Berita

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Guo Jiakun (Foto: Global Times)

Dunia

Tiongkok Yakin Prabowo Mampu Pulihkan Stabilitas RI Secara Cepat dan Tepat

SELASA, 02 SEPTEMBER 2025 | 17:04 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Pemerintah Tiongkok memahami sekaligus menghormati keputusan Presiden RI Prabowo Subianto yang membatalkan kunjungan kenegaraan ke Beijing, seiring dengan gelombang protes besar di sejumlah kota di Indonesia.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Guo Jiakun menyambut baik kedatangan Menteri Luar Negeri RI Sugiono yang mewakili Presiden Prabowo dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Shanghai Cooperation Organization (SCO).

Jiakun mengaku pihaknya terus memantau perkembangan demo di Indonesia dan yakin pemerintahan Presiden Prabowo mampu mengatasinya dengan cepat dan tepat. 


“Kami mencatat perkembangan terbaru di Indonesia dan percaya bahwa di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah Indonesia memiliki kemampuan untuk menangani situasi domestik secara tepat dan memulihkan stabilitas secepatnya,” ujar Guo, seperti dikutip dari China Daily, Selasa, 2 September 2025.

Ia menyampaikan harapan agar pemerintah Indonesia dapat mengeluarkan kebijakan yang tepat demi melindungi dan menjamin keselamatan rakyat.

“Tiongkok berharap Indonesia mengambil langkah efektif untuk menjamin keselamatan dan keamanan lembaga maupun personel Tiongkok di Indonesia," kata dia.

Kerusuhan dan unjuk rasa terjadi sejak 28 Agustus 2025 lalu di Jakarta, sejumlah kota di Jawa, serta di Makassar, Sulawesi Selatan. 

Massa menyoroti gaji anggota DPR yang mencapai Rp100 juta per bulan, ditambah tunjangan perumahan Rp50 juta.

Aksi tersebut kemudian disusupi penjarahan di rumah pribadi beberapa anggota DPR, termasuk rumah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Presiden Prabowo dalam pernyataannya pada Minggu, 31; Agustus 2025 menegaskan telah menginstruksikan TNI dan Polri untuk menindak tegas siapa pun yang terlibat dalam aksi perusakan fasilitas publik maupun penjarahan. 

Ia juga meminta DPR menghentikan pembayaran tunjangan perumahan serta menangguhkan kunjungan kerja ke luar negeri.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Dasco Ungkap Target Closing RUU Ketenagakerjaan

Minggu, 07 Juni 2026 | 19:49

Ahmad Luthfi Minta Daerah Dilibatkan dalam Evaluasi MBG

Minggu, 07 Juni 2026 | 19:23

Pameran "Aku Arek Suroboyo" Kuak Sisi Lain Bung Karno yang Jarang Diketahui

Minggu, 07 Juni 2026 | 19:11

Usulan Natalius Pigai, Ikhtiar Hadirkan Polri Lebih Modern dan Adaptif

Minggu, 07 Juni 2026 | 18:53

Pajak, Kepercayaan dan Kontrak Sosial

Minggu, 07 Juni 2026 | 18:49

Jalur Titipan SPMB Masuk Pidana Korupsi, Mau Anak Pintar Kok Nyogok...

Minggu, 07 Juni 2026 | 18:23

Jurus Seribu Langkah Gagal, Eksekutor Jambret Jakbar Digulung!

Minggu, 07 Juni 2026 | 17:36

Ditolak Daerah, Mubes V Kosgoro 1957 Dianggap Cacat Prosedur

Minggu, 07 Juni 2026 | 17:32

Hari Lingkungan Hidup, Pertamina Gaspol Inovasi Sampah dan Tanam Pohon

Minggu, 07 Juni 2026 | 17:24

Ini Instruksi Khusus Prabowo ke Seskab Teddy Soal Sekolah Rakyat

Minggu, 07 Juni 2026 | 17:07

Selengkapnya