Berita

Presiden Prabowo Subianto saat pidato di Sidang Tahunan MPR/DPR/DPD di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta (Foto: YouTube Sekretariat Kabinet)

Politik

Tambang Dibeking Aparat Harus Disapu Bersih!

SABTU, 16 AGUSTUS 2025 | 14:50 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Komitmen Presiden Prabowo Subianto yang bakal menindak tegas ribuan tambang ilegal di Indonesia patut didukung oleh semua pihak. 

“Tekad Prabowo ini selayaknya mendapat dukungan semua anak bangsa,” kata Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu 16 Agustus 2025.

Menurut Jamiluddin, ribuan tambang ilegal yang diduga juga dibeking aparat sebagaimana diungkap Presiden Prabowo tersebut harus ditindak tegas karena merugikan bangsa dan negara.


“Ketegasan itu juga seharusnya diarahkan kepada beking pengelola tambang ilegal. Sebab, mereka ini yang membuat beroperasinya tambang ilegal,” kata Jamiluddin.

Atas dasar itu, Jamiluddin berharap Presiden Prabowo turut memonitor penegakan hukum terhadap para mafia tambang tersebut. 

“Prabowo layak mengevaluasi aparat yang memberi izin tambang. Pembersihan layak dilakukan agar aparat pemberi izin tambang dapat menyapu dengan bersih semua perizinan tambang,” pungkasnya.

Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan peringatan keras terhadap oknum jenderal TNI maupun Polri, termasuk mantan jenderal, yang terlibat dalam aktivitas tambang ilegal.

Dalam pidato kenegaraan perdananya di Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD di Kompleks Parlemen, Jakarta, Prabowo menegaskan bahwa dirinya tidak akan ragu bertindak, tanpa memandang jabatan maupun latar belakang pelaku.

“Saya beri peringatan! Apakah ada orang-orang besar, orang-orang kuat, jenderal dari TNI atau Polri, atau mantan jenderal? Tidak ada alasan, kami akan bertindak atas nama rakyat,” tegasnya pada Jumat, 15 Agustus 2025.

Prabowo membeberkan, saat ini terdapat 1.063 tambang ilegal yang berpotensi menimbulkan kerugian negara minimal Rp300 triliun. Ia pun meminta dukungan penuh MPR serta seluruh partai politik demi menuntaskan masalah ini.

Ia juga mengingatkan tidak akan memberi perlindungan kepada kader partainya sendiri jika terlibat.

“Kalau ada yang terlibat, cepat-cepat jadi justice collaborator. Walaupun kau Gerindra, tidak akan saya lindungi,” ujarnya.

Prabowo bahkan telah memerintahkan Panglima TNI dan Kapolri untuk mengerahkan pasukan dari provinsi lain saat melakukan penertiban, guna menghindari keterlibatan oknum aparat di wilayah tersebut.

“Saudara-saudara wakil rakyat sudah tahu keadaan yang sebenarnya. Saya sudah lama jadi orang Indonesia, segala ulah apalagi saya ini senior mantan tentara, jadi junior-junior itu jangan macam-macam ya, aku tahu,” tegasnya.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

UPDATE

Muktamar NU Turut Gerakan Ekonomi Masyarakat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:22

Puan Anggap Santai Ocehan Budi Arie soal Percepatan Pemilu

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:11

Ada Angka Favorit Prabowo di Balik Muktamar NU

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:09

Bisnis Makin Kompleks, Profesi PPGA Disiapkan untuk Kelola Risiko Kebijakan dan Politik

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

Prabowo Tiba di Lokasi Muktamar ke-35 NU, Disambut Rais 'Aam hingga Gus Yahya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

LKPP 2025 Kembali Raih WTP ke-10 Sejak 2016, Ini Catatan Purbaya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:54

Menkop Ingin Koperasi dan Pariwisata Kerek Ekonomi Daerah

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

IPW Minta Dugaan Penipuan Rp58,5 Miliar Libatkan Perwira Polri Diuji Profesional

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

KPK Panggil Mantan Pj Bupati Muara Enim Hingga Petinggi Swasta di Kasus Suap Edison

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:46

Jangan Sampai UU Perampasan Aset Buka Celah Penyalahgunaan Wewenang

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:43

Selengkapnya