Berita

Presiden RI Prabowo Subianto di KTT Two State Solution PBB pada Senin waktu setempat, 22 September 2025 (Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden)

Politik

Pembelaan Prabowo ke Palestina Jadikan RI Target Operasi Senyap

MINGGU, 28 SEPTEMBER 2025 | 09:11 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Seruan Presiden RI Prabowo Subianto kepada dunia internasional untuk segera mengakui kemerdekaan Palestina ditanggapai Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia (JMI), Islah Bahrawi.

Dia memperingatkan bahwa pembelaan tegas Presiden RI terhadap Palestina di forum internasional dapat memicu reaksi terselubung dari pihak-pihak yang berkepentingan.

“Pembelaan Presiden RI terhadap Palestina yang habis-habisan di dunia internasional itu akan menjadikan Indonesia sebagai target berbagai operasi senyap,” ujar Islah lewat akun X miliknya, seperti dikutip redaksi di Jakarta, Minggu, 28 September 2025. 


Menurutnya, siapa pun yang berani menentang apa yang disebutnya sebagai ‘program zionisme para bandar dan preman global’ harus siap menghadapi konsekuensi.

Islah menekankan bahwa posisi pro-Palestina Indonesia di panggung dunia, sekaligus langkah-langkah kemanusiaan yang telah diinisiasi pemerintah memang bernilai moral dan politik, namun juga tidak lepas dari risiko. 

“Konsekwensinya ya harus waspada,” katanya.

Teranyar, Presiden Prabowo berpidato soal Two-State Solution yang digelar di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), New York, Senin waktu setempat, 22 September 2025.

Prabowo menegaskan bahwa pengakuan terhadap Palestina merupakan peluang nyata bagi terciptanya perdamaian abadi di kawasan.  

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

UPDATE

Muktamar NU Turut Gerakan Ekonomi Masyarakat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:22

Puan Anggap Santai Ocehan Budi Arie soal Percepatan Pemilu

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:11

Ada Angka Favorit Prabowo di Balik Muktamar NU

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:09

Bisnis Makin Kompleks, Profesi PPGA Disiapkan untuk Kelola Risiko Kebijakan dan Politik

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

Prabowo Tiba di Lokasi Muktamar ke-35 NU, Disambut Rais 'Aam hingga Gus Yahya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

LKPP 2025 Kembali Raih WTP ke-10 Sejak 2016, Ini Catatan Purbaya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:54

Menkop Ingin Koperasi dan Pariwisata Kerek Ekonomi Daerah

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

IPW Minta Dugaan Penipuan Rp58,5 Miliar Libatkan Perwira Polri Diuji Profesional

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

KPK Panggil Mantan Pj Bupati Muara Enim Hingga Petinggi Swasta di Kasus Suap Edison

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:46

Jangan Sampai UU Perampasan Aset Buka Celah Penyalahgunaan Wewenang

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:43

Selengkapnya