Berita

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Guo Jiakun (Foto: Global Times)

Dunia

Tiongkok Yakin Prabowo Mampu Pulihkan Stabilitas RI Secara Cepat dan Tepat

SELASA, 02 SEPTEMBER 2025 | 17:04 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Pemerintah Tiongkok memahami sekaligus menghormati keputusan Presiden RI Prabowo Subianto yang membatalkan kunjungan kenegaraan ke Beijing, seiring dengan gelombang protes besar di sejumlah kota di Indonesia.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Guo Jiakun menyambut baik kedatangan Menteri Luar Negeri RI Sugiono yang mewakili Presiden Prabowo dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Shanghai Cooperation Organization (SCO).

Jiakun mengaku pihaknya terus memantau perkembangan demo di Indonesia dan yakin pemerintahan Presiden Prabowo mampu mengatasinya dengan cepat dan tepat. 


“Kami mencatat perkembangan terbaru di Indonesia dan percaya bahwa di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah Indonesia memiliki kemampuan untuk menangani situasi domestik secara tepat dan memulihkan stabilitas secepatnya,” ujar Guo, seperti dikutip dari China Daily, Selasa, 2 September 2025.

Ia menyampaikan harapan agar pemerintah Indonesia dapat mengeluarkan kebijakan yang tepat demi melindungi dan menjamin keselamatan rakyat.

“Tiongkok berharap Indonesia mengambil langkah efektif untuk menjamin keselamatan dan keamanan lembaga maupun personel Tiongkok di Indonesia," kata dia.

Kerusuhan dan unjuk rasa terjadi sejak 28 Agustus 2025 lalu di Jakarta, sejumlah kota di Jawa, serta di Makassar, Sulawesi Selatan. 

Massa menyoroti gaji anggota DPR yang mencapai Rp100 juta per bulan, ditambah tunjangan perumahan Rp50 juta.

Aksi tersebut kemudian disusupi penjarahan di rumah pribadi beberapa anggota DPR, termasuk rumah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Presiden Prabowo dalam pernyataannya pada Minggu, 31; Agustus 2025 menegaskan telah menginstruksikan TNI dan Polri untuk menindak tegas siapa pun yang terlibat dalam aksi perusakan fasilitas publik maupun penjarahan. 

Ia juga meminta DPR menghentikan pembayaran tunjangan perumahan serta menangguhkan kunjungan kerja ke luar negeri.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

Suyudi Pede Gusur Puluhan Pati-Pamen Loyalis Listyo

Selasa, 06 Oktober 2026 | 05:09

Ibunda Meninggal Dunia, Ferdy Sambo Tak Hadiri Pemakaman

Senin, 28 September 2026 | 15:41

UPDATE

Tiga Tantangan Utama Ekonomi Global Menurut IMF: Energi, Utang, dan Teknologi AI

Kamis, 08 Oktober 2026 | 08:10

Tiga Indeks Wall Street Melemah, Dow Jones Turun 0,66 Persen

Kamis, 08 Oktober 2026 | 07:46

Harga Logam Mulia Redup Disengat Dolar AS dan Kenaikan Imbal Hasil

Kamis, 08 Oktober 2026 | 07:34

Mantan Ibu Negara Sri Lanka Ditangkap, Terseret Dugaan Penyalahgunaan Dana Donasi

Kamis, 08 Oktober 2026 | 07:16

Bursa Eropa Berguguran Disengat Lonjakan Minyak dan Obligasi

Kamis, 08 Oktober 2026 | 07:02

Baznas Perkuat Ekosistem Digital Fundraising

Kamis, 08 Oktober 2026 | 06:51

PDIP Didorong Galang Kekuatan Politik di DPR terkait Gibran

Kamis, 08 Oktober 2026 | 06:25

Pilpres 2029 Lampu Kuning untuk Gibran

Kamis, 08 Oktober 2026 | 06:01

Pakpok Putusan MK

Kamis, 08 Oktober 2026 | 05:33

Pramono Larang PMI Pungut Iuran ke ASN DKI

Kamis, 08 Oktober 2026 | 05:21

Selengkapnya