Berita

Gedung DPR RI. (Foto: Dokumentasi MPR)

Politik

Desakan Bubarkan DPR Akumulasi Kekecewaan Publik

SENIN, 25 AGUSTUS 2025 | 10:22 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Desakan pembubaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mencuat ke ruang publik usai adanya informasi mengenai tunjangan rumah kedewanan senilai Rp50 juta bagi setiap anggota parlemen untuk menyewa tempat tinggal.

Pengamat politik Adi Prayitno menilai isu tersebut menjadi sorotan publik lantaran kontras dengan kondisi rakyat yang masih menghadapi kesulitan mencari pekerjaan, gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK), serta tekanan ekonomi lainnya.

“Inilah yang menjadi pemantik sehingga menjadi sorotan publik," kata Adi seperti dikutip redaksi melalui kanal YouTube miliknya di Jakarta, Senin, 25 Agustus 2025.


Menanggapi hal ini, sayangnya respons anggota DPR seperti tak menunjukkan empati. Sebagian menilai tunjangan itu wajar mengingat beratnya tugas dewan, bahkan ada yang beralasan kebutuhan kontrakan dekat parlemen tidak bisa dihindari.

Namun, publik juga mempertanyakan kinerja DPR setelah 10 bulan dilantik. Hingga kini, belum terlihat undang-undang strategis yang disahkan demi kepentingan bangsa dan negara. Target legislasi dinilai minim, sementara fungsi pengawasan juga dianggap tidak berjalan.

“Banyak peristiwa politik besar, tapi DPR tidak tampak berpihak pada kepentingan publik,” jelas Direktur Parameter Politik Indonesia tersebut.

Menurut analis politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta itu, desakan pembubaran DPR merupakan akumulasi kekecewaan masyarakat terhadap kinerja parlemen. 

“Ini semacam anti klimaks, publik merasa anggota dewan tidak sesuai harapan,” tutupnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Polisi Kumpulkan Barang Bukti Dugaan Makar Dari Penggeledahan di Bogor dan Tangerang

Sabtu, 21 November 2026 | 22:24

BRI Peduli Grow & Green Tanam 5.000 Pohon Produktif di Jakarta

Sabtu, 21 November 2026 | 22:08

IEU-CEPA Diteken, 90,4 Persen Produk RI Bebas Tarif Masuk Uni Eropa

Sabtu, 21 November 2026 | 21:57

Usul Prabowo Punya 3 Wapres, Ketua DPD: Cuma Perlu Amandemen Satu Pasal Kok

Sabtu, 21 November 2026 | 21:51

Presidium Konstitusi: Kursi Wapres Harus Diisi Seorang Negarawan!

Sabtu, 21 November 2026 | 21:32

BNI Tegaskan Komitmen Pembiayaan Berkelanjutan Percepat Dekarbonisasi Industri di COP31

Sabtu, 21 November 2026 | 20:36

Ketua DPD Usul Prabowo Punya 3 Wapres: Indonesia Negara Besar

Sabtu, 21 November 2026 | 20:16

Verrell Bramasta: Ruang Digital Sehat Butuh Pencegahan, Bukan Hanya Penindakan

Sabtu, 21 November 2026 | 19:59

PLN Intensifkan Upaya Penguatan Kelistrikan Sulawesi

Sabtu, 21 November 2026 | 19:52

Wapres Nonparpol Pilihan Aman Prabowo Jaga Stabilitas Politik

Sabtu, 21 November 2026 | 19:42

Selengkapnya