Berita

Peserta Didik Menikmati MBG. (Foto: Antara)

Politik

Program Hebat MBG Perlu Evaluasi Serius

SENIN, 22 SEPTEMBER 2025 | 09:37 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Kasus keracunan Makan Bergizi Gratis  (MBG) yang digagas pemerintah terus-terusan terulang. Persoalan ini mendapat sorotan dari berbagai kalangan, termasuk akademisi dan DPR RI.

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, menilai peristiwa berulang ini harus segera dievaluasi. Menurutnya, perlu ada keseriusan pemerintah bersama lembaga terkait agar program strategis ini berjalan sesuai harapan.

“Pentingnya ada evaluasi yang saya kira memang harus duduk bersama antara berbagai pihak terutama kawan-kawan yang ada di Badan Gizi Nasional dan yang ada di DPR. Tujuannya adalah mencari solusi, mencari titik temu supaya tidak terjadi persoalan semacam ini lagi,” ujar Adi lewat kanal Youtube miliknya, sperti dikutip redaksi di Jakarta, Senin, 22 September 2025. 


Ia menambahkan, salah satu solusi yang bisa ditempuh adalah menggandeng pihak kantin sekolah agar menu makanan yang disiapkan selalu segar.

Selain itu, muncul pula usulan alternatif dari anggota DPR agar dana program langsung diberikan kepada orang tua. Dengan begitu, keluarga bisa menyiapkan sendiri makanan sesuai anggaran yang telah ditetapkan, sehingga risiko keracunan dapat dihindari.

Meski begitu, semua pihak sepakat bahwa program makanan bergizi gratis merupakan kebijakan yang hebat. Program ini telah mengalokasikan anggaran besar dengan tujuan memberikan asupan gizi melimpah bagi para pelajar.

“Ini yang saya kira kita doakan, program yang cukup hebat dari pemerintah yang menggunakan anggaran dana luar biasa. Pada level teknis dan implementasi sesuai harapan kita semua. Sehingga siswa yang menerima makanan ini juga mendapat asupan gizi kecukupan untuk mendukung nalar dan intelektual mereka,” tambahnya.


Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Kasus Viral Foto AI di Kalisari Cermin Lemahnya Pengawasan Aparatur

Rabu, 08 April 2026 | 00:14

MSP Raih Penghargaan Proper Emas dan Green Leadership Proper dari KLH

Rabu, 08 April 2026 | 00:04

Polri Ungkap Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi, Kerugian Capai Rp1,26 Triliun

Selasa, 07 April 2026 | 23:27

Pengawasan Hutan Diperketat Antisipasi El Nino Ekstrem

Selasa, 07 April 2026 | 23:10

Demokrasi seharusnya Mengoreksi, bukan Meruntuhkan Legitimasi Negara

Selasa, 07 April 2026 | 23:00

HKTI Beri Pendampingan Peternak Lokal yang Dirugikan Perusahaan Besar

Selasa, 07 April 2026 | 22:58

Pulihkan Situasi Halmahera Tengah, Masyarakat Diminta Dukung TNI-Polri

Selasa, 07 April 2026 | 22:33

Dony Oskaria: 15 BUMN Logistik Digabung Bulan Depan

Selasa, 07 April 2026 | 22:19

GREAT Institute Dorong Prabowo Reshuffle 50 Persen Menteri di Kabinet

Selasa, 07 April 2026 | 21:59

Menko Yusril soal Kasasi Delpedro Dkk: Bisa Saja MA Putus NO

Selasa, 07 April 2026 | 21:42

Selengkapnya