo menyebut pihaknya telah mempelajari secara seksama terkait polemik Whoosh dan tidak menemukan ada masalah berarti. 

“Gak usah khawatir ribut-ribut Whoosh. Saya sudah pelajari, masalahnya tidak ada masalah. Saya akan tanggung jawab nanti Whoosh semuanya,” ujar Prabowo di hadapan masyarakat yang hadir dalam acara peresmian.  


Prabowo meminta masyarakat dan PT Kereta Api Indonesia (KAI) agar tidak cemas terhadap pembiayaan proyek tersebut. Menurutnya, Indonesia merupakan negara yang memiliki kemampuan untuk menanggung proyek strategis seperti Whoosh.

“Indonesia sanggup, dan itu wajar semuanya. Jangan dipolitisasi, jangan kita menari di gendangnya orang. mungkin ada pihak pihak yang ga tau dari mana yang ingin selalu menimbulkan kecemasan rakyat. Jadi tenang-tenang aja, bangsa kita kuat, kaya," tegas Prabowo. 

Lebih lanjut Prabowo berkomitmen mengumpulkan kekayaan negara yang dicuri dan akan digunakan untuk kepentingan masyarakat luas, salah satunya pada proyek Whoosh. 

"Saya tidak akan ragu bersama tim saya kita buktikan kita akan menghemat, menyelamatkan, mencari semua sumber kekayaan dan kelola dan kembalikan ke rakyat," kata Prabowo. 

Utang Kereta Cepat Whoosh adalah sekitar Rp116 triliun, dengan sebagian besar berasal dari pinjaman China Development Bank (CDB). Jumlah ini membengkak dari perkiraan awal karena pembengkakan biaya (cost overrun) yang mencapai sekitar Rp19,8 triliun. 

Mantan Menko Polhukam Mahfud MD sebelumnya mewanti-wanti Pemerintah RI soal risiko besar yang bisa timbul dari proyek kereta Whoosh. 

Selain membebani keuangan negara, proyek yang melibatkan Tiongkok itu kini disebut-sebut berpotensi menimbulkan ancaman kedaulatan jika Indonesia gagal memenuhi kewajiban pembayaran utang.

Populer

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Saat Konglomerat Tan Kian Diamankan Polisi

Sabtu, 11 Juli 2026 | 21:50

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Megawati: Kudatuli adalah Simbol Ketidakadilan!

Selasa, 21 Juli 2026 | 23:38

Densus 88 Ciduk Dua Pria Terlibat Jaringan Terorisme di Ciamis dan Lampung

Selasa, 21 Juli 2026 | 23:11

PDIP Sebut Babinsa Awasi Wajib Pajak Salahi Wewenang

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:47

Purbaya Buka Peluang Ubah Status KEK di Bali untuk PFII

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:39

Megawati Minta Pramono dan Doel Kembalikan TIM jadi Tempat Seniman

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:30

Warga Kwini 8 Minta Sengketa Diselesaikan Lewat Jalur Hukum

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:28

PPP Dukung Tindakan Tegas Polri Jaga Kamtibmas di Jakarta

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:14

KPK Terbitkan Dua Sprindik Pengembangan Kasus Bea Cukai, Sudah Ada Tersangka

Selasa, 21 Juli 2026 | 21:31

Pakar Soroti Modus Dugaan TPPU Febrie dari Safe House hingga Temuan Emas Batangan

Selasa, 21 Juli 2026 | 21:24

Kiprah Mantri BRI Menjadi Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan

Selasa, 21 Juli 2026 | 21:14

Selengkapnya