Berita

Presiden Prabowo Subianto saat pidato di Sidang Tahunan MPR/DPR/DPD di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta (Foto: YouTube Sekretariat Kabinet)

Politik

Tambang Dibeking Aparat Harus Disapu Bersih!

SABTU, 16 AGUSTUS 2025 | 14:50 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Komitmen Presiden Prabowo Subianto yang bakal menindak tegas ribuan tambang ilegal di Indonesia patut didukung oleh semua pihak. 

“Tekad Prabowo ini selayaknya mendapat dukungan semua anak bangsa,” kata Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu 16 Agustus 2025.

Menurut Jamiluddin, ribuan tambang ilegal yang diduga juga dibeking aparat sebagaimana diungkap Presiden Prabowo tersebut harus ditindak tegas karena merugikan bangsa dan negara.


“Ketegasan itu juga seharusnya diarahkan kepada beking pengelola tambang ilegal. Sebab, mereka ini yang membuat beroperasinya tambang ilegal,” kata Jamiluddin.

Atas dasar itu, Jamiluddin berharap Presiden Prabowo turut memonitor penegakan hukum terhadap para mafia tambang tersebut. 

“Prabowo layak mengevaluasi aparat yang memberi izin tambang. Pembersihan layak dilakukan agar aparat pemberi izin tambang dapat menyapu dengan bersih semua perizinan tambang,” pungkasnya.

Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan peringatan keras terhadap oknum jenderal TNI maupun Polri, termasuk mantan jenderal, yang terlibat dalam aktivitas tambang ilegal.

Dalam pidato kenegaraan perdananya di Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD di Kompleks Parlemen, Jakarta, Prabowo menegaskan bahwa dirinya tidak akan ragu bertindak, tanpa memandang jabatan maupun latar belakang pelaku.

“Saya beri peringatan! Apakah ada orang-orang besar, orang-orang kuat, jenderal dari TNI atau Polri, atau mantan jenderal? Tidak ada alasan, kami akan bertindak atas nama rakyat,” tegasnya pada Jumat, 15 Agustus 2025.

Prabowo membeberkan, saat ini terdapat 1.063 tambang ilegal yang berpotensi menimbulkan kerugian negara minimal Rp300 triliun. Ia pun meminta dukungan penuh MPR serta seluruh partai politik demi menuntaskan masalah ini.

Ia juga mengingatkan tidak akan memberi perlindungan kepada kader partainya sendiri jika terlibat.

“Kalau ada yang terlibat, cepat-cepat jadi justice collaborator. Walaupun kau Gerindra, tidak akan saya lindungi,” ujarnya.

Prabowo bahkan telah memerintahkan Panglima TNI dan Kapolri untuk mengerahkan pasukan dari provinsi lain saat melakukan penertiban, guna menghindari keterlibatan oknum aparat di wilayah tersebut.

“Saudara-saudara wakil rakyat sudah tahu keadaan yang sebenarnya. Saya sudah lama jadi orang Indonesia, segala ulah apalagi saya ini senior mantan tentara, jadi junior-junior itu jangan macam-macam ya, aku tahu,” tegasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Kasus Viral Foto AI di Kalisari Cermin Lemahnya Pengawasan Aparatur

Rabu, 08 April 2026 | 00:14

MSP Raih Penghargaan Proper Emas dan Green Leadership Proper dari KLH

Rabu, 08 April 2026 | 00:04

Polri Ungkap Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi, Kerugian Capai Rp1,26 Triliun

Selasa, 07 April 2026 | 23:27

Pengawasan Hutan Diperketat Antisipasi El Nino Ekstrem

Selasa, 07 April 2026 | 23:10

Demokrasi seharusnya Mengoreksi, bukan Meruntuhkan Legitimasi Negara

Selasa, 07 April 2026 | 23:00

HKTI Beri Pendampingan Peternak Lokal yang Dirugikan Perusahaan Besar

Selasa, 07 April 2026 | 22:58

Pulihkan Situasi Halmahera Tengah, Masyarakat Diminta Dukung TNI-Polri

Selasa, 07 April 2026 | 22:33

Dony Oskaria: 15 BUMN Logistik Digabung Bulan Depan

Selasa, 07 April 2026 | 22:19

GREAT Institute Dorong Prabowo Reshuffle 50 Persen Menteri di Kabinet

Selasa, 07 April 2026 | 21:59

Menko Yusril soal Kasasi Delpedro Dkk: Bisa Saja MA Putus NO

Selasa, 07 April 2026 | 21:42

Selengkapnya