Berita

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Guo Jiakun (Foto: Global Times)

Dunia

Tiongkok Yakin Prabowo Mampu Pulihkan Stabilitas RI Secara Cepat dan Tepat

SELASA, 02 SEPTEMBER 2025 | 17:04 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Pemerintah Tiongkok memahami sekaligus menghormati keputusan Presiden RI Prabowo Subianto yang membatalkan kunjungan kenegaraan ke Beijing, seiring dengan gelombang protes besar di sejumlah kota di Indonesia.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Guo Jiakun menyambut baik kedatangan Menteri Luar Negeri RI Sugiono yang mewakili Presiden Prabowo dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Shanghai Cooperation Organization (SCO).

Jiakun mengaku pihaknya terus memantau perkembangan demo di Indonesia dan yakin pemerintahan Presiden Prabowo mampu mengatasinya dengan cepat dan tepat. 


“Kami mencatat perkembangan terbaru di Indonesia dan percaya bahwa di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah Indonesia memiliki kemampuan untuk menangani situasi domestik secara tepat dan memulihkan stabilitas secepatnya,” ujar Guo, seperti dikutip dari China Daily, Selasa, 2 September 2025.

Ia menyampaikan harapan agar pemerintah Indonesia dapat mengeluarkan kebijakan yang tepat demi melindungi dan menjamin keselamatan rakyat.

“Tiongkok berharap Indonesia mengambil langkah efektif untuk menjamin keselamatan dan keamanan lembaga maupun personel Tiongkok di Indonesia," kata dia.

Kerusuhan dan unjuk rasa terjadi sejak 28 Agustus 2025 lalu di Jakarta, sejumlah kota di Jawa, serta di Makassar, Sulawesi Selatan. 

Massa menyoroti gaji anggota DPR yang mencapai Rp100 juta per bulan, ditambah tunjangan perumahan Rp50 juta.

Aksi tersebut kemudian disusupi penjarahan di rumah pribadi beberapa anggota DPR, termasuk rumah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Presiden Prabowo dalam pernyataannya pada Minggu, 31; Agustus 2025 menegaskan telah menginstruksikan TNI dan Polri untuk menindak tegas siapa pun yang terlibat dalam aksi perusakan fasilitas publik maupun penjarahan. 

Ia juga meminta DPR menghentikan pembayaran tunjangan perumahan serta menangguhkan kunjungan kerja ke luar negeri.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Nasdem Ingatkan Ancaman El Nino dan Dampak Geopolitik ke Pangan Nasional

Selasa, 07 April 2026 | 14:17

Istana Kaji Wacana Potong Gaji Menteri, Belum ada Keputusan

Selasa, 07 April 2026 | 14:14

Pemerintah Genjot Biofuel untuk Redam Dampak Kenaikan Harga Pangan

Selasa, 07 April 2026 | 14:02

Benteng Etika Digital: Pemerintah Godok Dua Perpres untuk Jinakkan Risiko AI

Selasa, 07 April 2026 | 13:53

KPK Panggil Petinggi 5 Perusahaan Travel Haji

Selasa, 07 April 2026 | 13:34

Seruan Saiful Mujani Tak Digubris, Istana: Prabowo Fokus Agenda Strategis

Selasa, 07 April 2026 | 13:33

Monitoring Ketat Jadi Kunci WFH ASN Tetap Produktif

Selasa, 07 April 2026 | 13:21

Pemerintah Klaim Ketahanan Pangan Nasional Stabil hingga 11 Bulan ke Depan

Selasa, 07 April 2026 | 13:17

Jangan Adu Domba Rakyat dengan Pemerintah Soal BBM

Selasa, 07 April 2026 | 13:11

Kasus Suap Pemkab Bekasi: KPK Periksa Istri Ono Surono Sebagai Saksi

Selasa, 07 April 2026 | 13:08

Selengkapnya