Berita

Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (PM) Abdul Muhaimin Iskandar menyalami santri . (Foto: Humas PKB)

Politik

Cak Imin Kecam Video AI yang Fitnah Pesantren dan Santri

MINGGU, 26 OKTOBER 2025 | 20:04 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar menyayangkan banyaknya video hasil artificial intelligence (AI) yang berisi narasi negatif dan menyudutkan pesantren serta kalangan santri beredar luas di media sosial.

Menurut sosok yang akrab disapa Cak Imin itu, tindakan tersebut bukan hanya bentuk fitnah, tetapi juga ancaman serius terhadap nilai-nilai keilmuan dan kebangsaan yang telah lama dijaga oleh pesantren.

“Kok ada ya yang menyerang pesantren sampai membuat video AI seolah-olah itu kebenaran? Memang ada oknum pesantren ‘palsu’ yang bisa dijadikan amunisi untuk menyerang pesantren, tapi tidaklah benar kalau itu dijadikan generalisasi seolah semua pesantren seperti itu,” tegasnya di Jakarta, Minggu, 26 Oktober 2025.


Satu di antara banyak video yang menyudutkan pesantren dan terbukti hasil editan AI adalah terkait dengan ambruknya musala Ponpes Al Khoziny beberapa waktu yang lalu. Video tersebut begitu viral di media sosial, hingga menimbulkan ragam pandangan dari masyarakat.

Cak Imin menilai, penyebaran video tersebut merupakan bentuk provokasi yang berpotensi memecah belah masyarakat dan menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga pendidikan keagamaan.

“Fitnah kalian tidak akan mempan buat pesantren yang sudah punya sejarah panjang, apalagi pesantren legendaris yang ikut mendirikan negara ini,” ujarnya.

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu juga mengingatkan bahwa pesantren dan santri sudah terbukti tangguh menghadapi berbagai bentuk ujian dan cobaan sejak masa penjajahan hingga era digital saat ini.

“Para santri sudah kebal dengan ujian dan cobaan. Tapi kita harus tetap waspada, karena serangan digital seperti ini bisa mengaburkan kebenaran di mata publik,” tambahnya.

“Teknologi AI itu bisa dipakai untuk kebaikan, tapi juga bisa jadi alat fitnah kalau tidak dikendalikan. Karena itu, perlu penegakan hukum yang tegas sekaligus edukasi kepada masyarakat agar tidak gampang termakan konten palsu,” tandasnya.

Ia menegaskan, PKB bersama jaringan pesantren di seluruh Indonesia akan terus menjaga marwah dan peran pesantren sebagai benteng moral, pendidikan, dan kebangsaan.

“Pesantren itu bukan hanya lembaga pendidikan, tapi juga pusat peradaban dan moral bangsa. Tidak ada fitnah atau manipulasi teknologi yang bisa meruntuhkan sejarah dan jasa pesantren untuk Indonesia,” pungkasnya.

Populer

Enak Jadi Mulyono Bisa Nyambi Komisaris di 12 Perusahaan

Kamis, 12 Februari 2026 | 02:33

Kasihan Jokowi Tergopoh-gopoh Datangi Polresta Solo

Kamis, 12 Februari 2026 | 00:45

Rakyat Menjerit, Pajak Kendaraan di Jateng Naik hingga 60 Persen

Kamis, 12 Februari 2026 | 05:21

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Dua Menteri Prabowo Saling Serang di Ruang Publik

Kamis, 12 Februari 2026 | 04:20

Cara Daftar Mudik Gratis BUMN 2026 Lengkap Beserta Syaratnya

Kamis, 12 Februari 2026 | 20:04

Jokowi Makin Terpojok secara Politik

Minggu, 15 Februari 2026 | 06:59

UPDATE

Tips Aman Belanja Online Ramadan 2026 Bebas Penipuan

Minggu, 22 Februari 2026 | 09:40

Pasukan Elit Kuba Mulai Tinggalkan Venezuela di Tengah Desakan AS

Minggu, 22 Februari 2026 | 09:29

Safari Ramadan Nasdem Perkuat Silaturahmi dan Bangun Optimisme Bangsa

Minggu, 22 Februari 2026 | 09:23

Tips Mudik Mobil Jarak Jauh: Strategi Perjalanan Aman dan Nyaman

Minggu, 22 Februari 2026 | 09:16

Legislator Dorong Pembatasan Mudik Pakai Motor demi Tekan Kecelakaan

Minggu, 22 Februari 2026 | 08:33

Pernyataan Jokowi soal Revisi UU KPK Dinilai Problematis

Minggu, 22 Februari 2026 | 08:26

Tata Kelola Konpres Harus Profesional agar Tak Timbulkan Tafsir Liar

Minggu, 22 Februari 2026 | 08:11

Bukan Gibran, Parpol Berlomba Bidik Kursi Cawapres Prabowo di 2029

Minggu, 22 Februari 2026 | 07:32

Koperasi Induk Tembakau Madura Didorong Perkuat Posisi Tawar Petani

Minggu, 22 Februari 2026 | 07:21

Pemerintah Diminta Kaji Ulang Kesepakatan RI-AS soal Pelonggaran Sertifikasi Halal

Minggu, 22 Februari 2026 | 07:04

Selengkapnya